TRADISI POTONG JARI MASYARAKAT SUKU DANI, WAMENA PAPUA

TRADISI POTONG JARI DI WAMENA – PAPUA

Pada umumnya di daerah lain di Indonesia, bila salah satu keluarganya meninggal dunia, akan mengungkapkan kesedihan dengan bersedih, menangis bahkan ada juga yang histeris, bila salah satu atau orang yang disayangi atau orang yang begitu penting dalam tatanan keluarganya meninggal, hal ini sudah sering kita jumpai, namun Beda halnya dengan Masyarakat Pegunungan di Papua khususnya Masyarakat di Wamena (Suku Dani), mereka memiliki tradisi yang unik yang mungkin tidak pada umumnya kita jumpai.

images 1

Masyarakat Suku Dani di Wamena memiliki cara tersendiri mengungkapkan kesedihan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, tidak hanya dengan bersedih atau menangis, Biasanya mereka akan melumuri dirinya dengan Lumpur untuk jangka waktu tertentu, dan yang membuat Budaya Masyarakat di Wamena beda dengan budaya daerah lain di Indonesia adalah dengan memotong salah satu jari mereka.

mungkin hampir mirip dengan Kelompok Organisasi Mafia di Jepang (Yakuza), di mana salah satu anggota dari mereka akan di potong jarinya jika misi yang mereka jalankan itu gagal, dan potong jari adalah salah satu ungkapan bentuk penyesalan anggota tersebut. Namun beda ungkapan yang dilakukan Oleh masyarakat di Wamena tradisi potong jari sudah ada sejak leluhur mereka, dimana pemotongan jari di lakukan apabila salah satu kerabat atau keluarga mereka seperti Ayah, ibu, anak, kakak, atau adik yang meninggal dunia.

Tradisi Potong jari ini melambangkan kesedihan bila kehilangan salah satu anggota keluarga yang disayangi, dengan memotong salah satu jari mereka itu adalah betuk ungkapan kesedihan mereka, kepedihan mereka. Bagi masyarakat pengunungan tengah, Keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari – hari. Pada hal ini khususnya Masyarakat Wamena kebersamaan dalam keluarga memiliki nilai – nilai tersendiri dalam kehidupan

images5

Pada umumnya pemotongan jari ini dilakukan oleh kaum Ibu, namun ada juga pemotongan jari ini dilakukan oleh anggota keluarga dari pihak laki – laki. Pemotongan jari tersebut menurut kepercayaan Masyarakat disana sebagai upaya untuk mencegah kejadian yang telah merenggut nyawa salah satu keluarga yang sedang berduka.

Pemotongan jari dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang memotong jari dengan menggunakan alat tajam, namun ada juga yang menggunakan cara dengan mengikat jari dengan seutas tali dan dalam waktu lamanya sehingga jaringan yang ada dalam anggota tubuh (Jari) menjadi mati kemudian di potong.

Namun Seiring perkembangan zaman, dan masuknya pengaruh ilmu Agama, Budaya potong jari kini perlahan mulai di tinggalkan, dan sekarang jarang ditemui, yang saat ini dapat di Jumpai adalah mereka yang pernah melakukan sebelumnya “Tempo Dulu” sebelum pengaruh Agama yang masuk ke dalam Lingkungan Masyarakat setempat

Dikutip : http://greenbirepapua.blogspot.com/2012/04/tradisi-potong-jari-di-wamena-papua.html

Lihat Juga Artike gamabr-gambar lain di alamat https://www.google.com/search?q=gambar-gambar+potong+jari+diwamena&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDYQ7AlqFQoTCLn30Zjwh8cCFUKejgodzb8Hyw&biw=1366&bih=641

SEJARAH KEMBALINYA PAPUA KE PANGKUAN NKRI

SEJARAH KEMBALINYA PAPUA KE PANGKUAN NKRI

Peristiwa sejarah 1 Mei 1963 di Papua, Bendera Indonesia dikibarkan berdampingan dengan Bendera UNTEA (PBB).
Foto : Dok. Kemenlu

Salah satu akar persoalan mengapa Papua terus bergolak adalah perdebatan tentang pelaksanaan Referendum Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Banyak generasi muda Papua yang belum sepenuhnya memahami mengapa PEPERA harus digelar. Peristiwa politik inilah yang membedakan sejarah integrasi Papua berbeda dengan daerah lainnya. Mengapa?

Karena walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaanya dari Sabang sampai Merauke pada 17 Agustus 1945, namun Belanda tetap keras kepala, tak mau angkat kaki dari bumi Papua. Berikut ini sebagaian dari upaya-upaya yang telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanah Papua :

  1. Konferensi Meja Bundar 1949

Empat tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda tetap saja belum mau hengkang dari Papua. Indonesia berusaha terus memaksa Belanda. Salah satunya adalah melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini berlangsung di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus 1949. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat akan dikembalikan Belanda ke pangkuan NKRI 2 (dua) tahun kemudian.

KMB itu diikuti dengan Pengakuan dan Penyerahan kekuasaan atas wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis dengan dua upacara. Upacara pertama berlangsung di Amsterdam, di Istana Op de Dam, dihadiri oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta, sekaligus perdana menteri, sebagai pemimpin delegasi Indonesia dan Ratu Juliana serta segenap kabinet Belanda. Upacara kedua berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dihadiri oleh wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia Tony Lovink dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil perdana menteri Indonesia.

  1. Trikora

Isi kesepakatan KMB dalam kenyataannya diingkari oleh Belanda sendiri. Belanda tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi lebih dari itu, mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Dewan nasional Papua dibentuk oleh belanda (cikal bakal Organisasi Papua Merdeka (OPM)) dan dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian negara boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961.

Kelicikan Belanda membentuk negara bonekanya di papua itu, tentu saja membuat bangsa Indonesia berang. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Trikora ( Tri Komando Rakyat) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Negara Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Belandapun tak terhindarkan.

  1. New York Agreement

Melalui upaya diplomasi yang alot yang difasilitasi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Belanda akhirnya mau menandatangani New York Agreement (NYA) bersama Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi kesepakatan itu intinya memuat road map penyelesaian sengketa atas wilayah Papua/Irian Barat. Lima hari kemudian (20 September 1962) dilakukan pertukaran instrumen ratifikasi NYA antara Indonesia dengan Belanda tetapi pertukaran tersebut tidak menjadikannya otomatis berlaku,karena PBB terlibat.

Maka PBB pun membawa Persetujuan bilateral (NYA) ini ke dalam forum PBB, yang kemudian diterima dan dikukuhkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 yang mulai berlaku 21 September 1962.

Agar Belanda tidak kehilangan muka, perundingan New York (NYA) mengatur penyerahan kekuasaan dari Belanda atas tanah Papua dilakukan secara tidak langsung. Belanda menyerahkannya kepada PBB, baru setelah itu PBB menyerahkanya ke pemerintah Indonesia melalaui referendum (PEPERA).

Maka terjadilah pada 1 Oktober 1962, wakil gubernur jenderal Belanda H. Veldkamp menyerahkan kekuasaannya atas Papua Barat kepada sebuah badan PBB yang khusus dibentuk untuk mengurusi masalah Papua tersebut. Badan PBB itu bernamaUNTEA (United Nations Temporary Executive Authority). Pada acara penyerahan itu, H. Veldkamp mengatakan : “Mulai saat ini, akibat persetujuan Indonesia akibat persetujaun Internasional yang berhubungan dengan itu, maka tanah dan bangsa Nieuw Guenea Barat telah ditempatkan di bawah kepemerintahan yang baru : Penguasa sementara perserikatan bangsa-bangsa. Kedaulatan Netherlands atas tanah ini telah berakhir. Tibalah suatu jangka waktu yang baru, jangka mana berlangsung sampai pada saat pertanggunganjawab atas pemerintahan diserahkan kepada Indonesia sepenuhnya.” (Mangasi Sihombing, 2006:32).

  1. Referendum (PEPERA)

UNTEA lalu mempersiapkan referendum. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Hollandia yang tadinya menjadi pusat kekuasaan kerajaan Belanda di Papua, diubah namanya menjadi Kota Baru. Momentum 1 Mei ini hingga kini diperingati sebagai Hari kembalinya Papua ke dalam NKRI.

Tiga hari kemudian, tepatnya 4 Mei 1963 Bung Karno menjejakkan kakinya di Tanah Papua. Di hadapan ribuan orang Papua di Kota Baru, Bung Karno dengan semangat membara menyampaikan pidato :

“Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia…” (cuplikan pidato Bung Karno di Kota Baru, Jayapura, tanggal 4 Mei 1963)

Pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai “daerah karantina”. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua yang di bentuk oleh belanda. Keputusan ini ditentang oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Proses persiapan referendum memakan waktu tujuh tahun. Baru pada tahun 1969, referendum (PEPERA) digelar dengan disaksikan oleh dua utusan PBB. Hasilnya,Papua akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Maka jadilah Papua menjadi provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Namun keputusan ini lagi-lagi ditentang OPM dan sejumlah pengamat independen yang diprovokasi Belanda.

Negara-negara Barat yang dimotori Amerika Serikat mendukung hasil PEPERA itu punya alasan karena tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak Uni Soviet (lawan mereka).

Inipun belum berakhir, Hasil PEPERA harus diuji dalam Sidang Majelis Umum PBB. Dan, lagi-lagi sejarah mencatat, PBB akhirnya mengesahkan hasil PEPERA dengan sebuah Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tanggal 19 Oktober 1969. 

Bahwa kemudian PEPERA diragukan keabsahannya, itu adalah bahasa kecewa sekelompok aktivis Papua yang sengaja di bentuk dan dibiayai oleh Belanda yang lahir jauh setelah PEPERA disahkan. Mereka terus berupaya agar di Tanah Papua dilakukan referendum ulang. Padahal mereka tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan.

Maka kepada generasi muda Papua yang sadar sejarah, mari kita fokus membangun Papua untuk semakin maju dan sejahtera.

Sumber :http://warejapapuaku.blogspot.com/2013/12/sejarah-kembalinya-papua-ke-pangkuan.html

Diposkan oleh holagowordpress.com


APA POLITIK HUKUM ITU …???

POLITIK HUKUM

Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli :

  1. Satjipto Rahardjo

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

  1. Padmo Wahjono disetir oleh Kota

    Y. Stefanus

Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum

dan penerapannya.

  1. L. J. Van Apeldorn

Politik hukum sebagai politik perundang – undangan .

Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan  isi peraturan perundang – undangan . ( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

  1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

  1. Moh. Mahfud MD.

Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut :

  1. a)      Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
  2. b)      Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland

Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu  cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas :

  1. Dogmatika Hukum
  2. Sejarah Hukum
  3. Perbandingan Hukum
  4. Politik Hukum
  5. IlmU Hukum Umum

Sedangkan keseluruhan hal diatas diterjemahkan oleh Soeharjo sebagai berikut :

  1. Dogmatika Hukum

Memberikan penjelasan mengenai isi  ( in houd ) hukum , makna ketentuan – ketentuan hukum , dan menyusunnya sesuai dengan asas – asas dalam suatu sistem hukum.

  1. Sejarah Hukum

Mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah Hukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang .

  1. Ilmu Perbandingan Hukum

Mengadkan perbandingan hukum yang berlaku diberbagai negara , meneliti kesamaan, dan perbedaanya.

  1. Politik Hukum

Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan – perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan – kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat.

  1. Ilmu Hukum Umum

Tidak mempelajari suatu tertib hukum tertentu , tetapi melihat hukum itu sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu Hukum umum berusaha untuk menentukan dasar- dasar pengertian  perihal hukum , kewajiban hukum , person atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum dan hubungan hukum. Tanpa pengertian dasar ini tidak mungkin ada hukum dan ilmu hukum.

Berdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan , maka objek ilmu politik hukum adalah “ HUKUM “.

Hukum yang berlaku sekarang , yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang.

Yang dipakai untuk mendekati / mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah.

)Penggolongan lap Hukum yang klasik/tradisional dianut dalam tata hukum di Eropa dan tata hukum Hindia Belanda :

  1. Hukum Tata Negara
  2. Hukum Tata usaha
  3. Hukum Perdata
  4. Hukum Dagang
  5. Hukum Pidana
  6. Hukum Acara

v     Lapangan Hukum Baru :

  1. Hukum Perburuhan
  2. Hukum Agraria
  3. Hukum  Ekonoimi
  4. Hukum Fiskal

Pembagian Hukum secara tradisional antara lain : Hukum Nasional terbagi mejadi 6 bagian diantaranya :

  1. Hukum Tata Negara
  2. Hukum adminitrasi Negara
  3. Hukum Perdata
  4. Hukum Pidana
  5. Hukum Acara Perdata
  6. Hukum Acara Pidana

Hukum Nasional tradisional Mengandung  “ Ide ”, “ asas ”, “ nilai “, sumber hukum ketika semua itu dijadikan satu maka disebut kegiatan POLITIK HUKUM NASIONAL.

.

  1. RUANG GERAK POLITIK HUKUM SUATU NEGARA

Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu , bergitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum dari negara tertentu.

  1. POLTIK HUKUM  KEKUASAAN DAN WARGA MASYARAKAT

Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat . Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara , bangsa  dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalm seluruh jenis peraturan perundang – undangan negara.

III. LEMBAGA – LEMBAGA YANG BERWENANG

Montesquieu mengutarakan TRIAS POLITICA tentang kkuasaan negara yang terdiri atas 3  ( tiga ) pusat kekuasaan dalam lembaga negara, antara lain :

  1. a)      Eksekutif
  2. b)      Legislatif
  3. c)      Yudikatif

Yang berfungsi sebagai centra – centra kekuasaaan negara yang masing – masing harus dipisahkan. Dalam kaitanya dengan Poliik Hukum yang tidak lain tidak bukan adalah penyusunan tertib hukum negara . Maka ketiga lembaga tersebut yang berwenang melakukannya.

REGIONALISME

Berasal dari kata “ Region” yang berarti “ daerah bagian dari suatu wilayah tertentu “. Dewasa ini regionalisme diartikan bagian dari dunia , yang meliputi beberapa negara yang berdekatan letaknya , yang mempunyai kepentingan bersama. Dengan kata lain Regionalisme adalah Suatu kerjasama secara kontinue antara negara – negara di dunia. Pada dasarnya Regionalisme sudah ada sejak dahulu kala seperti Regionalisme antara negara – negara SKANDINAVIA yang terdiri dari Swedia, Norwegia , dan Denmark. Begitu pula dengan BENELUX yang terdiri dari Belgia , Nederland dan Luxsemburg.  Mereka bekerjasam dalam satu ikatan , namun perlu diketahui bahwa contoh – contoh diatas kurang mempunyai pengaruh terhadap Politik Hukum dunia. Keduanya tidak dianggap terlalu penting , lain halnya dengan NATO yang terdiri dari batasan negara Eropa Barat masih ditambah lagi dengan Turki dan Canada. Mereka punya pengaruh besar  terhadap Politik Hukum negara – negara didunia dibandingkan dengan BENELUX.

TATA TERTIB DUNIA

Ada pemahaman yang baru mengenai ruang gerak bahwa Politik Hukum itu sendiri itu dinamis. Bersama dengan laju perkembangan jaman , maka ruang gerak Politik Hukum tidak hanya sebatas negara sendiri saja melainkan meluas sampai keluar batas negara hingga ke tingkat Internasional.

Menrut pendapatnya Sunaryati Hartono , Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihk. Sebagai salah satu anggota masyarakat dunia ,maka Politik Hukum Indonesia tidak terlepas pula dari Realita dan politik Hukum Internasional.

Kalau kita kaji antara POLITIK HUKUM dan ASAS-ASAS HUKUM maka akan terlihat konsep sebagai berikut :

  • Politik Hukum di negara manapun juga termasuk di Indonesia tidak bisa lepas dari asas Hukum.
  • diantara asas”itu terhadap asas yang dijadikan sumber tertib hukum bagi suatu negara.
  • Asas hukum yang dijadikan sumber tertib Huykum/dasar Negara di sebut : GRUND NORM
  • Di Indonesia yang dijadikan dasar negara adalah PANCASILA
  • Asas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman Bangsa Indonesia sendiri; bukan diambil dari hasil  perenungan belaka; bukan hal yang sekonyongkonyong masuk kedalam pemikiran masyarakat Indonesia tetapi :
  1. ada yang bersifat Nasional
    1. ada yang lebih khusus lagi seperti : kehidupan agama,suku,profesi, dll.
    2. ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia.
  1. KERANGKA LANDASAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Negara RI lahir dan berdiri tanggal 17 Agustus 1945,proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional ( Tatanan Hukum Nasional ).

  1. MUNCULNYA POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Muncul pada tanggal 17 Agustus 1945 ,yaitu saat dikumandangkannya Proklamasi, bukan tanggal 18 Agustus 1945 saat mulai berlakunya konstitusi / hukum dasar negara RI.

  1. SIFAT POLITIK HUKUM

Menurut Bagi Manan , seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul “ Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara ” bahwa Politik Hukum terdiri dari

  1. Politik Hukum yang bersifat tetap ( permanen )

Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum.

Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara lain :

  1. i.      Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.

Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional , artinya telah terjadi unifikasi hukum ( berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia ). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari:

  1. Hukum Islam ( yang dimasukkan adalah asas – asasnya)
  2. Hukum Adat ( yang dimasukkan adalah asas – asasnya )
  3. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
  4. ii.      Sistem hukum nasional yang dibangun berdasrkan Pancasila dan UUD 1945.
  1. iii.      Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku , ras , dan agama. Kalaupun ada perbedaan , semata – mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
  2. iv.      Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum , sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum .

  1. v.      Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
  2. vi.      Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
  3. vii.      Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum ( keadilan sosial bagi seluruh rakyat ) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
  4. Politik Hukum  yang bersifat temporer.

Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan  yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan .

  1. CARA YANG DIGUNAKAN

Di Indonesia cara – cara yang digunakan untuk membentuk politik hukumnya tidak sama dengan cara – cara yang digunakan oleh:

  • Negara Kapitalis
  • Negara Komunis
  • Negara yang fanatik religius

Tetapi menghindari perbedaan – perbedaan yang mencolok dan cara – cara yang ekstrim untuk mencapai keadilan dan kemakmuran , menolak cara – cara yang dianggap tepat oleh paham:

  • Negara Kapitalis
  • Negara Komunis
  • Negara yang fanatik religius

Ketga cara ini merupakan cara yang ekstrim:

  • Kapitalis

Menganggap bahwa manusia perorangan yang individualis adalah yanhg paling penting.

  • Komunisme

Menganggap bahwa masyarakat yang terpenting diatas segalanya

  • Fanatik religius

Merupakan realita bahwa manusia hidup di dunia ini harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya ( survive ) , maka Politik Hukum kita pasti tidak akan menggunakan cara – cara kapitalis, komunis, dan fanatik religius.

  1. SISTEM HUKUM NASIONAL

Hukum nasional suatu negara merupakan gambaran dasar mengenai tatanan hukum nasional yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Bagi Indonesia , tatanan hukum nasional yang sesuai dengan masyarakat Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila dengan pokok – pokoknya sebagai berikut :

  1. Sumber dasar Hukum Nasional

Adalah kesadaran atau perasaan hukum masyarakat yang menentukan isi suatu kaedah hukum. Dengan demikian sumber dasar tatanan hukum Indonesia adalah perasaan hukum masyarakat Indonesia yang terjelma dalam pandangan hidup Pancasila. Oleh karena itu dalam kerangka sistem hukum Indonesia , Pancasila menjadi sumber hukum ( Tap MPRS No. XX/ MPRS / 1966 ).

  1. Cita – cita hukum nasional

Dalam penjelasan UUD 1945 , dinyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat pokok – pokok pikiran sebagai berikut :

1)      Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan.

2)      Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3)      Negara yang berkedaulatan rakyat , berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

4)      Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

  1. Politik Hukum Nasional

Politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan erat dengan wawasan nasional bidang hukum yakni cara pandang bangsa Indonesia mengenai kebijaksanaan politik yang harus ditempuh dalam rangka pembinaan hukum di Indonesia. Adapun arah kebijaksanaan politik dibidang hukum ditetapkan dalam GBHN.

Dalam TAP MPR dibawah ini terdapat politik hukum Indonesia yang menyangkut GBHN, antara lain:

  1. TAP MPR No. 66 / MPRS / 1960
  2. TAP MPR No. IV / MPR / 1973
  3. TAP MPR No. IV / MPR / 1978
  4. TAP MPR No. II / MPR / 1983
  5. TAP MPR No. II / MPR / 1988
  6. TAP MPR No. II / MPR / 1993
  7. TAP MPR No. X / MPR / 1998

Tentang Pokok – pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara “.

  1. TAP MPR No. VIII / MPR / 1998

Mencabut TAP MPR No. II / MPR/ 1998

  1. TAP MPR No. X / MPR / 1998, tentang GBHN
  2. Tap mpr No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN 1999 sampai dengan 2004.

POLITIK HUKUM SEBAGAI ILMU

a.1. Batasan / Definisi Politik Hukum

Sesungguhnya ada banyak definisi yang diberikan oleh para ahli. Pada definisi-definisi yang diberfikan tersebut ternyata ada perbedaann batasan tentangf politik hukum.

Politik Hukum Perundang-undangan :

1.Tertulis adalah Undang-undang yang bersifat Permanen.

  1. Tidak tertulis adalah Kebijakan Publik (bisa berubah “setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan”)

Sehingga keadaan dan kebutuhan yang berubah-ubah inilah yang menyebabkan pembicaraan Politik Hukum menjadi sangat kompleks, sebab antara kebutuhan dan keadaan suatu negara dengan negara lain bisa berbeda, waktu lalu bisa berbeda dengan waktu sekarang.

a.2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Ruang Lingkup artinya situasi/tempat/faktor  “lain yang berada di sekitar Politik Hukum yang berlaku sekarang, Hukum yang suidah berlaku dan Hukum yang akan berlaku.

a.3. Obyek Politik Hukum

Obyek yang dipelajari dalam Politik Hukum adalah Hukum-hukum yang bagaimana itu bisa berbeda-beda atau Hukum ini dihubung atau dilawankan dengan Politik.

a.4. Ilmu Bantu Politik Hukum

Yang dimaksud Ilmu bantu disini adalah Ilmu yang dipakai dalam mendekati/mempelajari Politik Hukum baik berupa konsep, “teori” dan penelitian. Sosiologi hukum dan Sejarah Hukum dalam hal ini sangat membantu dalam mempelajari Politik Hukum.

a.5. Metode Pendekatan Politik hukum

Metode   adalah cara   dalam mempelajari Politik Hukum Empirik adalah kenyataan (secara praktis untuk mendekati Politik Hukum adalah dengan melihat Konstitusi Negara)

POLITIK HUKUM LAMA

Politik Hukum Lama, di jalankan pada masa pemerintahan Hindia, Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkosedansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda.

Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat dan Hukum Islam.

Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada asvikasi hukum. Kalau menang Belanda berupaya untuk melakukan asifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tidak berhasil jug.

Asas Konkordansi

Yaitu pemberlakuan hukum Belanda disebuah wilayah Hindia Belanda.

Unifikasi Hukum adalah berlakunya suatu  hukum di suatu wilayah negara untuk seluruh paalnya.

Kenapa hukum Islam masih berlaku ? karena sebagian besar pelakunya adalah beragama Islam.

Tetapi masuk terdapat orang-orang Indonesia yang tidak bulat “membela pemikiran barat”. A.c. Hamengku Buwono IX yang tetap mempertahankan Budaya Timur dengan menyatakan: jiwa barat  dan timur dapat dilakukan dan bekerja sama secara ekonomomis tanpa harus kehilangan kepadiannya masing-masing. Selama tidak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam mator yang kay7a dalam tradisi.

Pandangan politik hukum penjajah Belanda di Hiondia Belanda;

  1. secara keseluruhan politik hukum Belanda sama isinya dengan politik hwed untuk tanah atau aja hanya di Hindia Belanda.
  2. panangan politik Hukum Belanda sama dengan politik umum dan politik hukum dari hampir smua orang Eropa dan orang negara baratt trhadap daerah timur yang mereka jajah.
  3. umumnya daerah yang dapat mereka kuasai; Daerah di Afrika dan Asia.
  4. dikatakan oleh mereka, kebudayaan barat, tinggi, baik, mul;ia,sedangkan kebudayaan timur rendah terbelakang, primitif, sangat bergantung pada alam.
  5. orang yang berpegang pada kebudayaan barat maju sedangkan yang berpegang pada timur ketinggalan zaman.
  6. pendidikan mereka memandang pendidikan asli rendah, pendidikan Islam rendah dapat dilihat pada daerah jajahan Inggris, perancis, Belanda.
  7. Usaha penjajah Belanda memaksakan sistem kebudayaan ke Hindia Belanda berhasil sehingga pemikiran sebagian bangsa Indonesia berpihak pada penjajah Belanda atau Barat.
  8. Jadi terjadi dikotomi timur dan Barat.

UNIFIKASI JAMAN PENJAJAHAN DI HINDIA BELANDA

Terlihat adanya usaha unifikasi melalui tahap tersebut pada masa penjajahan di Hindia Belanda antara lain; dalam bidang hukum dagang dan lalu lintas ekonomi, dengan tujuan utamanya adalah keinginan pemberlakuan hukum Belanda bagi seluruh orang di Hindia Belanda caranya ialah:

  1. memulai memberlakukan peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah Belanda itu untuk orang Belanda dan Eropa sendiri.
  2. Kemudian memberlakukan Hukum Belanda pada orang yang menunjukkan dii dengan sukarela kepada hukum Belanda.
  3. selanjutnya baru memberlakukan Hukum Belanda untuk orang yang dipersamakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan orang-orang Belanda.

UNIFIKASI MASA INDONESIA MERDEKA

  1. dizaman Indonesia merdeka maka tahap tertentu seperti diatas tak diperlukan memberlakukan suatu hukum gak tetap untuk yang lain atau menundukkan diri kepada kepada hukum tertentu tidak diperlukan lagi dalam hukum pemerintahan hukum di Indonesia merdeka, teutama dalam tindak hukum lalu lintas ekonomi dan keuangan baik untuk semua bangsa Indonesia sediri apalagi dalam hubungan dengan bangsa lain.
  2. Khusus untuk sesama bangsa Indonesia terhadap kemungkinan memberlakukan pertahanan hukum bagi   kekhususan orang Indonesia.

Menyangkut bidang yang disebut untuk dewa sesuai dengan bidang yang netral, tidak sulit mengunifikasikannya misal; KUHAP, tidak sulit dalam hak ;

  1. Perasaan dan pemikiran anggota masyarakat untuk menyatukan peraturan-peraturannya.
  2. sedangkan mengenai isinya tetap menghadapi kesulitan yang tak terhingga, misal bidang perdagangan dalam perdata yang berhubungan dengan perjanjian, bidang ini sudut isinya tetap tidak sangat sulit perasaan anggota masyarakat untuk menyatukannya.
  3. mungkin di mintakan masukan yang diperlukan oleh pihak yang merasa bersangkutan dengan masalahnya, hal yang diangkat tersulit dalam dalam bidang hukum yang berhubungan dengan rasa kepercayaan keagamaan. Misalnya; bidang kekeluargaan, namun untuk bidang ini ini telah di rumus dengan suatu idang hukum yang berat.

KODIFIKASI

Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu ;

  1. Kodifikasi  terbuka

Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan – tambahan  diluar induk kondifikasi.  Pertama atau semula maksudnya induk permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam suatu buku kumpulan peraturan yang sistematis,tetapi diluar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan di luar kumpulan peraturan itu isinya  menyangkut permasalahan – permasalahan dalam kumpulan peraturan pertama tersebut.  Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri sistem ini mempunyai kebaikan ialah;

“ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan “.

  1. Kodifikasi tertutup

Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.

Cacatan;

Dulu kodifikasi tertutup masih bisa dilaksanakan bahkan tentang bidang suatu hukum lengkap dan perkasanya perubahan kehendak masyarakat mengenai suatu bidang hukum agak lambat. Sekarang nyatanya kepeningan hukum mendesak agar dimana-mana yang dilakukan adalah Kodifikasi Terbuka.

Isinya;

  1. Politik hukum lama
  2. Unifikasi di zaman Hindia Belanda (Indonesia) gagal
  3. Penduduk terpecah menjadi;
  1. penduduk bangsa Eropa
  2. Penduduk bangsa Timur Asing
  3. Pendudk bangsa pribadi (Indonesia)
  1. pemikiran bangsa Indonesia terpecah-pecah pula.
  2. Pendidikan bangsa indonesia:
  1. Hasil Pendidikan Barat.
  2. Hasil Pendidikan Timur

POLITIK HUKUM BARU

Politik hukum baru di Indonesia muali pada tanggal 17 Agustus 1945 (versi Indonesia). Kemerdekaan Indonesia Belanda adalah; 19 desember 1949 yaitu sewaktu adanya KMB di Denhaag (Belanda).

Apa syarat untuk membuat atau membentuk Politik Hukum sendiri bagi suatu negara;

  1. Negara tersebut negara Merdeka.
  2. Negara tersebut yang mempunyai Kedaulatan keluar dan kedalam
    • Kedaulatan keluar ; Negara lain mengakui bahwa Negara kita merdeka.
    • Kedaulatan kedalam; Kedaulatan Negara diakui oleh seluruh Warga Negara.
  1. Ada keinginann untuk membuat  hukum yang tujuannya untuk mensejahterakan Masyarakat.

Sumber-sumber hukum bagi Politik antaralain ;

  1. Konstitusi
  2. Kebajiakan (tertulis atau undang-undang)
  3. Kebijakan tidak tertulis atau tidak.

Antara lain :

  1. UUD 1945 ~ suppel tapi
  2. Perbidang atau perlapangan hukum

–         perdata,pidana, dagang,tata usaha negara, tata negara.

@ Persektor

–         ex : di sektor ekonomi, ketenaga kerjaan, Accantung, management, sosial politik, politik bisnis.

  1. Kebijakan tidak tertulis dengan hukum adatnya.

Adat kita menyatu dengan sumber politik Hukum:

Contoh : 1. Hukum perkawinan, UU No. 1 1974 tetapi masih menyelenggarakan pertunangan. 2. Adanya pelarangan menikah antara 2 Agama yang berbeda.

Apa bahan baku dari politik Hukum (Indonesia hukum nasional yang baru)

  1. Hukum Islam
  2. hukum Adat
  3. Hukum Barat

Ada :

  1. cara rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam.
  2. peraturan di Indonesia mengadopsi Asas “hukum Islam Bukti: UU No. 1. 1974 ~ asas monogami.
  3. karena hukum aslinya rakyat Indonesia adalah Adat Indonesia.
  4. hukum rakyat yang diambil oleh hukum Indonesia adalah sistemnya yang baik.

Pihak ytang tersebut dalam pembentukan Politik Hukum :

  1. Negara ~ pemerintah

Parpol ~ partai.

Para Pakar ~ ahli hukum dengan tulisan dan doktren dan pendapat.

Warga Negara ~ Kesadaran Hukumnya ~ bila warga negara kesadraan hukum tinggi maka politik hukumnya tinggi begitu sebaliknya.

Bagi Indonesia politik Hukum dicantumkan dalam :

  1. Konsitusi = garis besar politik Hukum.
  2. UU = ketentuan Incroteto = ketentuan yang berlaku.
  3. Kebijaksanaan yang lain = pelengkap untuk pemersatu.
  4. Adat = Berupa Nilai.
  5. GBHN = Berupa Program
  6. Hukum Islam , yang diambil adalah nilainya.

Sedangkan dari sisi produk Perundang-undangan. Terjadi perubahan Politik Hukum, yakni: dengan dikeluarkannya beberapa UU yang semula belum ada, yakni :

    1. UU No 14 tahun 1970 Tentang  ketentuan kekeuasaan kehakiman.
    2. UU No 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan pokok Agraria.
    3. UU lingkungan Hiduop.
    4. UU Perburuhan.
    5. UU Perbankan, Dsb.

Kemudian Prof. HAZAIRIN berpendapat bahwa :

  • diPakainya Hukum Adsat sebagai sumber Hukum Nasional telah disebakan Hukum Adat sudah Eksis dalam budaya dan perasaan Bangsa Indonesia.
  • Di pakainya Hukum Islam sebagai sumber Hukum Nasional karena mayoritas Penduduk Indonesia beragama Islam ~ Iman.
  • Terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam tersebut hanya diambil asas-asasnya saja.
  • Hukum Barat dijadikan sumber Hukum Nasional juga berkaitan dengan urusan-urusan Internasional atau berkaitan dengan Hukum atau perdagangan Internasional.

Tahun 1979, PURNADI dan SURYONO  SUKAMTO menyatakan : Hukum Negara (Tata Negara) adalah Struktur dan proses perangkaat kaedah-kaedah Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bwerbentuk tertulis.

Tahun 1986, JOHN BALL menyatakan : Persoalan Hukum di Indonesia adalah persoalan dalam rangka mewujudkan Hukum Nasional di Indonesia, yaitu persoalan yang terutama bertumpu pada realita alam Indonesia.

Tahun 1966, UTRECHT membuat buku dengan judul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”.

Tahun 1977, AHMAD SANUSI menyatakan PTHI hendaknya dipahami sebagai penguraian Deskritif-Analistis yang tekanannya lebih dikhususkan bagi Ilmu Hukum Indonesia, menjelaskan sifat-sifat spesifik dari Hukum Indonesia dengan memeberikan contoh-contohnya sendiri.

b.Persoalan Hukum di Indonesia dan Negara-negara baru lainnya tidak hanya sekedar penciptaan Hukum baru yang dapat ditujukan pada hubungan Perdata dan Publik dengan karekteristiknya yang telah cukup diketahui.

  1. Harus diusahakan pendobrakan cara berpikir Hukum kolonial dan penggantinya dengan cara berpikir yang didorong oleh kebutuhan menumbuhkan Hukum setempat bagi Negara yang telah merdeka.

Tahun 1978 , DANIEL S. LEV menlis aspek Politiknya dengan menyatakan dan kedudukan Hukum di Negara republik indonesia sebaian besar merupakn perjuangan yang hanya dapat dimengerti secara lebih baik dengan memahami Sosial Poltik daripada kultural.

  1. Hukum Indonesia harus memberi tempat kepada Rasa Hukum, Pengertian Hukum,Paham Hukum yang khas (Indonesia).
  2. Hendaknya ada pelajaran Hukum indonesia.

Tahun 1952, DORMEIER membuka wacana dengan cara :

    1. menulis buku “Pengantar Ilmu Hukum”  (buku PIH karangannya ini adalah buku PIH pertama dalam Bahasa Indonesia).
    2. Menukis bentuk-bentuk khusus Hukum yang berlaku di Indonesia.

Tahun 1955, LEMAIRE Deskripsi Hukum Indonesia.

Tahun 1965, DANIEL S.LEV. menyatakan Transformasi yang sesungguhnya terhadap ;

  1. hukum masa Kolonial, terutama tergantung dari pembentukan Ide-ide baru, yang akan mendorong ke arah bentuk Hukum yang sama sekali berbeda dengan Hukum Kolonial.
  2. Sejak sebelum kemerdekaan                   sesudah kemerdekaan Republik Indonesia sudah banyak usulan agar Negara Republik indonesia memiliki Hukum Politik dsendiri, bukan Politik Hukum yang sama dengan Politik Hukum Belanda. Usulan-usulan tersebut.

Tahun 1929, KLEINTJES menulis dalam sebuah buku, yang isinya :

  1. pokok-pokok Hukun Tentang Negara dan Hukum Antar Negara yang berlaku di Hindia Belanda.
  2. Beberapa aspek pranata Hukum yang dijumpai  di Hindia Belanda.

Tahun 1932, VAN VOLLEN HOVEN dalam pidatonya yang brjudul “Romantika Dalam Hukum indonesia” menyatakan :

  1. Hukum Indonesia harusnya menuju “Hukum Yang Mandiri” dan jangan hanya menjadi tambahan saja bagi Hukum Belanda di Hindia Belanda.
  2. Ideaalnya, sejak Tahun 1945 Indonesia sudah memiliki Politik Hukumnya sendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisi Bangsa indonesia.

Sumber: https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/

Diposkan oleh holagowordpress.com


TEORI ASAL MULA NEGARA SAMPAI JAMAN HUKUM ALAM

Asal Mula Negara Sampai Jaman Hukum Alam

  1. Zaman Yunani Kuno

Asal mula negara pada zaman Yunani kuno yaitu dari keluarga, menjadi kelompok, lalu menjadi desa dan akhirnya menjadi polis ( kota ). Tujuan mereka berkelompok adalah untuk meminta perlindungan atau bisa dikatakan saling tolong menolong ( sifat manusia yang homo homini lopus ). Jadi pada waktu itu negara merupakan sebuah kota atau city state.

Bentuk negara pada zaman Yunani kuno adalah city state. Sedangkan bentuk pemerintahannya yaitu :

Ø Aristokrasi : yang berkuasa sekelompok orang-orang ahli.

Ø Timokrasi : yang berkuasa adalah orang-orang kaya.

Ø Oligarki : yang berkuasa adalah orang kaya yang ingin lebih kaya lagi.

Ø Demokrasi : seluruh kekuasaan berada ditangan rakyat.

Ø Tirani ( anarki ) : keadaan yang kacau balau.

Karena keadaan menjadi kacau balau maka mereka semua mulai mencari seseorang yang bisa diangap menjadi pemimpin. Maksud dan tujuan negara pada zaman Yunani kuno yaitu:

Ø Memberikan / memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Ø Mendapatkan perlindungan keamanan.

Untuk hakekat negara pada zaman Yunani kuno yaitu negara adalah suatu keluarga yang besar berarti ikatan persaudaraannya masih sangat kuat.

Pengertian demokrasi pada zaman Yunani kuno termasuk dalam demokrasi langsung. Karena semua orang atau rakyat boleh mengikuti semua urusan negara atau secara langsung menentukan kebijakan pemerintah negara tapi pada akhirnya urusan pribadi juga dimasukkan sehinga timbullah perbuatan anarkis.

Untuk perbedaan antara demokrasi kuno dengan demokrasi sekarang yaitu :

  1. Demokrasi kuno : penyampaian aspirasi rakyat disampaikan secara langsung.
  2. Demokrasi sekarang : penyampaian aspirasi rakyat dilakukan melalui perantara yaitu DPR.

Pada zaman Yunani kuno ini terdapat beberapa filsafat diantaranya adalah

ü Orang yang tadinya baik setelah mendapatkan jabatan atau kedudukan menjadi lupa daratan.

ü Bahwa negara merupakan suatu keluarga yang besar.

Teori-teori pada zaman Yunani kuno antara lain :

  1. Socrates

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif,yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat.

Pada zaman Yunani kuno dapat dilaksanakan suatu system pemerintahan negara yang bersifat demokratis karena :

  1. a) Negara Yunani pada waktu itu masih kecil yaitu berupa polis atau City State, negara kota.
  2. b) Persoalan di dalam negara dahulu tidaklah seruwet dan berbelit-belit seperti sekarang ini, lagipula jumlah warga negaranya masih sedikit.
  3. c) Setiap warga negara ( kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak belian ) adalah negara minded, dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya.
  4. Plato

Menurut Plato negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.

Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesunguhnya itu hanyalah akhli-akhli filsafat saja. Maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh akhli-akhli filsafat saja.

Untuk hakekat negara, Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu karena pada hakekatnya negara itu adalah suatu keluarga yang besar.

Menurut Plato ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu dari jiwa manusia yaitu tidak dapat hidup ( bertahan ) kekal, oleh karena sifat-sifat jiwa manusia, yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipel, yang dijalankan sejauh mungkin itu merubah keadaan mereka menjadi buruk, dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri.

Menurut Plato, puncak dari dari bentuk negara itu adalah Aristokrasi dimana pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan. Pemerintahan Aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum, dan tidak lagi berpedoman pada keadilan sehingga terjadilah perubahan dari Aristokrasi menjadi Timokrasi. Didalam Timokrasi ini segala tindakan penguasa hanya dilaksanakan atau ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Sehingga kekayaan dan pendapatan negara jatuh ke tangan hartawan dan menimbulkan milik pribadi atau milik partikuler. Bahkan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang kaya saja.

Berubahnya sifat pemerintahan tadi mengakibatkan perubahan bentuk negara dari Timokrasi menjadi Oligarki. Di dalam Oligarki yang memegang pemerintahan yaitu orang-orang kaya tadi yang mempunyai hasrat atau cenderung lebih ingin kaya lagi. Setelah rakyat yang sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin itu menyadari keadaannya maka mereka semua memberontak melawan hartawan yang memegang pemerintahan.

Setelah pemerintahan jatuh ke tangan rakyat maka yang diperhatikan adalah kepentingan rakyat itu sendiri atau kepentingan umum. Negara dimana pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan kepentingan umum yang diutamakan dinamakan Demokrasi. Tetapi pada akhirnya timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas yang pada akhirnya orang ingin merdeka-semerdeka-merdekanya, ingin bebas-sebebas-bebasnya. Keadaan tersebut dinamakan Anarki yaitu keadaan dimana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya sendiri yang mengakibatkan suasana kacau balau.

Dalam keadaan demikian hasrat dari penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya, untuk itu mereka tidak segan-segan semua musuh-musuhnya. Negara yang berpemerintahan demikian disebut Tyranni. Pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan, sebab seorang Tyran itu selalu berusaha menekan rakyatnya.

  1. Aristoteles

Menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempunaan diri manusia sebaai anggota dari negara. Menurut Aristoteles negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Dan desa ini bergbung lagi demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis.

Menurut Aristoteles tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat.

  1. Epicurus

Menurut Epicurus tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, juga menyelenggarakan kepentingan perseorangan.

Epicurus adalah pencipta ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian terpenting bukanlah negara atau masyarakat tetapi individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atoomisme.

Ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja sehingga tidak mempunyai nilai sama sekali. Ajaran Epicurus hanya khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja.

  1. Zeno

Ajaran filsafat Zeno sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus. Ajaran Epicurus berpangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis sedangakan ajaran Zeno bersifa universalistis dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja tapi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan.

  1. Zaman Romawi Kuno

Antara zaman Yunani dan Romawi kuno terdapat beberapa perbedaan diantaranya yaitu :

  • Filsafat

Pada zaman Yunani kuno terdapat banyak filsafat sedangkan pada zaman Romawi kuno hanya sedikit filsafanya. Karena pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang menitikberatkan soal-soal praktis dari pada berpikir secara teoristis sedangkan bangsa Yunani merupakan orang-orang yang suka berfikir, juga berfikir tentang negara dan hukum.

  • Asal mula negara

Asal mula Negara pada zaman Yunani yaitu berasal dari keluarga kecil lalu bergabung menjadi sebuah keluarga besar. Sedangkan asal mula negara pada zaman Romawi yaitu berasal dari keluarga besar lalu bergabung lagi menjadi sebuah keluarga yang lebih besar lagi dengan cara devide et impera.

  • Maksud dan tujuan negara

Pada zaman Romawi maksud dan tujuan negara adalah supaya bisa menjadi negara yang besar yaitu seluruh dunia. Sedangkan zaman Yunani supaya ada kerja sama dan mendapat perlindungan keamanan.

  • Penduduk

Pada zaman Yunani, setiap penduduk merupakan bagian dari negara. Sedangkan pada zaman Romawi penduduk bukan merupakan bagian negara. Bagian negara adalah para penguasa karena yang mengatur semua pemerintahan adalah para penguasa sedangkan rakyat tidak boleh ikut campur. Maka dari itu muncul adanya undang-undang untuk mengatur semuanya.

Ajaran dari beberapa sarjana Romawi yaitu :

  1. a) Polybius

Menurut Polybius bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah akibat dari pada bentuk bentuk negara yang lain yang telah mendahuluinya. Dan bentuk negara yang terakhir tadi merupakan sebab dari bentuk negara yang berikutnya, demikianlah seterusnya sehingga nanti bentuk-bentuk dari negara tersebut dapat terulang kembali. Perubahan bentuk negara tadi merupakan suatu lingkaran atau suatu cylus sehingga teorinya disebut cyclus theori.

Menurut Polybius, dimana-mana bentuk Monarki adalah bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan yang berdasarkan alam. Lama-kelamaan bentuk pemerintahannya berubah dari Monarki menjadi Tyranni, Tyranni menjadi Aristokrasi, Aristokrasi menjadi Oligarki, Oligarki menjadi Demokrasi, Demokrasi menjadi Okhlokrasi dan kembali lagi menuju Monarki.

Di dalam teori Polybius di atas, ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik di dalamnya telah mengandung ekses yang buruk, dan kemudian akan melahirkan bentuk Negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya didalam pemerintahan yang buruk telah terkandung benih-benih yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula.

  1. b) Cicero

Menurut Cicero adanya Negara itu merupakan suatu keharusan yang didasarkan atas ratio manusia. Cicero berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Tiga bentuk pemerintahan yang baik itu adalah Monarki, aristokrasi dan Republik. Sedangkan Demokrasi merupakan lawan atau kebalikan dari pada gabungan ketiga bentuk pemerintahan tadi.

  1. c) Seneca

Pada saat itu Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tetaranya dan raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya. Mulai saat itu orang mulai melepaskan diri dari adapt leluhur yang turun temurun dari bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara.

Kelemahan dari bangsa Romawi yaitu pada system pemerintahannya devide et impera. Karena disini orang menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa yang telah ditakhlukkan menjadi sadar kembali dan mengadakan perlawanan terhadap Romawi.

  1. Zaman Abad Pertengahan

Pada zaman abad pertengahan mulai dipengaruhi oleh agama yaitu agama Kristen.jadi segala sesuatu di dunia ini sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian lenyaplah alas an yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum.

Sejak semula yang menarik perhatian istimewa dari pemerintahan kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan sempurna dan lebih tinggi, dan pendirian mereka yang tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dengan demikian agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja sebagai alasan untuk mengejar, menangkap dan mengusut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Bisa dikatakan juga bahwa agama Kristen mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan dan ini bertentangan dengan kepercayaan yang dianut bangsa Romawi pada waktu itu yaitu Panteisme. Selain itu juga mengajarkan agar orang tidak perlu mentaati peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinannya, lebih-lebih kalau peraturan negara itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.

Agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang Paus, sebagai wakil dari Tuhan untuk memerintah di dunia. Tetapi sesungguhnya pada abad pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakilinya?Raja ataukah Paus?

Dengan terbentuknya susunan organisasi gereja yang organ-organnya sama dengan organ-organ susunan organisasi negara, maka di dunia ini terdapat dua organisasai kekuasaan yaitu organisasai negara yang dikepalai oleh seorang raja dan organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang Paus. Padahal jika dalam satu negara terdapat dua kekuasaan maka negara tersebut tidak bias berjalan dengan lancar.

Zaman abad pertengahan yang berkembang selama lebih kurang sepuluh abad ( dari abad ke V sampai dengan abad ke XV ) sesungguhnya terbagi dalam dua masa atau dua zaman. Pembagian itu ditandai dengan adanya peristiwa besar atau perang salib. Kedua zaman tersebut adalah :

  1. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib, abad ke V sampai abad ke XII.
  2. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, abad ke XII sampai dengan ke XV.

Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Ini menyebabkan berubahnya cara berpikir mereka yaitu dari cara berfikir yang bersifat teokratis-mutlak ( pada abad pertengahan sebelum perang salb ) ke cara berpikir teokratis-kritis ( pada abad pertengahan sesudah perang salib ).

Dari abad ke V sampai abad ke XII ( abad pertengahan sebelum perang salib ) adalah ajaran Augustinus dan Thomas Aquinas. Sedangkan dari abad ke XII sampai dengan abad ke XV ( abad pertengahan sesudah perang salib ) adalah ajaran-ajaran dari Marsilius.

1) Augustinus

Menurut Augustinus yang ajarannya sangat bersifa Teokratis bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi dari pada kedudukan negara yang diperintah Raja. Karena adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan tetapi juga merupakan suatu keharusan.. yang terpenting adalah terciptannya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama yaitu Negara Tuhan. Jadi disini nampak jelas bahwa negara mempunyai kedudukan lebih rendah dari gereja.

Orang pada waktu itu juga membicarakan tentang hukum tetapi yang dimaksud bukanlah hukum dari Tuhan melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan ( benarkah bahwa Paus telah terpengaruh oleh soal-soal keduniawian ) dengan teori dua pedang tersebut. Dengan maksud bahwa kekuasaan kerokhanian atau keagamaan jadi kekuasaan gereja atau Paus dan kekuasaan keduniawian menjadi kekuasaan negara atau raja.

Maksud ajaran dari dua pedang itu bahwa Paus mengahadiahkan pedang duniawi berarti Paus telah melepaskan kekuasaan keduniawian dari tangannya. Sehingga yang tersisa adalah kekuasaan keagamaan atau kerokhanian saja. Karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketentraman.

Ada teori gambaran lain dari Genesis ( kejadian ) yaitu kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan Paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan kata lain kaisar atau raja mendapatkan kekuasaannya itu dari Paus. Bahkan dalam urusan keduniawian, Paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja.

Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut Scholastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasionil dari ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran Scholastik adalah Anselmus Canterbury. Dasar pokok ajaran filsafatnya adalah bahwasannya orang itu harus percaya dan mengerti. Tetapi ini kemudian diubag oleh Abaelard bahwa pengertian itu harus didahului kepercayaan.

Menurut Jhon Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja seperti yang diajarkan oleh Augustinus melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Akibat dari ajaran Jhon Salisbury tersebut maka lenyaplah ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Dan mulai saat itu timbul kerja sama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja karena keduanya merupakan bagian suatu kesatuan organis. Gereja diumpamakan sebagai jiwa dari organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya, dengan maksud bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara. Tetapi demi martabatnya, gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian karena urusan tersebut harus dijalankan oleh negara.

2) Thomas Aquinas

Dalam ajaran-ajarannya, Thomas Aquinas banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Pengaruh ini terjadi akibat dari adanya perang salib. Pada waktu itu orang-orang dari Eropa Barat banyak yang pergi ke Timur Tengah, untuk menyelamatkan makam-makam Kristen.

Tugas negara adalah membuka atau memberikan kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Dengan kata lain negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaianagar masing-masing orang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakat dalam suasana tentram. Disinilah letak kerja sama antara negara dan gereja.

Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang keseimbangan kedudukan antara negara dengan gereja. Oraganisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus. Hanya saja tugas atau kekuasaan Negara adalah dalam keduniawian sedangkan tugas gereja adalah dalam kerokhanian atau keagamaan.

Meskipun Thomas Aquinas telah memberikan kedudukan yang pasti kepada manusia yaitu sebagai makhluk social yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum merupakan unsure yang mutlak dalam pembentukan masyarakat. Karena didalam masyarakat itu harus ada yang memerintah.

Menurut pendapatnya ada tiga kemungkinan bentuk pemerintahan dari suatu negara yaitu :

  1. a) Pemerintahan oleh satu orang. Ini yang baik disebut Monarki dan yang jelek disebut Tyranni.
  2. b) Pemerintahan oleh beberapa orang. Ini yang baik disebut Aristokrasi dan yang jelek disebut Oligarki.
  3. c) Pemerintahan oleh seluruh rakyat. Ini yang baik disebut Politeia, ini kalau menurut Aristotelesdisebut Republik Konstitusionil dan yang jelek disebut Demokrasi.

3) Marsilius

Mengenai ajaran kenegaraannya, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.

Menurut Marsilius terbentuknya negara tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau kodrat Tuhan melainkan negara itu terjadi karena perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian.

Sedangkan untuk kekuasaan negara, yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, merdeka jadi tidak mungkin seseorang itu menguasai orang lain.

Marsilius telahmengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja. Dikatakan bahwa kedudukan negara itu lebih tinggi daripada gereja karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi adanya negara itu lebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumberkan pada kekuatan rakyat yang bersifat mengikat dan dapat dijatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian tadi.

  1. Zaman Renaissance

Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang Negara dan hukum pada zaman renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Sehingga dapat merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang Negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi tersebut antara lain :

  1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Pengaruh ini timbul karena terjadinya perang salib.
  2. Paham kedua yang mempengaruhi keadaan zaman renaissance adalah system feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. System ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukkannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. System feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan.

Tokoh pada zaman renaissance yang dapat memecahkan masalah kekacauan dan perebutan kekuasaan adalah Nicollo Machiavelli.

1) Nicollo Machiavelli

Tujuan Negara menurut Nicollo Machiavelli yaitu untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan ini dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolute.

Menurut pendapat Nicollo Machiavelli, bentuk pemerintahan yang paling baik adalah Monarki. Dari dikirannya ia mengatakan apabila orang-orang itu ekonomis sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan system pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi pada Demokrasi, akan tetapi untuk itu diperlukan partisipasi dari warga Negara yang mempunyai selera untuk usaha bersama tersebut. Sedangkan bentuk Aristokrasi ditolak olehnya.

2) Thomas Morus

Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta menhilhami Thomas Morus menciptakan Negara modelnya. Yaitu keadaan dimana rakyat mengalami tekanan-tekanan baik dari tidak raja maupun dari para bangsawan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dalam lapangan ekonomi.

Buku kedua menggambarkan Negara model yang dikhayalkan oleh Thomas Morus. Isi dari buku tersebut antara lain adalah seorang penakluk, Utopis telah membuat penduduk asli yang biadab menjadi suatu natie atau bangsa. Setiap orang wajib bekerja selama enam jam sehari sedangkan orang-orang boleh tidur selama delapan jam sehari. Hanya yang mempelajari ilmu pengetahuan yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Setiap kota berbeda-beda dalam hal upacara keagamaannya. Ini menunjukkan adanya kebebasan memeluk agama. Untuk soal kematian tidak dipikirkan malahan menjadi hal yang diharapkan karena mati itu berarti beralih ke penghidupan yang lebih baik.

Demikian gambaran Negara model dalam Utopianya Thomas Morus. Yang tidak lain merupakan kritikan tajam terhadap ketidak adilan di Ingris pada waktu itu terhadap kaum feudal, bangsawan dan terutama gugatan tergadap keluarga raja Tudor yang pada waktu itu memerintah di Inggris unruk mencapai kekuasaan absolute dalam lapangan ketatanegaraan.

3) Jean Bodin

Sama halnya dengan Nicollo Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan tujuan Negara yaitu kekuasaan. Definisi tentang Negara yaitu keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang.

Menurut Jean Bodin tadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu Negara yang sifatnya :

  1. Tunggal. Berarti didalam Negara itu tidak ada kekuasaan lainnya untuk menentukan atau membuat undang-undang.
  2. Asli. Berarti kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain.
  3. Abadi. Berarti yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Negara.
  4. Tidak dapat dibagi-bagi. Berarti kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain.
  5. Zaman Berkembangnya Hukum Alam

Ajaran hukum alam memberikan suatu dasar baru bagi tinjauan mengenai pemikiran tentang Negara dan hukum yang didalam sejarah pemikirannya mempunyai kedudukan tersendiri dan penting. Selain itu juga mempunyai akibat-akibat bagi perkembangan ketatanegaraan terutama di Eropa Barat khususnya abad ke XVII dan abad ke XVIII teori hukum alam sangat berkuasa dan menimbulkan ajaran-ajaran baru.

Perbedaan hukum alam abad ke XVII dan abad ke XVIII yaitu hukum alam pada abad ke XVII hanya menerima dan menerangkan keadaan saja. Sedangkan sifat ajaran hukum alam pada abad ke XVIII berubah dari menerima dan menerangkan menjadi memberikan penilaian atau dengan kata lain menilai. Selain itu juga propogandis dan politis.

Sifat dan sikap ajaran hukum alam abad ke XVII tidak mempunyai pengaruh politik apapun. Karena semua itu dianggap sebagai mana mestinya dan sesuai dengan rasio. Sedangkan akibat sifat dan sikap ajaran hukum alam pada abad ke XVIII yaitu mempunyai atau memperoleh pengertian politik yang penting. Sebab semua keadaan dan kenyataan yang ada akan dinilai dan diuji dengan apa yang dikehendaki akal pikiran atau rasio.

  1. Teori Hukum Alam abad ke XVII

1) Grotius ( Hugo de Groot )

Dalam penjara, Grotius telah menulis buku karangannya yang terkenal De Jure Belli ac Pacis ( hukum perang dan damai ). Dengan bukunya itu Grotius menjadi seorang ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum, serta dianggap sebagai peletak dasar pertama atau pelopor bahkan pencipta dari hukum alam modern.

Menurut Grotius hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio dan tidak mungkin salah serta adil. Sebagai contoh misalnya :

  1. Orang harus menghormati milik orang lain.
  2. Orang harus menghormati orang lain.
  3. Orang harus mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya.
  4. Orang harus menepati janji.
  5. Orang harus mengembalikan milik orang lain yang ada padanya secara tidak sah.

Menurut Grotius Negara itu terjadi karena adanya suatu perjanjian. Penyebab orang mengadakan perjanjian yaitu karena termasuk makhluk social yang selalu ada hasrat untuk hidup bermasyarakat juga memiliki rasio.

2) Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum dari Inggris. Bellum omnium contra omnes merupakan keadaan dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginan yang bersifat egoistis. Penyebab keadaan tersebut karena manusia memiliki sifat-sifat tertentu yaitu :

  1. Competition, competition, persaingan. Ini berarti bahwa manusia itu selalu berlomba untuk mengatasi manusia lain karena adanya rasa takut bahwa dia tidak akan mendapat pujian dari orang lain.
  2. Defentio, defend, mempertahankan atau membela diri. Ini berarti bahwa manusia tidak mau dikuasai orang lain.
  3. Gloria. Ini adalah sifat keinginan untuk dihormati, disegani dan dipuji.

Manusia masih memiliki sifat lain yang menyebabkan tidak terlaksananya tiga sifat tadi, karena tiga sifat tadi hanya terlaksana dalam keadaan damai. Tiga sifat itu adalah :

  1. a) Takut mati.
  2. b) Ingin memiliki sesuatu.
  3. c) Ingin mempunyai kesempatan untuk bekerja agar memiliki sesuatu.

Didalam perjanjian masyarakatnya Thomas Hobbes, tersimpul penyerahan hak-hak dari individu-individu kepada masyarakat kecuali dari raja karena raja tidak ikut perjanjian. Raja dapat melaksanakan apa saja bahkan diperbolehkan membunuh sekalipun asal ini untuk perdamaian yang menjadi tujuan dari perjanjian masyarakat yang juga menjadi tujuan Negara.

Kekuasaan raja yang bersifat absolute ini meliputi segala segi kehidupan di dalam masyarakat, baik yang bersifat keduniawian maupun yang bersifat kebhatinan atau kepercayaan misalnya agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kepribadian lagi sebab kebebasan individu amat terbatas.

3) John Locke

Jhon Locke adalah ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum dari Inggris. Ajaran Jhon Locke tentang Negara dan hukum nantinya merupakan jembatan antara pemikiran tentang Negara dan hukum pada abad ke XVII dengan pemikiran abad ke XVIII.

Mengenai pendapatnya tentang hukum alam ternyata masih sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, yaitu hukum alam tetap mempunyai dasar rasional dan perjanjian masyarakat yang timbul dari hak-hak manusia dari keadaan alamiah, tetapi cara berpikir bersifat logis-deductief-matematis telah dilepaskan dan diganti dengan cara berpikir yang realistis dengan memperlihatkan sungguh-sungguh praktek ketatanegaraan dan hukum.

Menurut Jhon Locke, dalam keadaan alamiah manusia telah mempunyai hak-hak alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimilikinya secara pribadi. Hak-hak alamiah yang dimaksudkan itu adalah :

  • Hak akan hidup.
  • Hak akan kebebasan atau kemerdekaan.
  • Hak akan milik, hak akan memiliki sesuatu.

Tugas Negara menurut Jhon Locke adalah menetapkan dan melaksanakan hukum alam. Hukum alam disini dalam pengertiannyayang luas, artinya Negara itu tidak hanya menetapkan dan melaksanakan hukum alam saja tetapi dalam membuat peraturan-peraturan atau undang-undang negarapun juga harus berpedoman pada hukum alam.

Jadi dengan demikian tugas negara adalah :

  1. Membuat atau menetapkan peraturan. Dalam hal ini Negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, legislative.
  2. Melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu selain itu juga mengawasi pelaksanaannya, eksekutif dan yudikatif.
  3. Kekuasaan mengatur hubungan dengan Negara-negara lain, federatif.

Untuk bentuk-bentuk Negara, Jhon Locke mempergunakan criteria pada siapa kekuatan perudang-undangan tadi diserahkan. Berdasarkan criteria tersebut maka bentuk Negara itu dapat dibedakan menjadi :

  1. a) Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada satu orang saja, maka Negara ini disebut Monarki.
  2. b) Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada beberapa orang atau kepada suatu dewan maka Negara ini disebut Aristokrasi.
  3. c) Apabila kekuasaan perundang-undangan itu diserahkan kepada masyarakat seluruhnya atau rakyat, sedang pemerintah hanya melaksanakan saja, maka Negara ini disebut Demokrasi.

Yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Jhon Locke dan Tomas Hobbes adalah :

ü Pandangan dari kedua sarjana itu sebenarnya tidak objektif. Thomas Hobbes menjadi seorang pembela hak-hak pemerintahan absolutisme, khususnya hak-hak pemerintahan raja Inggris karena ia menganggap bahwa kekuasaan absolute adalah wajar. Sedangkan Jhon Locke menjadi pembela dari hak-hak pemerintahan monarki terbatas.

ü Hipotesa kedua sarjana itu berbeda. Thomas Hobbes berpendapat bahwa dalam keadaan alam bebas itu, manusia menurut kodratnya hidup tanpa hak, yang dimiliki pada waktu itu baru sifat-sifatnya saja. Sedangkan menurut Jhon Locke, manusia dalam keadaan alam bebas itu menurut kodratnya memiliki hak-hak yang disebut hak azasi.

ü Perbedaan pendapat tentang tujuan dari perjanjian masyarakat yang juga tujuan Negara. Thomas Hobbes tujuannya adalah untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan Jhon Locke untuk menjamin atau memelihara terlaksananya hak-hak azasi.

ü Sifat dari perjanjian masyarakat. Menurut ajaran Thomas Hobbes perjanjian masyarakat itu bersifat langsung. Artinya orang-orang menyelenggarakan perjanjian itu langsung menyerahkan atau melepaskan haknya atau kemerdekaanya kepada raja, jadi tidak melalui masyarakat. Sedangkan menurut Jhon Locke perjanjian masyarakat itu bertingkat. Artinya orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu menyerahkan hak-hak ( almiahnya ) kepada masyarakat, kemudian masyarakatlah yang akan menyerahkannya kepada raja.

ü Meskipun pendapat dari dua sarjan aitu sama yaitu keadaan alamiah mendahului keadaan bernegara, tetapi kalu menurut Thomas Hobbes keadaan alamiah itu selalu mengalami kekacauan. Sedangkan menurut Jhon Locke dalam keadaaan alamiah itu ada perdamaian dan akal pikiran seperti halnya dalam keadaan bernegara.

  1. Teori Hukum Alam abad ke XVIII

1) Montesquieu

Montesquieu adalah ahli pemikir besar yang pertama diantara ahli-ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum dari Perancis. Menurut pendapatnya, kekuasaan Negara dibagi atau dipisahkan menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu :

  1. Kekuasaan perundang-undangan ( legislative ).
  2. Kekuasaan melaksanakan perintah ( eksekutif ), dan
  3. kekuasaan kehakiman ( yudikatif ).

Pendapat Montesquieu tersebut kemudian terkenal sebagai ajaran trias-politika, dan yang memberikan nama tersebut adalah Imanuel Kant. Dengan dipisahkannya kekuasaan Negara tadi, akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya system pemerintahan absolutisme.

2) Jean Jacques Rousseau

Rousseau adalah seorang ahli pemikir besar tentang Negara dan hukum dari Swiss. Ia menganggap manusia yang asalnya baik itu telah dirusak oleh peradaban.

Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat berarti tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat. Sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah :

  1. Terciptanya kemauan atau volonte` ge`ne`rale yaitu kesatuan dari kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.
  2. Terbentuknya masyarakat, atau Gameinschaft yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang tidak bias dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan tertinggi tadi disebut kedaulatan rakyat.

Menurut Rousseau masyarakat itu hanya menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatannya itu tidak dapat diserahkan kepada siapapun. Oleh karena itu apabila penguasa itu mengadakan tindakan yang bertentangan atau menyimpang adari kemauan rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dengan penguasa yang baru.

Konsekuensi dari ajaran Rousseau adalah :

ü Adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa.

ü Adanya faham yang berkuasa itu rakyat atau faham kedaulatan rakyat.

Menurut Rousseau bentuk-bentuk Negara itu adalah :

  1. a) Apabila kekuasaan Negara atau pemerintahan ada pada seorang raja sebagai wakil dari rakyat maka disebut Monarki.
  2. b) Apabila kekuasaan Negara atau pemerintahan itu pada tangan dua orang atau lebih maka disebut Aristokrasi.
  3. c) Apabila kekuasaan Negara atau pemerintahan ada pada rakyat yang baik sifatnya maka disebut Demokrasi.

Sumber :http://farostactic.blogspot.com/2009/11/asal-mula-negara-sampai-jaman-hukum.html?showComment=1440179988911#c602867550290860639

Diposkan oleh holagowordpress.com


SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT

images

SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT

SEJARAH perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 SM. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi­diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos (535-475 SM) dan Parmenides (540-­475 SM).

Pembagian secara periodisasi filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah Positivisme, Marxisme, Eksistensialisme, Fenomenologi, Pragmatisme, dan Neo­Kantianianisme dan Neo-tomisme. Pembagian secara periodisasi Filsafat Cina adalah zaman kuno, zaman pembauran, zaman Neo-Konfusionisme, dan. zaman modern. Tema yang pokok di filsafat Cina adalah masalah perikemanusiaan. Pembagian secara periodisasi filsafat India adalah periode Weda, Wiracarita, Sutra-sutra, dan Skolastik. Adapun pada Filsafat Islam hanya ada dua periode, yaitu periode Muta-kallimin dan periode filsafat Islam. Untuk sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di sini pembahasan mengacu ke pemikiran filsafat di Barat.

Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Pola pikir mite-mite adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi Dewa Bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. 

Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi kemudian didekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses ini kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia.

Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, evolutif. Karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik, karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoretis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Periodisasi perkembangan ilmu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer.

ZAMAN PRA YUNANI KUNO

PADA masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra Yunani Kuno disebut juga Zaman Batu yang berkisar antara empat juta tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai 6-SM, manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan. Abad kelima belas Sebelum Masehi peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa atau Tiongkok.

Pada abad ke-6 SM di Yunani muncul lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa ajaib (the greek miracle). Ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani.

Pada bangsa Yunani, seperti juga pada bangsa-bangsa sekitarnya, terdapat suatu mitologi yang kaya serta luas. Mitologi ini dapat dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat, karena mite-mite sudah merupakan percobaan untuk mengerti. Mite-mite sudah memberi jawaban atas pertanyaan yang hidup dalam hati manusia: dari mana dunia kita? Dari mana kejadian dalam alam? Apa sebab matahari terbit, lalu terbenam lagi? Melalui mite­-mite, manusia mencari keterangan tentang asal usul alam semesta dan tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya. Mite jenis pertama yang mencari keterangan tentang asal usul alam semesta sendiri biasanya disebut mite kosmogonis, sedangkan mite jenis kedua yang mencari keterangan tentang asal usul serta sifat kejadian dalam alam semesta disebut mite kosmologis. Khusus pada bangsa Yunani ialah mereka mengadakan beberapa usaha untuk menyusun mite-mite yang diceritakan oleh rakyat menjadi suatu keseluruhan yang sistematis. Dalam usaha itu sudah tampaklah sifat rasional bangsa Yunani. Karena dengan mencari suatu keseluruhan yang sistematis, mereka sudah menyatakan keinginan untuk mengerti hubungan mite-mite satu sama lain dan menyingkirkan mite yang tidak dapat dicocokkan dengan mite lain.

Kedua karya puisi Homeros yang masing-masing berjudul Ilias dan Odyssea mempunyai kedudukan istimewa dalam kesusasteraan Yunani. Syair-syair dalam karya tersebut lama sekali digunakan sebagai semacam buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Pada dialog yang bernama Foliteia, Plato mengatakan Homeros telah mendidik seluruh Hellas. Karena puisi Homeros pun sangat digemari oleh rakyat untuk mengisi waktu terluang dan serentak juga mempunyai nilai edukatif.

Pengaruh Ilmu Pengetahuan yang pada waktu itu sudah terdapat di Timur Kuno. Orang Yunani tentu berutang budi kepada bangsa-bangsa lain dalam mene­rima beberapa unsur ilmu pengetahuan dari mereka. Demikianlah ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal dari Mesir dan Babylonia pasti ada penga­ruhnya dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Namun, andil dari bangsa-bangsa lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan Yunani tidak boleh dilebih-lebihkan. Orang Yunani telah mengolah unsur-unsur tadi atas cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Mesir dan Babylonia. Baru pada bangsa Yunani ilmu pengetahuan mendapat corak yang sungguh-sungguh ilmiah.

Pada abad ke-6 Sebelum Masehi mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu orang mulai mencari berbagai jawaban rasional tentang problem yang diajukan oleh alam semesta. Logos (akal budi, rasio) mengganti mythos. Dengan demikian filsafat dilahirkan.

Pada zaman Pra Yunani Kuno di dunia ilmu pengetahuan dicirikan berdasarkan know how yang dilandasi pengalaman empiris. Di samping itu, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to one correspondency atau mapping process. Contoh cara menghitung hewan yang akan masuk dan ke luar kandang dengan kerikil. Namun pada masa ini manusia sudah mulai memperhatikan keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam.

ZAMAN YUNANI KUNO

Zaman Yunani Kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena Bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude (sikap menerima begitu saja), melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude (suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis). Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu antara lain Thales (625-545 SM), Phytagoras (580-500 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347 SM), hingga Aristoteles (384-322 SM).

Zaman Kuno meliputi zaman filsafat pra-Socrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk (arche) yang dianggap asal dari segala sesuatu. Menurut Thales arche itu air, Anaximandros berpendapat arche itu “yang tak terbatas” (to apeiron). Anaximenes arche itu udara, Pythagoras arche itu bilangan, Heraklitos arche itu api, ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus mengalir (panta rhei). Parmenedes mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak.

ZAMAN KEEMASAN FILSAFAT YUNANI

Pada waktu Athena dipimpin oleh Perikles kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berpidato (rethorika) dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka adalah mengajarkan pengetahuan pada kaum muda. Yang menjadi objek penyelidikannya bukan lagi alam tetapi manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Prothagoras, Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Akibat ucapannya tersebut Socrates dihukum mati.

Hasil pemikiran Socrates dapat diketemukan pada muridnya Plato. Dalam filsafatnya Plato mengatakan: realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia yang hanya terbuka bagi pancaindra dan dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dunia yang pertama adalah dunia jasmani dan yang kedua dunia ide.

Pendapat tersebut dikritik oleh Aristoteles dengan mengatakan bahwa yang ada itu adalah manusia-manusia yang konkret. “Ide manusia” tidak terdapat dalam kenyataan. Aristoteles adalah filsuf realis, dan sumbangannya kepada perkembangan ilmu pengetahuan besar sekali. Sumbangan yang sampai sekarang masih digunakan dalam ilmu pengetahuan adalah mengenai abstraksi, yakni aktivitas rasional di mana seseorang memperoleh pengetahuan. Menurut Aristoteles ada tiga macam abstraksi, yakni abstraksi fisis, abstraksi matematis, dan metafisis.

Abstraksi yang ingin menangkap pengertian dengan membuang unsur-unsur individual untuk mencapai kualitas adalah abstraksi fisis. Sedangkan abstraksi di mana subjek menangkap unsur kuantitatif dengan menyingkirkan unsur kualitatif disebut abstraksi matematis. Abstraksi di mana seseorang menangkap unsur-unsur yang hakiki dengan mengesampingkan unsur-unsur lain disebut abstraksi metafisis.

Teori Aristoteles yang cukup terkenal adalah tentang materi dan bentuk. Keduanya ini merupakan prinsip-prinsip metafisis, Materi adal.ah prinsip yaug tidak ditentukan, sedangkan bentuk adalah prinsip yang menentukan. Teori ini terkenal dengan sebutan Hylemorfisyme.

MASA HELINITIS DAN ROMAWI

Pada zaman Alexander Agung (359-323 SM) sebagai kaisar Romawi dari Macedonia dengan kekuatan militer yang besar menguasai Yunani, Mesir, Hingga Syria. Pada masa itu berkembang sebuah kebudayaan trans nasional yang disebut kebudayaan Hellinistis, karena kekuasaan Romawi dengan ekspansi yang luas membawa kebudayaan Yunani tidak terbatas lagi pada kota-kota Yunani saja, tetapi mencakup juga seluruh wilayah yang ditaklukkan Alexander Agung. Bidang filsafat, di Athena tetap merupakan suatu pusat yang penting, tetapi berkembang pula pusat-pusat intelektual lain, terutama kota Alexandria. Jika akhirnya ekspansi Romawi meluas sampai ke wilayah Yunani, itu tidak berarti kesudahan kebudayaan dan filsafat Yunani, karena kekaisaran Romawi pun pintu di buka lebar untuk menerima warisan kultural Yunani.

Dalam bidang filsafat tetap berkembang, namun pada saat itu tidak ada filsuf yang sungguh-sungguh besar kecuali Plotinus. Pada masa ini muncul beberapa aliran berikut:

Pertama, Sinisme. Menurut paham ini jagat raya ditentukan oleh kuasa-kuasa yang disebut Logos. Oleh karena itu, segala kejadian berlangsung menurut ketetapan yang tidak dapat dihindari. Aliran Sinisme merupakan pengembangan dari aliran Stoik.

 Kedua, Stoik. Menyatakan penyangkalannya adanya “Ruh” dan “Materi” aliran ini disebut juga dengan Monoisme dan menolak pandangan Aristoteles dengan Dualismenya. Ketiga, Epikurime. Segala-galanya terdiri atas atom-atom yang senantiasa bergerak. Manusia akan bahagia jika mau mengakui susunan dunia ini dan tidak boleh takut pada dewa-dewa. Setiap tindakan harus dipikirkan akan akibatnya. Aliran ini merupakan pengembangan dari teori atom Democritus sebagai obat mujarab untuk menghilangkan rasa takut pada takhayul. Keempat, Neo Platonisme. Paham yang ingin menghidupkan kembali filsafat Plato. Tokohnya adalah Plotinus. Seluruh filsafatnya berkisar pada Allah sebagai yang satu. Segala sesuatu berasal dari yang satu dan ingin kembali kepadanya.

ZAMAN ABAD PERTENGAHAN

Abad Pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini.

Periode Abad Pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbul­nya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa as. pada permulaan Abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan.

Pada zaman ini kebesaran kerajaan Romawi runtuh, begitu pula dengan peradaban yang didasakan oleh logika ditutup oleh gereja dan digantikan dengan logika keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani Kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Pada zaman itu akademia Plato di Athena ditutup meskipun ajaran-ajaran Aristoteles tetap dapat dikenal. Para filosof nyaris begitu saja menyatakan bahwa Agama Kristen adalah benar.

Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua: Golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir, karena tidak mengakui wahyu. Menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati maka akal dapat dibantu oleh wahyu.

Filsafat pada zaman Abad Pertengahan mengalami dua periode, yaitu: Periode Patristik, berasal dari kata Latin patres yang berarti bapa-bapa Gereja, ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Periode ini mengalami dua tahap: 1) Permulaan agama Kristen. Setelah mengalami berbagai kesukaran terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen memantapkan diri. Keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma­-dogma. 2) Filsafat Agustinus yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma sebagai suatu keseluruhan. Periode Skolastik, berlangsung dari tahun 800-1500 M. Periode ini dibagi menjadi tiga tahap: 1) Periode skolastik awal (abad ke-9-12), ditandai oleh pembentukan rnetode-metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Yang tampak pada permulaan ialah persoalan tentang Universalia. 2) Periode puncak perkembangan skolastik (abad ke-13), ditandai oleh keadaan yang dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Puncak perkembangan pada Thomas Aquinas. 3) Periode skolastik akhir (abad ke-14-15), ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme, ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran yang objekti.

ZAMAN RENAISSANCE

 Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan Abad Pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada Zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Keppler, Galileo Galilei. Berikut cuplikan pemikiran para filsuf tersebut yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Keppler (awal 1600-an), dan Galileo Galilei.

ZAMAN MODERN

Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengeahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak Zaman Renaissance. Seperti Rene Descartes (1596-1650), tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat moden. Rene Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis turus X dan Y dalarn bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teorinya strugglefor life (perjuangan untuk hidup). JJ. Thompson dengan temuannya elektron.

ZAMAN KONTEMPORER (ARAD KE-20 DAN SETERUSNYA)

Di antara ilmu khusus yang dibicarakan oleh para filsuf, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tiggi. Menurut Traut fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang mernbentuk alam semesta juga menunjukkan bahwa secara historis hubungan antara fisika dengan flsafat terliht dalam dua cara. Pertama, persuasi filosafis mengenai metode fisika, dan dalam interaksi antara pandangan subtasional tentang fisika (misalnya: tentang materi, kuasa, konsep ruang, dan waktu). Kedua, ajaran filsafat tradisional yang menjawab fenornena tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Dengan demikian, sejak semula sudah ada hubungan yang erat antara filsafat dan fisika.

Fisikawan abad ke-21 adalah Albert Einstain menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, Zaman Kantemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang rrrengalami kemaj uan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kantemporer mengetahui hal yang sedikit, tetapi secara rnendalam. Ilmnu kedokteran semakin menajam dalam spesialis dan subspesialis atau super-spesialis, demikian pula bidang ilmu lain. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainya, sehingga dihadirkannya bidang ilmu baru seperti bioteknologi yang dewasa ini dikenal dengan teknolagi kloning.

 

Sumber Artikel: http://suarakritingfree.blogspot.com/2012/09/sejarah-perkembangan-filsafat.html

Diposkan:holagowordpress.com

Selamat membaca… semoga bermanfaat..


SEJARAH PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT ( PAPUA )

SEJARAH PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT ( PAPUA )

SEJARAH  PERJUANGAN

PEMBEBASAN   IRIAN  BARAT   ( PAPUA )

  1. LATAR  BELAKANG

Upaya memasukan kembali Irian Barat / Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi merupakn suatu perjuangan panjang yang berat dengan mempertaruhkan harga diri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Perundingan – perundingan mengenai penyerahan wilayah papua yang dilakukan oleh Pihak Indonesia dan pihak Belanda tidak membuahkan hasil yang baik. Berkali – kali masalah Papua diajukan oleh wakil – wakil bangsa Indonesia di depan siding Umum Perserikatan Bangsa – bangsa di New York, namun tanpa menghasilkan perubahan sikap di pihak Belanda. Sebaliknya Belanda melecehkan martabat Bangsa  yang berdaulat yang telah Merdeka sejak 17 Agustus 1945.

Belanda mengadakan tindakan –tindakan penguatan diri di Papua. Berbagai tindakan di bidang Politik, ekonomi dan Militer dilakukan oleh pihak Belanda dengan harapan agar Papua dapat dipisahkan dengan daerah –daerah Indonesia lainnya. Secara lebih menyakitkan pada pertengahan  Agustus  1952 Belanda dengan persetujuan Parlemennya  memasukkan dengan resmi wilayah Papua kedalam wilayah Kerajaan Belanda, dengan cara merubah Konstitusinya tanpa memberitahu dan merundingkan dengan Pemerintah Indonesia. Belanda telah menginjak – injak harga diri Bangsa Indonesia dan telah melanggar Konferensi Meja Bundar, melanggar hokum Internasional.  Dengan fakta – fakta  ini terbuktilah bahwa Belanda dengan sistematis dan terencana telah mengambil Papua dari wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia.

Terbukti sudah bahwa upaya–upaya perundingan dengan cara damai dari kegiatan satu ke Kabinet yang lain tidak ada gunanya, karena Belanda selalu berdalih dan beralasan dengan memberikan syarat – syarat yang berat dan tidak jelas. Perundingan yang dilakukan tidak pernah menyinggung tentang kedaulatan atau pengakuan kedaulatan wilayah Papua sebagai bagian Negara kesatuan repulik Indonesia apalagi untuk penyerahan wilayah Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi.

Dalam posisi yang sangat tidak dihargai, pada tahun 1956 Pemerintah Indonesia melalui Kabinet Ali II mengambil tindakan tegas dengan membubarkan dan tidak mengakui keseluruhan isi perjanjian Konferensi meja Bundar. Dengan demikian berdasar tindakan tegas dengan membubarkan dan tidak mengakui keseluruhan isi perjanjian Konferensi Meja bundar. Dengan demikian berdasar tindakan tersebut perjuangan bangsa Indonesia dalam tuntutannya mengembalikan wilayah Papua telah mengalami perubahan besar yaitu tuntutan didasarkan kepada kekuatan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menyatakan wilayah Indoensia dari Sabang sampai Merauke dan juga dilandasi dengan Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan kedua dasar pokok inilah secara yuridis dan politis Indonesia memperjuangkan pembebasan Papua dari Pemerintah Kolonial Belanda. Inti dari Perjuangan selanjutnya ialah bahwa penyelesaian masalah Papua harus diselesaikan dengan cara Indonesia sendiri tanpa perserikatan Bangsa – Bangsa sekalipun.

Pada tanggal 19 desember 1961,  Pimpinan Negara Republik Indonesia Presiden Soekarno bertindak merubah cara perjuangan merebut Papua melalui Komando Rakyat yang lebih dikenal dengan Tri  Komando Rakyat ( TRIKORA )  yang berisi:

  1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda.
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.
  3. Bersiap-siaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan kesatuan tanh air dan bangsa.

Sejak saat itulah babak baru perjuangan bangsa  Indonesia dimulai, apalagi dipicu pertempuran laut Aru yang begitu heroic pada tanggal 15 Januari 1962, yang membuat semangat seluruh rakyat Indonesia menggelora dan meluap – luap dan secara serentak mendesak Pemerintah Indonesia menyerbu Belanda di Papua secra frontal. Pada bulan Mei 1961 dan seterusnya mendaratlah sekarelawan – sukarelawan dan Pasukan Indonesia ke tanah Papua untuk memulai pertempuran melawan tentara Belanda.

Semangat dan kekuatan Indonesia dalam upaya membebaskan Papua benar-benar semakin nyata dan meyakinkan apalagi dengan adanya dukungan dari putra-putra Papua sendiri. Perjuangan ini harus ditebus dengan pengerbonan ratusan pahlawan syuhada bangsa yang gugur dimedan perang. Tekad Indonesia sudah bulat merebut kembali Papua, sekalipun akan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia III.

Konfrontasi Indonesia ini akhirnya melahirkan persetujuan New York yang antara lain berisi : Kekuasaan Belanda secara formal dihentikan atas Papua sejak 01 Oktober 1962 dan Indonesia secara berangsur – angsur masuk Papua. Isi penting lain dalam Perjanjian New York adalah bahwa pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintahan secara keseluruhannya diserahkan kepada Indonesia dan Indonesia menyetujui adanya Oct Of Free Choiche pada tahun 1969.

Jelaslah bahawa tanggal 19 Desember 1961 merupakan hari bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan yang berwilayah dari sabang sampai Merauke.

  1. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hari Trikora 19 desemberr sebagai berikut :

Pertama :

Banyak masyarakat di Papua yang tidak mengetahui bahwa tidak peduli bahwa pada tanggal 19 desember sebagai hari Trikora, hari bersejarah yang mendorong semangat perjuangan mewujudkan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Kedua :

Semangat kejuangan dan Kepahlawanan yang heroic, pantang menyerah, berkorban tampa pamrih, mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, dari generasi Muda saat ini mulai luntur bahkan hilang.

Ketiga :

Memudarnya rasa  kebersamaannya, persatuan dan kesatuan ditengah situasi yang mengancam keutuhan wilayah Republic Indonesia.

Keempat :

Provinsi Papua sebagai hasil perwujudan perjuangan Pahlawan – pahlawan Trikora belum secara Khusus memperingati tanggal 19 Desember sebagai tanggal bersejarah kembalinya  Papua kepangkuan Ibu Pertiwi.

Kelima :

Adanya kepentingan Pihak-pihak dan golongan tertentu yang secara sistematis mengaburkan sejarah perjuangan Bangsa dan lebih mengedepankan Issu Papua Merdeka. Ironisnya sebagai Bangsa yang telah bersatu padu dan berjuang dengan semangat Trikora saat ini tidak ada counter nyata dalam semangat damai untuk keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   III.      TUJUAN PERINGATAN

Tujuan yang ingin dicapai dari hari Trikora tahun 2003 di Provinsi Papua adalah :

Pertama :

Menanamkan semangat dan nilai kejuangan kepada generasi Muda untuk  cinta tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain itu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa sserta mengingatkan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia ini adalah hasil tetesan darah para pejuang-pejuang bangsa yang tidak sedikit.

Kedua :

Trikora adalah perpaduan semangat kekuatan rakyat, kekuatan militer dan diplomasi secara damai yangberarti menunjukkan adanya kebersamaan dalam menghadapi masalah bangsa. Semangat itu yang sangat dibutuhkan menghadapi ancaman desitegrasi bangsa dan separatisme diberbagai daerah.

Ketiga :

Memberikan pemahaman sejarah agar tidak terjadi dan tidak terulang penghianatan oleh bangsa sendiri. Semangat Trikora dibutuhkan untuk mengikis habis secara berani dan gentlement terhadap pihak-pihak yang ingin mendirikan Negara Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat :

Otonomi Khusus dapat berlangsung jika dilandasi semangat kebersamaan dari berbagai anak bangsa di tanah Papua yang tengah membangun mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

  1. PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT MELALUI JALUR DIPLOMATIS

Piagam pengakuan kedaulatan tercantum dalam pasal 1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut : “Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada R.I.S.tampa syarat dan secara mutlak dan mengakui Indonesia Serikat tersebut. Sebagai Negara yang Merdeka dan berdaulat.”

Pernyataan ini merupakan realisasi dari hasil Konfrensi Meja Bundar di Den Haag. Walaupun status Irian Barat akan ditentukan 1 (satu) tahun setelah penyerahan secara administrative oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949.

Selama tenggang waktu tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk menegakkan kembali Kolonialisme – imperialisme di Irian Barat – Tanah Air Indonesia. Indonesia selanjutnya mengambil langkah-langkah diplomatic. Melalui jalan panjang dari kabinet satu ke kabinet lainnya.

  1. Upaya Kabinet Natsir pada tahun 1950

Pada bulan Desember 1950 Kabinet Natsir membuka Pintu perundingan namun mengalami deadlock, sehingga dimanfaatkan oleh Belanda mengadakan Provokasi dengan memperkuat pertahanannya di Irian Barat. Belanda merupakan Negara Agresor  terhadap Indonesia setelah lahirnya Piagam pengakuan kedaulatan. Pada pertengahan tahun 1952 dengan persetujuan Parlemen Belanda secara unilateral memasukan dengan resmi Wilayah Irian Barat kedalam wilayah Kerajaannya dengan cara berubah Konstitusinya. Tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan tanpa Pembicaraan dengan Putra – Putra Indonesia kelahiran Papua.

  1. Usaha Kabinet Ali I pada tahun 1954

Upaya yang dilakukan oleh Kabinet Ali I ini merupakan kelanjutan usaha diplomasi sebelumnya dengan maksud menarik perhatian Internasional terhadap masalah Irian Barat yang oleh  Belanda dianggap masalah Internal. Pada tahun 1954 mulailah masalah ini  diangkat Pertama kali dalam siding Umum PBB namun mengalami kegagalan karena tidak mencukupi mayoritas 2/3 jumlah Anggota.

  1. Usaha Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 – 1956

Semasa Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 Indonesia memulai lagi perundingan melalui Sidang Umum PBB yang ke X membuahkan hasil yang kurang memuaskan. Sidang Umum PBB mengagendakan perundingan Indonesia  – Belanda  di Jenewa pada tanggal 10 Desember  1955 s/d 11 Februari 1956 namun Belanda mengajukan syarat yang berbunyi “Discussing on certain problems concerning west Irian on the understanding that, with regard the souvereignity each party mainstains its standpoint” (Pembicaraan tentang beberapa soal mengenai Irian Barat dengan pengertian bahwa perihal kedaulatan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya) Syarat tersebut oleh Indonesia mengada-ada dan tidak jelas, hal ini merupakan kelicikan Belanda, Untuk tetap mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Perundingan mengalami deadlock dan delegasi dan rakyat Indonesia harus mengalami kekecewaan, Indonesia terpaksa mengambil tindakan tegas, yaitu pemerintah Indonesia membubarkan Unie-status dengan Belanda secara unilateral yang berlaku tanggal 15 Februari 1956 dan hal ini merupakan pukulan pertama terhadap Belanda.

  1. Usaha Kabinet Ali II pada tahun 1956

Tindakan keras yang dilakukan Kabinet Ali II merupakan tindak lanjut dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu pada tanggal 13 Mei 1956 membubarkan keseluruhan perjanjian K.M.B. termasuk induk persetujuan, piagam penyerahan kedaulatan, Uni- status, perjanjian finec dan lain-lain seperti yang telah didaftarkan pada Sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 no. 894. Tindakan Indonesia cukup menggemparkan Dunia pada saat itu, karena Indonesia  kembali pada kekuatan semula yang tidak lagi berdasar pada perjanjian KMB. Tetapi telah berdasarkan kekuatan proklamasi 17 Agustus 1945 dan konstitusi Republik Indonesia. Dasar proklamasi Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dengan demikian dasar perjuangan Indonesia dalam tuntutannya mengembalikan Irian Barat telah mengalami perubahan besar.

  1. PERKEMBANGAN MASALAH IRIAN BARAT DALAM SIDANG UMUM PBB

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia  pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diikuti terbentuknya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan bebas serta memiliki pemerintahan Nasional yang baru. Wilayahnya meliputi seluruh Daerah Hindia Timur Belanda, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Secara politik dan militer wilayah kedaulatan ini ditentang oleh Belanda namun rakyat Indonesia tetap mengadakan perlawanan.

PBB melakukan pengawasan terhadap sengketa antara Indonesia dan Belanda melalui konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda yang dijadwalkan pada tanggal 2 November 1949. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu keputusan yang disebut Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi sebagai berikut :

“ Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada Negara Republik Indonesia Serikat dan dengan itu mengakui Negara Republik Indonesia Serikat tersebut sebagai satu Negara yang merdeka yang berdaulat.” Penyerahan kedaulatan secara resmi dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Namun persetujuan Konferensi Meja Bundar masih menyimpan persoalan tentang Irian Barat yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat dan mengenai persoalan yang belum terpecahkan, dirumuskan suatu kompromi sementara yang terdapat dalam pasal 2 (dua) dari piagam penyerahan Kedaulatan yang ditetapkan bahwa “Berhubung dengan Residensi New Guinea – Residensi”.

Status Quo dari keresidenan Irian Barat mengalami tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan kedaulatan pada Negara Republik Indonesia Serikat soal status Politik  Irian Barat dan akan ditetapkan melalui perundingan antara Negara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda.

Hal ini dimasnfaatkan oleh Pemerintah Belanda di Irian Barat ( New Guinea Barat ) untuk tetap bertahan dan memperpanjang pemerintahannya sejak akhir perang dunia ke II.

Sengketa antara Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Belandatentang persoalan Irian Barat merupakan batu sandungan untuk terjalinnya hubungan yang lebih baik antara  kedua negara.

Pendudukan pasukan Belanda di Irian Barat setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Serikat merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia karena Proklamasi 17 Agustus 1945 meletakkan dasar wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga Pemerintah Belanda tetap melancarkan siasat liciknya melalui parlemen Belanda pada bulan Januari 1954 di isukan dan disiarkan tentang kurangnya perhatian yang dicurahkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap penduduk asli Papua.

Segala dalih dan upaya licik Belanda, mendorong Indonesia meminta perhatian PBB atas persoalan Irian Barat yang merupakan sisa colonial di Negara yang berdaulat yang dapat menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia.

Situasi ini tidak saja mengganggu hubungan kedua Negara yang bersengketa akan tetapi juga Negara-negara lain yang masuk dalam anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Karena itulah persoalan Irian Barat diusulkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dibicarakan dalam siding Umum PBB berdasarkan pasal 10 (sepuluh) dan 14 (empat belas) dari piagam PBB sebagai salah satu agenda pembahasan.

Tindak lanjut masalah Irian Barat sebagai salah satu agenda pembahasan dalam siding umum Perserikatan Bangsa Bangsa ke-9 (yang akan berlangsung pada tanggal 21 September 1954) telah diajukan surat kepada sekretaris Jendral PBB yang dilampiri memorandum penjelasan. Dibentuk pula satu team sebagai delegasi Indonesia ke PBB yang dipimpin oleh Mr. Sunarjo dengan susunan sebagai berikut :

Ketua                : Menteri Luar Negeri, Mr. Sunarjo

Wakil Ketua I     : Roeslan Abd.Gani, Sekjen Kemlu

Wakil Ketua II    : DR. abu hanafia, Kepala Direktotal PBB pada Kemlu

Anggota            :  Prof. Mr. DR.Soepomo, Dubes London

Makarto Notowidakdo Dubes Indonesia Washinton

Mr. usman sastroamidjojo Dubes di Kanada

Mr. Sudjarwo Tjondronegoro Kepala Perwakilan tetap Indonesia  PBB

Wakil – wakil     : Mr. Tamsil Duber di Kamberra Australia

Anggota            :  Ahmad Natanegara

Hartati S. Marsuki

Drs. Khow Bien Tie

Mr. Zain

Mr. Laili Rusad

Penasehat         :  Arudji Kartawinata

Otto Rondonuwu

Drs. Ds. Diapari

Hadjari

Mr. Burhanuddin

Imam Sutarjo

Bebasa Daenglalo

Manuabe

Dr. St.Z.A.Abidin

Delegasi tersebut mewakili Indonesia pada siding Umum PBB ke IX yang berlangsung mulai tanggal 21 September  1954 untuk membawa persoalan Irian Barat sebagai salah satu agenda pembahasan dan juga soal embargo untuk menjadi Sidang Umum PBB. Dengan harapan dapat meraih dukungan suara dari beberapa Negara untuk menempatkan soal Irian Barat dalam acara Sidang Umum PBB.

Masuknya ususlan Indonesia kedalam pembahasan  siding umum PBB, maka tanggal 23 September 1954 komisi Agenda Majelis Umum PBB yang beranggotakan 15 orang  menyetujui dicantumkannya masalah Irian Barat kedalam siding umum Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa. Hasil voting  : 38 suara setuju, 12 suara menolak, dan 9 suara blangko. Berdasarkan hasil inilah Pimpinan Delegasi Indonesia mendapat kesempatan berpidato dalam Sidang Umum.

Perserikatan Bangsa Bangsa Pada tanggal 1 Oktober 1954. Dalam pidatonya Mr. Sunarjo  menyampaikan pendirian bangsa Indonesia untuk membentangkan garis garis besar politik Luar Negeri Republik Indonesia  tentang hidup bersama secara damai. Sehingga menimbulkan tanggapan dan pendapat dari Negara-Negara peserta yaitu :

  1. Pendapat pertama berpihak kepada pemerintah Belanda seperti Australia, dan siap mendukung Pemerintah Belanda untuk tetap menguasai Irian Barat.
  2. Pendapat kedua mendukung Pemerintah Indonesia terutama Negara – Negara Asia Afrika yang menegaskan pendiriannya terhadap Pemerintah Indonesia tentang Irian Barat tetap masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pendapat ketiga abstain.

Dari reaksi – reaksi yang diperdengarkan oleh Negara – Negara peserta, Pemerintah Republik Indonesia mendapat suatu kesimpulan perimbangan, sokongan suara dan moril berasal dari Negara – Negara Blok Afro – Asia dan beberapa Negara Eropa Timur apabila masalah Irian Barat mulai dibicarakan dalam Sidang Umum PBB nanti.

Argumen Delegasi Indonesia di PBB pada tahun 1950 bahwa Belanda tidak lagi berhak tinggal di Irian Barat, karena menurut persetujuan Konferensi Meja Bundar status Irian Barat harus ditentukan dalam pembicaraan antara Indonesia & Belanda. Namun secara diam-diam Parlemen Belanda dalam sidangnya memasukan Irian Barat kedalam Kerajaan Belanda. Dengan demikian Belanda   secara terang-terangan melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua Negara.

Dalam sidang mingguan yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1954 Dewan Menteri membicarakan usulan resolusi yang diajukan oleh Delegasi Indonesia ke PBB mengenai masalah penyelesaian sengketa Irian Barat. Yang isinya “Bahwa Indonesia menuntut supaya PBB meminta kepada Pemerintah Indonesia & Pemerintah Belanda untuk segera memulai perundingan kedua pihak untuk mencapai persetujuan tentang status Politik Irian Barat.

Berkenaan dengan keterangan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Belanda Luns, dalam konferensi pers di PBB pada tanggal 23 November 1954, mengenai pandangannya sekitar masalah Irian Barat tidak perlu dibicarakan, mengharuskan Menteri Luar Negeri RI Sunarjo membantah pernyataan itu sebab bertentangan dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan. Tuntutan Indonesia itu mutlak dan adil karena Papua adalah bagian integral Indonesia sebagai Hindia Belanda yang masih dijajah oleh Belanda.

  1. RESOLUSI 8 ( DELAPAN ) NEGARA

Meskipun usulan Resolusi yang diajukan  oleh pemerintah Indonesia merupakan Resolusi yang dianggap enteng, tapi perkembangan yang terdapat di PBB menunjukkan bahwa sekalipun penyokong penyokong Indonesia masih belum dapat mencapai pendukung yang memadai untuk dapat diterima dalam sidang umum  PBB, namun ada semangat solidaritas  Asia – Afrika.

Muncul insiatif dari India untuk mengajukan suatu Resolusi baru sehingga pada tanggal 29 November 1954 wakil India bersama dengan 7 wakil Negara lainnya mengajukan Resolusi sebagai perubahan dari Resolusi Indonesia, yakni :

  1. Harapan Pemerintah dari Delegasi Negara – Negara tersebut agar Pemerintah Indonesia dan Belanda supaya melanjutkan usaha-usahanya untuk mengakhiri persengketaan yang kini terdapat diantara kedua Negara sesuai dengan asas – asas Piagam PBB.
  2. Meminta kepada pihak bersengketa untuk melaporkan kemajuan dari usaha itu kepada siding Ke X majelis umum PBB tahun 1955.

Hal ini mendapat tanggapan positif dari Negara – Negara Peserta sehingga pada voting suara terdapat 34 (tigapuluh empat) suara pro, 14 (empatbelas) suara Kontra dan 10 (sepuluh) suara Abstain. Dengan demikian akan lebih mudah mendapat kelebihan suara mutlak ( 2/3 dari jumlah anggota )

 VII.      RESOLUSI RAKYAT DAN STATEMENT PEMERINTAH

Setelah Indonesia mangalami kegagalan dalam memperjuangkan Irian Barat melalui forum Internasional “ Organisasi Dunia PBB “ Indonesia tetap bertekad untuk mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi tanpa PBB. Dengan demikian Indonesia membentuk panitian pembebasan Irian Barat. Dalam rapat Akbar yang dihadiri ratusan ribu rakyat dilapangan Merdeka barat pada tanggal 5 November 1945, sebagaimana disampaikan oleh PM Ali serta Menteri Luar Megeri Mr. Sunarjo isinya antara lain:

  1. Memasukan Irian Barat secara Unilateral kedalam wilayah Indonesia dan menyatakan kekuasaan Belanda di Irian Barat sebagai aggressor.
  2. Segera membentuk pemerintahan Provinsi Irian Barat.
  3. Menjawab tindakan pemerintah Belanda dengan memutuskan hubungan diplomatic antara Indonesia dengan Belanda.
  4. Segera mengambil tindakan terhadap pemimpin yang terang terangan membantu kolonialisme Belanda dalam mempertahankan penjajahan  di Irian Barat.

Persatuan untuk menghadapi perjuangan pembebasan Irian Barat dan menyerukan kepada Dunia supaya menyokong tuntutan rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda. Resolusi tersebut disampaikan pula kepada Komisaris tinggi Belanda di Indonesia, Negara – Negara anggota PBB dan Organisasi Internasional lainnya.

VIII.      IRIAN BARAT DALAM KONFERENSI ASIA–AFRIKA DI BANDUNG (18-4-1955 s/d 24-4-1955)

Atas prakarsa Indonesia pada konferensi lima Negara Asia di Colombo tanggal 28-30 April 1954 maka pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954 di Bogor 5  Perdana Menteri Negara – Negara Colombo, yaitu Birma, India, Indonesia, Pakistan dan Srilangka  mengadakan Konferensi persiapan menuju Konferensi Asia Afrika Pertama yang dilangsungkan apada tanggal 18 s/d 24 April 1955. Konferensi bersejarah ini diikuti oleh 29 Negara Asia Afrika, diadakan dalam Gedung Merdeka di Bandung. Di dalam Konferensi tersebut, Indonesia tidak mengangkat persoalan Irian Barat kedalam Agenda Pembahasan.

Maksud yang dilancarkan oleh Indonesia dengan tidak memasukkan persoalan Irian Barat secara ekspilisitdalan Konferensi Asia Afrika bahkan juga pada pidato pembukaan oleh Presiden Soekarno yang tidak menyinggung sepatah katapun tentang Irian Barat, dilakukan untuk menghilangkan Image seakan – akan Indonesia sebagai pemrakarsa, sponsor, organisator dansebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika hendak memperalat demi kepentingan Indonesia. Namun dalam Pidato ketua Delegasi Syiria pada rapat umum terbuka, Beliau menyinggung masalah Irian Barat dan menamakan peninggalan imperialisme dan kolonialisme di Asia dan Afrika.

Usulan delegasi Syiria untuk memasukan masalah Irian Barat ke dalam pembahasan di setujui oleh para peserta delegasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada delegasi Indonesia. Dan apa yang diinginkan delegasi Indonesia akan disetujui. Dengan alasan itu, maka siding Pleno tertutup akhirnya membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari wakil-wakil Indonesia Syiria, Birma, Iran, dan Turki. Setelah panitia usai merumuskan maka hasilnya dilaporkan kedalam siding tertutup yang diterima dengan suara bulat dengan demikian dukungan terhadap perjuangan Irian Barat makin bertambah dan meluas.

  1. TRIKOMANDO RAKYAT

Perundingan – perundingan yang dilakukan pihak Indonesia  dan Belanda mengenai kedudukan Irian Barat tidak membuahkan hasil yang baik bahkan menimbulkan kemarahan dari masyarakat Indonesia sehingga muncul tuntutan untuk menghentikan upaya politik dan diplomatic. Belnda bahkan berupaya mendirikan Negara Papua yang sebenarnya hanyalah keinginan Pemerintah Belanda untuk tetap menguasai Irian Barat.

Kekecewaan masyarakat Indonesia akhirnya mendesak pemerintah untuk merebut Irian Barat melalui kekuatan militer atau konfrontasi. Presiden Republik Indonesia Presiden Soekarno lewat pidatonya di Yogyakarta telah membakar semangat seluruh rakyat untuk tetap bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama Irian Barat yang selama ini menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Seluruh rakyat telah siap untuk mengadakan mobilisasi umum, membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Imperialisme Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden/Panglima tertinggi angkatan perang Republik Indonesia Soekarno mengumandangkan dan menanda tangani   Trikomando Rakyat yang naskahnya dibacakan oleh Dewan Pertahanan Nasional.

  1. SEKITAR JALANNYA PERTEMPURAN ARU

Peristiwa Aru dapat dijadikan barometer atau “Test Case” untuk mengukur betapa tingginya semangat dan daya tempur yang dimiliki oleh kesatuan – kesatuan tempur kita sebagaimana  yang telah dibuktikan pada pertempuran di laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. KRI Macan Tutul, Macan Kumbang dan KRI Harimau mengadakan Patroli sebagai persiapan untuk membebaskan Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam kegiatan tersebut, Komodor Yos Sudarso sebagai Deputi Kepala Staf angkatan Laut bertempat di KRI Macan Tutul ikut dalam tugas saat itu. Ketiga kesatuan Kapal tempur yang bertugas Patroli dengan membawa Tim Inspeksi dari Markas Besar Angkatan Laut diserang secara tiba-tiba oleh kapal dan pesawat Belanda, sementara posisi kita masih berada di perairan Indonesia. Dengan jiwa besar dan rasa patriotisme, Komodor Yos Sudarso mangambil alih Komando dan menyampaikan pesan tempur “Kobarkan semangat pertempuran” dengan Kapal KRI Macan tutul Komodor Yos Sudarso mangadakan serangan balasan untuk mengalihkan perhatian serangan musuh sebagai tindakan penyelamatan kedua kapal perang KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau. Pertempuran tidak seimbang, Komodor Yos Sodarso dan beberapa anggotanya gugur sebagai bunga bangsa.

Di bulan April, Mei dan seterusnya di tahun 1962 dilakukan pendaratan oleh sukarelawan – sukarelawan Indonesia di daratan Irian Barat dan terjadilah pertempuran sengit antara sukarelawan Indonesia dan Pasukan Belanda yang pada akhirnya secara bertahapdaratan Irian Barat dapat dikuasai oleh sukarelawan Indonesia dimulai dari direbutnya Teminabuan, pada tanggal 21 Mei 1962 dan berlanjut ke Sausapur pada tanggal 30 Mei 1962. Atas kegiatan konfrontasi Militer Indonesia menyebabkan kekuatiran Belanda di Irian Barat dan kekawatiran Den Haag, akibatnya Pemerintah Belanda melalui Menterinya dan Wakil tetapnya di PBB mengadukan Indonesia dengan tuduhan melakukan agresi yang dapat mengancam perdamaian Dunia.

  1. PERSETUJUAN NEW YORK

Dalam saat kritis dimana  Kolonialisme Belanda sudah terdesak, datanglah suatu usul dari Elsworth Bunker seorang Diplomat Amerika yang kenamaan untuk membawa kedua belah pihak kembali kemeja perundingan. Usul Bunker ini memuat beberapa dasar penyelesaian yang  pada dasarnya penyerahan Administrasi Irian Barat dari Pihak Belanda kepada Indonesia melalui pihak Ketiga sebagai pemegang masa transisi.

Prinsip – Prinsip Bunker ini sederhana, singkat dan merupakan prinsip-prinsip yang membawa usaha pendekatan antara Indonesia dan Belanda dan digariskannya keharusan penyerahan administrasi Irian Barat kepada Indonesia yang menyebabkan Indonesia harus memperhatikan prinsip ini.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka pada tanggal 26 Mei 1962 Bunker mengeluarkan beberapa prinsip untuk mengakhiri  sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yaitu :

  1. Pemerintah Indonesia dan Belanda masing – masing akan menandatangani persetujuan-persetujuan tersendiri yang akan diajukan kepada Pejabat sekretaris Jenderal PBB di New York.
  2. Pemerintah Belanda menyetujui penyerahan Pemerintah Irian Barat kepada Badan Eksekutif  sementara dibawah pengawasan Pejabat Sekretaris Jenderal PBB, dan akan mengangkat Kepala Pemerintahan Netral yang bukan berasal dari kedua belah pihak. Dan bertugas dalam waktu tidak kurang 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  3. Badan eksekutif  sementara dibawah Pejabat Sekretaris Jenderal PBB untuk menyelenggarakan Pemerintahan Irian Barat selama tahun Pertama  dengan Bantuan Personalia tidak berasal dari kedua belah pihak.

Dengan demikian penerimaan Indonesia pada prinsipnya menerima, namun tidak berarti secara apriori menerima secara keseluruhan pasal-pasal yang diusulkan Bunker, karena Indonesia tentu tidak akan menerima penyerahan Irian Barat sampai menunggu 2 (dua) tahun.

Sesuai persetujuan New York bahwa Belanda menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada PBB. Untuk maksud itu, dibentuklah Badan Pemerintahan Sementara PBB ( United Nasions Tempory Exsekutif Authority disingkat UNTEA ). Persiapan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Belanda berjalan lancer pada tanggal 1 Oktober 1962 secara resmi berlangsung penyerahan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada UNTEA.

Berdasarkan keinginan dan desakan Rakyat Irian Barat maka sekretaris Jenderal PBB pada bulan Februari 1963 ke Jakarta dan Jayapura untuk memperjelas bahwa PBB akan menjamin kelancaran proses alih kekuasaan dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih meyakinkan lagi tuntutan  Rakyat Irian Barat, pada tanggal 10 Februari 1963 terjadi penyerahan Pemerintahan dari Untea kepada Pemerintah Indonesia. Begitupula pada tanggal 1 Desember 1963 sejumlah wakil-wakil rakyat Irian Barat mencetuskan dan menandatangani “Piagam Kota Baru”, yang apada prinsipnya penanda tanganan mengakui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 merupakan Hari Kemerdekaan, juga bagi rakyat dan wilayah Irian Barat. Adapun kebulatan ikrar tekad dan janji yang tertuang dalam Piagam Kota Baru tersebut menyatakan bahwa Putra Putri Irian Barat ikut berpartisipasi dalam membangun Irian Barat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban di wilayah Irian Barat, mengakui pula Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Rakyat Irian Barat dan Patuh, Setia, kepada Pancasila dn Undang Undang Dasar 1945.

  XII.      PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT

Menurut persetujuan New York, Pemerintah Indonesia berkewajiban memberi kesempatan kepada Penduduk Irian Barat untuk melaksanakan kebebasan memilih. Lebih lanjut persetujuan itu secara tegas menetapkan bahwa pelaksanaan kebebasan memilih diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia. Adapun Pegawai – Pegawai yang diikut sertakan dalam PEPERA hanya berkedudukan sebagai Pemberi Nasehat dan Pembantu.

Dalam Persetujuan New York ditegaskan bahwa  kebebasan memilih itu akan dilaksanakan sesuai dengan praktek Internasional.  Tetapi ketentuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan mengingat kondisi Irian Barat. Oleh karena itu berdasarkan mandat / wewenang PBB kepada Indonesia melalui persetujuan New York, maka Pemerintah Indonesia mencari cara yang demokratis dengan mengadakan konsultasi atau musyawarah Dewan  Perwakilan Rakyat di Irian Barat. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk menentukan cara terbaik yang disesuaikan dengan kondisi Irian Barat. Karena pelaksanaan Pepera menjadi tanggung jawab Indonesia cara dan prosedur yang ditentukan untuk pelaksanaan Pepera sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Pepera dilaksanakan dengan cara musyawarah / Demokrasi Indonesia.
  2. Tempat pelaksanaan Pepera di tiap Kabupaten yang ada di Provinsi Irian Barat.
  3. Untuk menyelenggarakan Pepera di tiap Kabupaten dibentuk suatu Dewan Musyawarah Pepera yang merupakan Perwakilan dari seluruh Kabupaten itu.
  4. Besarnya Dewan Musyawarah Pepera (DMP) sebanding dengan banyaknya Penduduk Kabupaten masing – masing.
  5. Mengenai jumlah wakil-wakil semula ditetapkan bahwa setiap 750 orang Penduduk mempunyai 1 (satu) orang wakil, tetapi karena Kabupaten Fak-Fak hanya berpenduduk 40.000 jiwa dan Kabupaten Jayawijaya berpenduduk 165.000 orang maka ketentuan baru adalah minimum 75 orang dan maksimum 175 orang anggota DMP setiap Kabupaten.

XIII.      PENUTUP

Demikian materi Sejarah Perjuangan Pembebasan Irian Barat ini dibuat sebagai acuan dalam rangka memperingati hari Trikora sekaligus merupakan bahan informasi mengenai sejarah perjuangan Bangsa, khusunya tentang perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Putra – Putra terbaik Bangsa melalui jalan perundingan, politik serta pengerahan kekuatan seluruh komponen bangsa. Pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, dilaksanakan atas dasar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yaitu, Negara Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Diposkan: holagowordpress.com


DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT PRIBUMI

Resolusi di Adopsikan oleh Majelis Umum PBB
61/295. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi.

 

Majelis Umum PBB

Penulisan rekomendasi dari Majelis Umum PBB tercantum dalam resolusi 1 / 2 tanggal 29 Juni 2006, yang mana Majelis Umum PBB mengutip dari teks deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat pribumi,

Mengingat resolusi 61/178 tanggal 20 Desember 2006, yang pada waktu itu memutuskan untuk menangguhkan pertimbangan dari dan pelaksanaan Deklarasi guna memberi waktu untuk konsultasi, dan juga untuk membuat kesimpulan dari pertimbangan tersebut sebelum akhir dari sesi ke -61 dari Majelis Umum PBB,

Mengutip Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi seperti tercantum dalam tambahan resolusi saat ini.

Sidang Pleno ke-107

13 September 2007

Tambahan

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi

Majelis Umum

Berpedoman pada tujuan dan prinsip piagam PBB, dan itikad yang baik dengan memenuhi kewajiban yang dimaksud oleh Bangsa-bangsa sesuai dengan piagam.

Menegaskan bahwa masyarakat pribumi setara dengan orang lain, walaupun pengakuan hak dari semua orang berbeda-beda, melihat diri sendiri berbeda, dan dihormati secara berbeda pula.

Menegaskan juga bahwa semua manusia memberikan kontribusi pada keragaman dan kekayaan dari pada peradaban dan budaya yang merupakan warisan bersama umat manusia.

Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan-kebijakan dan tindakan yang berdasar pada pembelaan superioritas orang-orang atau individu-individu dalam basis perbedaan Negara asal atau ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, salah secara ilmu, tidak valid menurut hukum, salah secara moral dan tidak adil secara sosial.

Penegasan kembali bahwa masyarakat pribumi, dalam pelaksanan Hak –hak mereka harus bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Keprihatinan bahwa masyarakt pribumi telah menderita ketidak adilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.

Mengetahui kebutuhan desak mereka untuk menghargai dan menaikan hak azasi dari masyarakat pribumi yang di peroleh dari struktur politik, ekonomi dan sosial mereka serta dari budaya, tradisi spiritual, sejarah dan filosofi mereka terutama hak atas tanah, wilayah serta sumber-sumber daya mereka.

Mengetahui juga bahwa kebutuhan mendesak untuk menghargai dan menaikan hak masyarakat pribumi ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan ketentuan-ketentuan yang membangun bersama dengan bangsa-bangsa.

Menerima kenyataan bahwa masyarakat pribumi mengatur sendiri dalam perbaikan dalam bidang Politik, ekonomi, social dan budaya dengan tujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan tekanan setiap kali hal tersebut muncul.

Mengakui bahwa pada usaha pengembangan oleh masyarakat pribumi yang berpengaruh pada mereka dan tanah, wilayah dan sumber daya mereka akan membuat mereka mampu untuk mempertahankan dan memperkuat institusi budaya dan tradisi dan untuk memajukan pembangunan dan managemen yang dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan mereka.

Mengakui bahwa menghormati pengetahuan, budaya dan praktek-praktek tradisi pribumi memberikan sumbangan pada lingkungan yang kokoh dan pembangunan yang adil serta managemen yang layak.

Menekankan kontribusi demiliterisasi tanah dan wilayah masyarakat pribumi kepada proses pembangunan dan juga pembangunan perdamaian, perekonomian dan sosial, hubungan yang saling memahami dan bersahabat antara bangsa dan seluruh umat manusia di dunia.

Mengakui secara umum hak keluarga dan komunitas pribumi dalam mengelola tanggungjawab bersama dalam pengasuhan, pendidikan, kesejahteran dan kebahagian dari anak-anak mereka, sesuai dengan hak-hak dari sang anak.

Mengingat bahwa hak-hak yang ditegsakan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan penetapan-penetapan yang lain, dan hubungan yang ditampilkan merupakan dasar untuk memperkuat hubungan antara masyarakat pribumi dengan Negara.

Mengakui bahwa piagam PBB, Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta perjanjian Internasional dalam Hak Sipil dan Politik dan juga Deklarasi Vienna dan Program Aksi memberikan penegasan pada kepentingan paling mendasar dari hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang, dengan berdasakan bahwa mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas mengusahkan perekonomian, sosial dan budaya.

Membentuk sikap berpikir bahwa tidak suatu hal dalam deklarasi ini yang bisa digunakan untuk mengingkari hak untuk memperoleh kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum internasional.

Menyakini bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat pribumi yang terdapat dalam deklarasi ini akan meningkatakan hubungan yang harmonis dan kooperatif antara Negara dan masyarakat pribumi berdasarkan pada prinsip keadilan, demokrasi, pengohormatan pada hak azasi, non-diskriminasi dan juga itikad yang baik.

Mendorong, Negara untuk patuh pada kewajiban dan melaksanakan secara efektif semua kewajiban mereka seperti yang dilakukan pada masyarakat pribumi dibawah instrument internasional terutama yang berhubungan dengan hak azasi, dalam konsultasi dan kerjasama dengan orang yang peduli akan tersebut.

Memberikan penekanan bahwa PBB mempunyai peran penting dan berkelanjutan untuk berperan dalam menjunjung dan melindungi hak-hak masyarakat pribumi.

Meyakini bahwa deklarasi ini merupakan sebuah langkah penting kedepan terhadap pengakuan pengakuan, promosi dan perlindungan hak dan kebebasan masyarakat pribumi dan dalam pengembangan systim kegiatan PBB yang relevan dengan bidang ini.

Pengakuan dan Penegasan bahwa individu pribumi berhak mendapatkan semua hak yang tercantum dalam hukum internasional tanpa diskriminasi, dan bahwa masyarakat pribumi memilik hak kolektif yang sangat diperlukan untuk keberadaan kebahagian mereka, dan pembangunan integral sebagai manusia.

Mengakui bahwa situasi dari masyarakat pribumi beragam dari tiap-tiap daerah dan dari Negara yang satu dengan Negara yang lain dan bahwa arti penting dari keberagaman nasional dan regional serta latar belakang sejarah dan budaya harus juga menjadi pertimbangan.

Dengan sunguh-sunguh menyatakan Dekalarasi PBB mengenai hak masyarakat pribumi berikut sebagai standart pencapaian yang dituju dalam semangat persekutuan dan saling menghormati.

Pasal 1 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala hak azasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional.

Pasal 2 :

 Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu bebas dan setara dengan segala bangsa dan semua individu dan mereka mempunyai hak untuk terbebas dari segala macam diskriminasi, dan dalam pelaksanaan hak mereka, khusunya yang berdasar atas hak-hak mereka, khususnya yang berdasar pada asal-usul atau identitas mereka.

Pasal 3 :

Masyarakat Pribumi mempunyai hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, berdasar atas hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan pembanguna ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 4 :

Masyarakat pribumi, dalam pelaksanaan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mempunyai hak atas otonomi atau untuk mengatur pemerintahan sendiri yang berhubungan dengan utusan internal dan lokal, juga cara dan media untuk membiayai fungsi-fungsi otonomi tersebut.

Pasal 5 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hak mereka untuk melangsungkan dan memperkuat institusi politik, hokum, ekonomi dan social istimewa mereka saat menggunakan hak untuk berpartisipasi secar total, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya dalam Negara.

Pasal 6 :

Setiap individu pribumi mempunyai hak atas kewarganegaraan.

Pasal 7 :

  1. Individu pribumi mempunyai hak untuk hidup, keutuhan fisik dan mental, kebebasan

   dan keamanan sebagai umat manusia.

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak bersama untuk hidup mereka dan damai sebagai

   orang yang istimewa tidak boleh menderita segala bentuk pemusnahan masa atau

   kegiatan lain yang berbentuk kekerasan, termasuk memindahkan anak-anak dari suatu

   kelompok ke kelompok lain secara paksa.

Pasal 8 :

  1. Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban

   pemusnahan dan perusakan kebudayaan.

  1. Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan

   perbaikan untuk :

   (a) Segala aktifitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai

        orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka.

   (b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambil alihan atas tanah

         wilayah dan sumber daya mereka.

   (c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat

         kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka.

   (d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi.

   (e) Segala bentuk propaganda yang dibuat yang bertujuan menimbulkan atau

         menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan

         masyarakat pribumi.

Pasal 9 :

Masyarakat pribumi dan individu-individu mempunyai hak untuk menjadi anggota salah satu komunitas pribumi atau bangsa, dalam hubungan dengan tradisi-tradisi dan adat istiadat dari komunitas yang bersangkutan. Tidak boleh ada diskriminasi muncul dari pelaksanaan hak semacam ini.

Pasal 10 :

Masyarakat pribumi tidak boleh dipindahkan dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada perpindahan kebebasan, dan pemberitahuan lebih dulu dari masyarakat pribumi yang bersangkutan dan setelah persetujuan dan kompensasi yang adil bilamana mungkin dengan mendapatkan balasan.

Pasal 11 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk melaksanakan dan membangkitkan kembali kebudayaan tradisi dan adat –istiadat. Termasuk hak untuk menjaga, melindungi dan membuat manifest budaya pada masa lampau, kini, dan masa akan datang, seperti peninggalan tempat arkeologi dan bersejarah, artefak, konstruksi, upacara dan pameran serta pementasan seni serta karya sastra.

Pasal 12 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menunjukan, melaksanakan,

   mengembangkan dan mengajarkan tradisi spiritual, adat-istiadat dan upacara-upacara

   keagamaan mereka. Hak untuk memelihara, melindungi dan mempunyai akses pribadi

   ke tempat kebudayaan dan keagamaan; hak penggunaan dan pengawasan atas obyek-

   obyek upacara, dan hak atas pemulangan kembali jenazah-jenazah.

  1. Negara harus meminta untuk mendapatkan akses dan atau untuk pemindahan obyek-

   obyek upacara dan jenazah-jenazah yang miliki melalui mekanisme yang adil,

   transparan dan efektif dalam hubungan dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan.

Pasal 13 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menghidupkan kembali, menggunakan,

   mengembangkan dan megirimkan pada generasi selanjutnya sejarah, bahasa, tradisi

   lisan, filosofi, system penulisan dan karya sastra mereka, dan untuk menunjuk serta

   menggunakan nama untuk komunitas, tempat dan nama orang.

  1. Negara harus menentukan ukuran yang tepat untuk memastikan bahwa hak tersebut

   dilindungi dan juga untuk memastikan bahwa masyarakat pribumi mengerti serta

   dimengerti dalam hal politik dan cara kerja hukum administrasi ketika dibutuhkan

     melalui ketentuan intrepretasi atau dengan cara-cara yang sepatutnya.

Pasal 14 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menciptakan dan mengendalikan

           system pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam bahasa mereka,

           dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan belajar-mengajar mereka.

  1. Individu dari masyarakat pribumi, terutama anak-anak, ,mempunyai hak atas

     pendidikan dalam segala tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi.

  1. Negara harus, dalam hubungan dengan masyarakat pribumi, menentukan ukuran

           yang tepat, bagi masyarakat pribumi, terutama anak-anak, termasuk mereka yang

           hidup diluar komunitas mereka, untuk memperoleh, jika dimungkinkan,

           mendapatkan pendidikan sesuai budaya mereka dan disampaikan dalam bahasa

           mereka sendiri.

Pasal 15 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas martabat dan keberagaman budaya,

     tradisi, sejarah dan aspirasi yang harus dicerminkan secara tepat dalam

     pendidikan dan juga informasi publik.

  1. Negara harus menentukan ukuran yang tepat, dalam perundingan dan kerjasama

      dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan, untuk memerangi prasangka dan

     menghilangkan diskriminasi dan menjunjung toleransi, hubungan yang baik dan

     saling pengertain diantara masyarakat pribumi dan segala lapisan masyarakat lain.

Pasal 16 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menerbitkan media dalam bahasa mereka

   sendiri dan untuk mendapatkan akses ke segala bentuk media mereka tanpa

   diskriminasi.

  1. Negara harus mengambil ukuran yang tepat untuk menjamin bahwa media milik

   Negara seharusnya mencerminkan keberagaman kebudayaan pribumi. Negara, tanpa

   prasangka menjamin kebebasan penuh expresi, harus mendorong pemilik media swasta

   untuk mencerminkan keberagaman kebudayaan pribumi secara memadai.

Pasal 17 :

  1. Pribadi-pribadi dari masyarakat pribumi dan orang-orang mempunyai hak untuk

   sepenuhnya menikmati segala hak yang diciptakan yang berlaku dibawah hokum buruh

   yang berlaku internasional dan nasional.

  1. Negara harus berunding dan bekerjasama dengan masyarakat pribumi dalam

   menentukan tolak ukur yang tepat untuk melindungi anak-anak masyarakat pribumi

   dari exploitasi ekonomi dan melakukan segala jenis pekerjaan yang terlihat menggaggu

   dan mempengaruhi pendidikan sang anak, atau membahayakan kesehatan atau

   perkembangan fisik, mental, spiritual atau social anak, mengingat kerapuhan dan

   pentingnya pendidikan untuk pemberdayaan mereka.

  1. Pribadi pribumi mempunyai hak untuk tidak menjadi obyek segala bentuk situasi

   diskriminasi buruh, hubungan kerja, jabatan atau upah.

Pasal 18 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masalah yang akan mempengaruhi hak mereka, melalui wakil yang dipilih oleh mereka sendiri yang sesuai dengan prosedur mereka sendiri, juga untuk mengusahakan dan membangun institusi pemgambil keputusan sendiri.

Pasal 19 :

Negara harus berunding dan bekerjasama dengan itikad baik dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan yang bertujuan untuk memperoleh persetujuan mereka sebelumnya sebelum mengadopsi dan mengimplementasi dewan atau alat ukur administrative yang mungkin akan mempengaruhi mereka.

Pasal 20 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengusahakan dan membentuk system

   atau lembaga politik, ekonomi dan social sendiri, dengan tujuan agar merasa nyaman

   menikmati memakai penghidupan dan pembangunan, dan menggunakan secara bebas

   aktifitas ekonomi tradisional.

  1. Masyarakat pribumi yang kehilangan alat-alat penghidupan dan pembangunan berhak

   mendapatkan perbaikan yang adil.

Pasal 21 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak, tanpa diskriminasi, atas perbaikan ekonomi,

   kondisi social, termasuk hubungan kerja, dalam bidang pendidikan, pekerjaan,

   pelatihan dan pelatihan kembali kejujuran, kesehatan rumah tangga, keamanan,

   kesehatan dan sosial.

  1. Negara harus menentukan alat ukur yang tepat, jika layak, alat ukur istimewa untuk

   meyakinkan perbaikan secara berkesinambungan kondisi ekonomi dan social.

   Perhatian khusus harus diberikan atas hak dan kebutuhan dari masyarakat lanjut usia,

   perempuan muda, anak-anak dan orang-orang cacat.

Pasal 22 :

Perhatian khusus harus diberikan kepada pribumi lanjut usia, wanita, masyarakat muda, anak-anak dan mereka yang menderita cacat sebagai implementasi dari deklarasi ini.

Pasal 23 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan dan membentuk prioritas dan strategi untuk melaksanakan hak mereka untuk perkembangan. Secara khusus, masyarakat pribumi mempunyai hak untuk secara aktif terlibat dalam mengembangkan dan menentukan program kesehatan, perumahan dan ekonomi social yang lain yang berpengaruh bagi mereka, sejauh mungkin, untuk mengelola program ini melalui lembaga mereka sendriri.

Pasal 24 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas pengobatan tradisional dan melakukan

           praktek-praktek kesehatan, termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman,

           hewan-hewan dan mineral yang vital untuk obat. Masyarakat pribumi juga

           mempunyai hak untuk mengakses, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan semua

            pelayan social dan kesehatan.

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak yang sama untuk menikmati standart

     kesehatan fisik dan mental yang yang mungkin dicapai. Negara harus mengambil

     langkah yang diperlukan dengan tujuan untuk pencapaian secara progresif

     realisasi total dari hak ini.

Pasal 25 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mengelola dan memperkokoh hubungan spiritual yang khusus dengan kepemilikan tradisional atau sebaliknya menggunakan atau memakai tahah, wilayah air dan pantai serta sumber daya yang lain untuk menegakan tanggung jawab mereka dalam hal ini kepada generasi yang akan datang.

Pasal 26 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara

   tradisional mereka miliki, pakai atau gunakan atau dapatkan.

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, membangun dan

   mengawasi tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber-sumber daya yang mereka miliki

   atas kepemilikan tradisional atau dapatkan atau gunakan secara tradisional, dan juga

   mereka punyai atau warisi.

  1. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hokum kepada tanah, wilayah

   dan sumber daya ini. Pengakuan seperti ini harus dilaksanakan dengan penuh

   penghormatan terhadap adat-istiadat, tradisi dan system kepemilikan tanah dari

   masyarakat pribumi yang bersangkutan.

Pasal 27 :

Negara harus menciptakan dan menerapkan sebuah proses yang adil, independent, imparsial, terbuka dan transparan, sehubungan dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan, memberikan hak atas hukum, tradisi, adat-istiadat dan system kepemilikan tanah untuk mengakui dan memutuskan hak dari masyarakat pribumi mengenai tanah, wilayah dan sumber daya mereka, termasuk yang secara tradisi dimiliki atau digunakan. Masyarakat pribumi harus mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Pasal 28 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak, yang berarti, untuk memperbaiki termasuk

          pemberian ganti rugi atau jika dimungkinkan kopensasi yang adil dan wajar, atas

           tanah, wilayah dan sumber daya yang dimiliki secara tradisi ataupun digunakan,

           dan yang dapat diambil alih, dirampas, digunakan, atau dirusak tanpa

           pemberitahuan yang bebas terlebih dahulu.

  1. Kecuali jika dalam kata lain disetujui secara bebas diantara orang-orang yang

     bersangkutan, kopensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya harus setara dalam

     hal jumlah, ukuran dan status hukum atau keuangan atau pengambil alihan yang

     tepat.

Pasal 29 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas konservasi dan perlindungan lingkungan dan

   kapasitas produksi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Negara harus

   menciptakan dan menerapkan program pendampingan kepada masyarakat pribumi

   untuk konservasi dan perlindungan semacam ini tanpa ada diskriminasi.

  1. Negara harus mengambil tolak ukur yang tepat untuk memastikan bahwa tidak tempat

   penyimpangan atau pembuangan benda-benda berbahaya dalam tanah dan wilayah

   mereka tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.

  1. Negara juga harus mengambil tolak ukur yang tepat untuk memastikan seperti yang

   dibutuhkan bahwa program untuk pengawasan, pengelolaan, dan pemulihan kesehatan

   masyarakat pribumi, seperti yang dibangun dan diimplementasikan oleh masyarakat

   yang mendapat dampak dari material semacam tersebut.

Pasal 30 :

  1. Aktifitas kemiliteran tidak diperbolehkan dilakukan didalam tanah dan wilayah

   mayarakat pribumi kecuali mempunyai alasan yang berhubungan dengan kepentingan

   umum atau jikalau tidak disetujui tanpa paksaan atau diminta oleh masyarakat pribumi

   yang bersangkutan.

  1. Negara harus melakukan konsultasi dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan

   melalui prosodur yang benar dan secara khusus melalui lembaga perwakilan telebih

   dahulu untuk menggunakan tanah atau wilayah mereka untuk aktifitas kemiliteran.

Pasal 31 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, menjaga dan

   membangun warisan budaya, pengetahuan tradisional dan expresei kebudayaan

   tradisional dan juga manifestasi dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya,

   termasuk sumber-sumber daya manusia dan genetika, benih-benih, obat-obatan,

   pengetahuan tentang flora dan fauna, tradisi lisan, karya sastra, rancangan, olahraga

   dan permainan tradisional dan pameran serta pementasan seni. Mereka juga

   mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, ,melindungi dan mengembangkan

   kekayaan intelektual atas warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan expresi

   kebudayaan tradisional tersebut.

  1. Dalam hubungan dengan masyarakat pribumi, Negara harus mengambil tolak ukur

   yang tepat untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan dari hak ini.

Pasal 32 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas

   dan strategi untuk menggunakan tanah dan wilayah serta sumber-sumber daya mereka

   yang lain.

  1. Negara harus berunding dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat

   pribumi yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka dengan tujuan untuk

   mendapatkan persetujuan sebelumnya sudah ada pemberitahuan tentang proyek yang

   berdampak bagi tanah dan wilayah mereka dan juga sumber-sumber daya yang lain,

   terutama dalam hubungan dengan pembangunan, penggunan dan exploitasi mineral, air

   dan sumber daya lain.

  1. Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pengambilalihan secara adil

   dalam kegiatan semacam ini, dan tolak ukur untuk mengurangi dampak yang

   merugikan lingkungan, ekonomi, social, budaya atau spiritual mereka.

Pasal 33 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan identitas dan keanggotaan

   yang sesuai dengat adat-istiadat dan tradisi mereka. Hal ini tidak mengganggu hak

   mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan dimana mereka hidup.

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan struktur dan untuk memilih

   keanggotaan dari lembaga atau institusi yang sesuai dengan prosedur mereka sendiri.

Pasal 34 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memajukan,mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat-istiadat, keagamaan, tradisi, cara-cara, mereka yang istimewa dan dalam hal dimana mereka berada, systim hukum atau adat-istiadat, yang sesuai dengan standar hukum internasional.

Pasal 35 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menentukan tanggungjawab tiap-tiap individu kepada komunitas mereka.

Pasal 36 :

  1. Masyarakat tradisonal, khususnya yang terpisah oleh batas-batas internasional,

   mempunyai hak untuk memelihara dan membangun koneksi, hubungan dan kerjasama,

   termasuk aktifitas-aktifitas untuk tujuan-tujuan spiritual, budaya, politik, ekonomi dan

   sosial, dengan anggota mereka sendiri dan juga orang lain diluar mereka.

  1. Negara, dengan berkonsultasi dan kerjasama dengan masyarakat pribumi, harus

   menentukan tolak ukur yang tepat untuk memfasilitasi pelaksanaan dan untuk

   memastikan pelaksanaan hak ini.

Pasal 37 :

  1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas pengakuan, ketaatan, dan pelaksanaan

   perjanjian persetujuan dan penetapan-penetapan yang membangun dan untuk

   mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas perjanjian, persetujuan dan

   penetapan-penetapan tersebut dari Negara.

  1. Tidak ada hal dalam deklarasi ini yang diartikan untuk mengurangi atau mengahapus

   hak-hak masyarakat pribumi yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-

   persetujuan serta penetapan-penetapan lain yang sifatnya membangun.

Pasal 38 :

Negara, dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat pribumi, harus mengambil tolak ukur yang sesuai, termasuk tolak ukur legislative, untuk mencapai bagian akhir dari deklarasi ini.

Pasal 39 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mendapatkan akses ke pendampingan keuangan dan teknikal dari Negara melalui hubungan internasional, untuk menikmati hak yang terdapat dalam deklarasi ini.

Pasal 40 :

Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada keputusan yang cepat melalui cara-cara yang adil untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan Negara atau dengan pihak lain dan juga untuk mendapatkan pertolongan yang tepat atas semua pelanggaran terhadap pribadi maupun kelompok mereka. Keputusan seperti itu harus memberikan perhatian kepada adat-istiadat, tradisi. Aturan, dan sistim hukum dari masyarakat pribumi yang bersangkutan dan hukum hak azasi manusia internasional.

Pasal 41 :

Organ-organ dan perwakilan-perwakilan khusus dari sistim Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-oraganisasi antar Negara yang lain harus memberikan sumbangan kepada realisasi penuh dari ketentuan-ketentuan dari deklarasi ini melalui mobilisasi, inter-alia, kerjasama keuangan atau pendampingan teknis. Cara dan alat untuk memastikan keikutsertaan masyarakat pribumi atas isu yang mempengaruhi mereka harus diciptakan.

Pasal 42 :

Perserikatn Bangsa-Bangsa, badan ini, termasuk didalamnya UNPFII, dan agen-agen khusus, termasuk yang dalam tingkat Negara dan Negara bagian harus memberikan penghormatan kepada pelaksanaan secara penuh dari penetapan deklarasi ini dan menindaklajuti efektifitas deklarasi ini.

Pasal 43 :

Hak-hak ini diakui terdapat didalam standar minimal untuk kelangsungan, martabat dan kebahagian dari masyarakat pribumi diseluruh dunia.

Pasal 44 :

Semua hak dan kebebasan yang tercantum disini menjamin semua individu baik pria maupun wanita secara sama dan setara.

Pasal 45 :

Tidak ada isi dalam deklarasi ini diartikan untuk penghilangan atau penghapusan hak-hak yang dimilik oleh masyarakat pribumi saat ini dan yang mungkin didapatkan dimasa yang akan datang.

Pasal 46 :

  1. Tidak ada sesuatu dalam deklarasi ini dapat diartikan sebagai penyampaian secara

   tidak langsung kepada suatu bangsa, masyarakat, kelompok atau orang suatu hak untuk

   mengikat dalam suatu aktifitas atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan

   piagam PBB atau ditafsirkan sebagai pengesahan atau dukungan suatu kegiatan yang

   akan memecah atau merusak baik secara keseluruhan ataupun sebagian, intergritas

   wilayah atau kesatuan politik dari kekuasaan pemerintahan dan juga dari Negara

   merdeka.

  1. Dalam pelaksanaan hak-hak yang diucapkan dalam dekalarasi , hak azasi manusia dan

   kebebasan fundamental bersama harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang timbul

   dalam deklarasi harus ditujukan pada hanya dan untuk pembatasan-pembatasan

   tertentu seperti yang dijelaskan oleh hukum dan dalam hubungan dengan kewajiban-

   kewajiban hak azasi internasional . Segala jenis pembatalan harus bebas dari

   diskriminasi dan secara tegas semata-mata demi kepentingan keamanan pengakuan hak

   dan penghormatan kepada hak dan kebebasan sesame dan untuk menemukan

   persyaratan yang adil dan paling memaksa dari masyarakat demokrasi.

  1. Ketentuan-ketentuan yang timbul dalam deklarasi ini harus diartikan sesuai dengan

   prinsip-prisnsip keadilan, demokrasi, penghormatan kepada hak azasi manusia,

   persamaan, non diskriminasi, pemerintahan yang bersih dan itikad yang baik.

Sumber:  https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/UNDRIP_Bahasa_Indonesian.doc&hl=en_US

Diposkan: holagowordpress.com


ILMU POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

      Dewasa Ini Masih banyak diantara kita yang masih belum begitu memahami apa sebenarnya yang dimaksud ilmu politik. Politik itu sendiri adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat (polity) politik yang terbaik. Dalam politik tersebut manusia hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.

Istilah Ilmu politik memang sudah tidak terdengar asing dikalangan kita, namun selama ini kita belum sempat mendalami seluk beluk ilmu politik itu sendiri, mulai dari pengertian, sejarah, ruang lingkup hingga tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu politik.

             Didalam Makalah Ini kami mengulas tentang seluk beluk ilmu politik, yang mencakup, pengertian ilmu, pengertian politik dan ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, konsep-konsep dasar ilmu politik, pendekatan-pendekatan ilmu politik, serta pengertian ideologi politik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca, dan khususnya bagi pemakalah.

  1. Rumusan Masalah
  • Apa pengertian ilmu ?
  • Apa pengertian politik ?
  • Apa pengertian ilmu politik?
  • Apa hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya ?
  • Konsep-konsep dasar ilmu politik?
  • Pendekatan-pendekatan ilmu politik ?
  • Apa pengertian ideology politik ?
  1. Tujuan

Agar Kita mengetahui seluk beluk ilmu politik yang mencakup. Pengertian ilmu, politik, dan ilmu politik itu sendiri, hubungan politik dengan ilmu lainnya, konsep-konsep dasar ilmu politik, pendekatan-pendekatan ilmu politik dan pengertian ideologi politik.

BAB II
PEMBAHASAN

  • PENGERTIAN ILMU

Pengertian Ilmu Lengkap – Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

  1. Pengertian Ilmu Menurut Para Ahli 
  • Menurut  Minto Rahayu

Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum, sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi/kelompok dan belum disusun secara sistematis karena belum dicoba dan diuji

  • Menurut  Popper

Ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin direorganisasi.

  • Menurut  Dr. H. M. Gade

Ilmu adalah falsafah. yaitu hasil pemikiran tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia

  • Menurut  M. Izuddin Taufiq

Ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian dan eksperimen, dengan tujuan men etapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal usulnya

  • Menurut  Thomas Kuhn

Ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan, bail dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya

  • Menurut  Dr. Maurice Bucaille

Ilmu adalah kunci untuk mengu ngkapkan segala hal, baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar.

  • Menurut  Ns. Asmadi

Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali (metode ilmiah)

  • Menurut  Poespoprodjo

Ilmu adalah proses perbaikan diri secara bersinambungan yang meliputi perkembangan teori dan uji empiris

  • Menurut  Francis Bacon

Ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan hanya fakta-fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan

  • Menurut  Charles Singer

Ilmu adalah suatu proses yang membuat pengetahuan (science is the process which makes knowledge)

Dari semua Pendapat tentang Pengertian Ilmu di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Ilmu bukan sekadar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

  • PENGERTIAN POLITIK
  • Polities => Warga Negara
  • Politikos => Kewarganegaraan
  • Politike Episteme => Ilmu Politik
  • Politicia => Pemerintahan Negara

Jadi kalau kita tinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.

Namun banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Politik adalah bermacam2 kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan2 itu (Mirriam Budiharjo)

Politik adalah perjuangan utk memperoleh kekuasaan / teknik menjalankan kekuasaan2 / masalah2 pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjware)

Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik (Sri Sumantri)

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristotel es)

Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Melihat banyak versi pengertian politik tersebut, maka sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa “politik adalah siasat/cara  atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

  • PENGERTIAN ILMU POLITIK

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan kekuasaan.

Ilmu Politik Mempelajari Beberapa Aspek, Seperti :

  1. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga nwgaranya dan hubungan antar Negara.
  2. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hsil dari kekuasaan itu.
  3. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.

Konsep-Konsep Pokok Yang Dipelajari Dalam Ilmu Politik :

  1. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempeunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
  2. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya
  3. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai
  4. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
  5. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik
  1. Bidang-Bidang Kajian Ilmu Politik
  2. teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik
  3. lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan social dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik
  4. partai politik, organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga Negara dalam pemerintahan dan administrasi
  5. hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
  • HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU LAINNYA
  1. Ilmu Politik Dan Sejarah

Hubungan antara ilmu politik dan ilmu sejarah dilukiskan dengan tepat dan jelas dalam ucapan sarjana ilmu politik Inggris, Sir Robert Seeley, yang berkata : “history without political Dengan ucapan ini, Seeley telah dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat dan instrinsik antara kedua pengetahuan itu. Namun hubungan yang begitu erat inisekalipun belum dapat membenarkan pendapat Seeley bahwa sejarah sebenarnya adalah politik jaman lampau, sedangkan ilmu politik dewasa ini adalah sejarah hari kemudian (History is past politics and present politics future history). Diktum Seeley ini dapat mengakibatkan identifikasi sejarah dengan ilmu politik. Hal ini kurang tepat, sekalipun dimaksudkan dengan sejarah dalam hubungan ini ialah sejarah politik (political history). Sejarah adalah deskripsi kronologis dari peristiwa-peristiwa dari jaman yang silam.

Sejarah adalah riwayat hidup umat manusia.Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia.Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas.Di sini pula kita mengetahui kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal-baliknya pula.

Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkrit di masa yang lalu. Ilmu politik tidak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik sesuatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negara itu di mas ayang lampau dan di masa yang akan datang. Sejarah mencatat hanya apa yang pernah terjadi, sejarah memberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa konkrit yang pernah terjelma dalam pengalaman sesuatu masyarakat.

  1. Ilmu Polotik dan Filsafat

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari Negara. Membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.

Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosifi.

  1. Ilmu Politik dan Sosiologi

Hubungan Ilmu politik dengan sosiologi dengan jitu dituliskan oleh sarjana sosiologi gidinggs yang berkata, bahwa ““ To teach the theory of the state to men who have not learned the first principels of sosiology, is like teaching astronomy or thermodynamics to men who have not learned the newtonian of motion”. Dengan lain perkataan, sarjana-sarjana ilmu politik harus memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi.

  1. Ilmu Politik dan Antropologi

Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

Menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup bersama dimasa lampau dan masakini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, makahasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masalampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat di jelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.

  1. Ilmu Politik dan Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan “logos” yang berarti ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseprang. Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak di pergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi- ungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tindakan dan aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan dengan psikologi.

Jika tindakan  politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas. Para pakar politik sampai saat itu juga mencoba untuk mempelajari tindak-tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi.

Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia baik ekstern maupun intern. Dengan ke dua analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-cri ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu.

  1. Ilmu Politik dan Ekonomi

Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi (political economy). Politik ekonomi yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Ilmu politik dan ekonomi sejak dahulu kala sampai pada saat ini selalu sangat erat hubungannya. Kebenaran dalil ini dapat diketahui tanpa menganut pendirian-pendirian marxistis yang meredusir seluruh kehidupan sosial atau “Uberbau” idiil pada struktur perekonomian atau “Unterbau” materiil atau pendapat yang menyamakan proses politik dengan proses perekonomian.

Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling bertemu, saling pengaruh-mempengaruhi, jalin-menjalin. Aktivitas-aktivitas politik karena itu amat sulit dipisahkan dari pada aktivitas-aktivitas ekonomi. Kedua aktivitas itu kadang-kadang sejalan, saling bantu-membantu, tetapi terkadang saling bertentangan secara diametral.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Di masa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

  1. Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

 Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih selain cendrung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama.

Setiap masyarakat baik modern maupun primitive harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan di pertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini sudah Nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitikberatkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari factor-faktor kekuasaan.
Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak “alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan Negara.

Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah yang paling erat hubungannya, sedangkan hukum perdata atau hukum dagang relative kecil hubungannya.

BAB III
PEMBAHASAN

  1. KONSEP-KONSEP DASAR ILMU POLITIK
  1. Power (Kekuasaan)

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,” Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.”

Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling banyak dibahas, bahkan kekuasaan dianggap identik dengan politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

  1. Authority (Kewenangan)

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas organisasi.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya an analysis of social power , bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.

  1. Influence (Pengaruh)

Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adala suatu tipe kekuasaan, yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering berhasil.

  1. Persuasion (Ajakan)

Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan tidak mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu. Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk memengaruhi orang atau kelompok lain.

  1. Coercion (Paksaan)

Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi suatu keputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemilik kekuasaan.

Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu memengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.

Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak ini memaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.

  1. Acquiescence (Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan satu hal. Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. Acquiescence diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.

  1. Kebijakan
    Kebijakan adalah suatu keputusan yang di ambel oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memiliki tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan-tujuan itu.
  1. Pembagian

Pembagian adalah penjahtaan nilai-nilai dalam masyarakat.

  • Perbedaan Power (Kekuasaan) dan Authority (Kewenangan)

Dalam pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa kewenangan berhubungan dengan kekuasaan, tapi dari segi lain, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya, kewenangan adalah kekuasaan secara formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar formalitas. Kewenangan adalah salah satu cara bagi seseorang untuk memperkuat kekuasaannya.

Kewenangan adalah kekuasaan namun kekuasaan tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan ( legitimate power ), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik di rumuskan sebgai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peratuaran perundang-undangan.
Kewenangan merupakan hak berkuasa yang di tetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang di perlukan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang paling banyak dibahas dalam ilmu politik, selain konsep lainnya. Kekuasaan berasal dari beberapa sumber, misalnya kekayaan, kedudukan, dan kepercayaan. Kekuasaan dan kewenangan adalah konsep yang berhubungan, tetapi keduanya berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar formalitas.

  1. Negara

Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik, dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Boleh dikatakan Negara mempunyai dua tugas :

  1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, suapaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
  2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kea rah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasinal.

Definisi-Definisi Mengenai Negara, Antara Lain Adalah :

  1. Roger H. Soltau, “Negara adalah alat (agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas masyarakat.
  2. Harold J. Laski, “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
  3. Max Weber, “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
  4. Robert M. Maciver, “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
  5. Barents dalam “Ilmu Politika” (1965) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat: ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
  6. Harold D. Laswell dan Kaplan dalam Power and Soceity, “ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, prose-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil”.
  7. Kekuasaan

Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-laku sesorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Kekuasaan sosial menurut Ossip K. Flechtheim adalah keseluruah dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni :

  1. bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam Negara (state power), seperti lembaga-lembaga pemerintahan DPR, Presiden, dan sebagainya.
  2. bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada Negara.

Definisi yang dieberikan oleh Robert M. Maciver : Kekuasaan social adalah kemampuan untuk mengendalikan tingakah-laku orang lain, baik dengan cara langsung dengan memberi perintah, mamupun tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.
Robert M. Maciber mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikandirinya lebih unggul dari pada yang lain, yang berarti bahwa kekuasaan yang satu itu lebih kuat dengan jalan mengkoordinasi keuasaan yang lain.

Kekuasaan yang paling penting adalah kekuasaan politik. Pengertian kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujun-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

 

BAB IV
PEMBAHASAN

  1. PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK

Pendekatan dalam ilmu politik mencakup standard atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan. Menurut Vemon van Dyke “ Pendekatan (approach) adalah kriteria untuk menyelesaikan masalah dan data yang relevan.” Pengamatan terhadap kegiatan politik itu sendiri dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari pendekatan yang dipergunakan, karenanya kita mengenal beberapa pendekatan dalam Ilmu Politik, antara lain:

  1. Pendekatan Tradisional (Tradisional Approach)

Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut, misalnya : Sifat Undang-Undang Dasar serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif, badan eksekutif, dan sebagainya. Karenanya pendekatan ini disebut juga pendekatan institusional atau legal-institusional.

ContohPendekatan Tradisional:

Dengan pendekatan ini, dalam mempelajari parlemen, maka yang diperhatikan adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah (UUD,UU, atau Peraturan Tata Tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur oranisasi serta hasilnya.
Beberapa kelemahan pendekatan tradisional, antara lain:

  1. Pendekatan ini tidak meneliti apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah-naskah resmi kenegaraan.
    2. cenderung kurang menyoroti organisasi-organisasi yang tidak formal, seperti kelompok kepentingan dan media massa.
    3. Bahasan lebih deskriptif daripada analitis.
    4. Lebih banyak menggunakan ulasan sejarah, seperti menelusuri perkembangan parlemen.
    5. Lebih bersifat normative karena fakta dan norma kurang dibedakan, bahkan seringkali saling berkaitan.
    6. Kurang memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori baru.
  2. Pendekatan Tingkah Laku (Behavioral Approach)

    Salah satu pemikiran pokok dari pelopor-pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benar-benar dapat diamati.
    Contoh Pendekatan Perilaku:
    Dalam mempelajari parlemen, maka yang dibahas adalah perilaku anggota perlemen, yaitu: bagaimana pola pemberian suaranya (voting behavior) terhadap rancangan UU, giat atau tidaknya memprakarsai UU, kegiatan lobbying, dsb.
    Ciri-Ciri Pendekatan Tingkah Laku:
    1. Pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner, maksudnya tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.
    2. Merupakan suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok (David Easton dan Albert Somit), antara lain:
    a. Perilaku politik menampilakan keteraturan (regularities).
    b. Generalisasi-generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan keabsahan atau kebenarannya (verification).
    c. Teknik-teknik penelitian yang cermat harus digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
    d. Pengukuran dan kuantifikasi (antara lain melalui statistik dan matematika ) harus digunakan untuk mencapai kecermatan dalam penelitian.
    e. Harus ada usaha untuk membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standard yang harus menjadi pedoman untuk tingkah laku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan atau pengalaman).
    f. Penelitian harus bersifat sistematis dan berkaitan dengan pembinaan teori.
    g. Ilmu politiik harus bersifat murni (pure science) dalam arti bahwa usaha untuk memahami dan menjelaskan perilaku politik harus mendahului usaha untuk menerapkan pengetahuan itu bagi penyelesaian masalah-masalah social.
    h. Dalam penelitian politik diperlukan sikap terbuka serta integrasi dengan konsep-konsep dan teori-teori ilmu lainnya.
    3. Pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagian saling berinteraksi serta saling bergantungan dan semua bagian bekerjasama untuk menunjang terselengaranya sistem tersebut.
    4. Sumbangan pendekatan perilaku pada usaha untuk memajukan Ilmu Perbandingan Politik

  • Perbedaan Pendekatan Tradisional dengan Pendekatan Perilaku

Kritik terhadap Pendekatan Perilaku:
1. Pendekatan perilaku telah membawa efek yang kurang menguntungkan, yakni mendorongpara ahli menekuni masalah-masalah yang kurang penting seperti pemilihan umum (voting studies) dan riset berdasarkan survey.(1960-an)
2. Penganut pendekatan perilaku kurang memberi perhatian pada masyarakat perubahan (change) dalam masyarakat.
3. Pendekatan perilaku terlalu steril, karena menolak untuk memasukkan nilai-nilai dan norma dalam penelitian.(Eric Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowel)
4. Pendekatan perilaku juga tidak memiliki relevansi dengan realitas politik dan buta terhadap masalah-masalah sosial.

  1. Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioral Approach)

Gerakan pascaperilaku memperjuangkan perlunya relevance and action (relevansi dan orientasi bertindak). Reaksi ini ditujukan kepada usaha mengubah penelitian dan pendidikan Ilmu Politik menjadi suatu ilmu pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu eksakta. Pada hakikatnya pendekatan ini merupakan “kesinambungan” sekaligus “koreksi” dari pendekatan perilaku.
Pokok-pokok pendekatan Pascaperilaku yang diuraikan oleh David Easton, antara lain:
1. Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Relevansi ini dianggap penting daripada penelitian yang cermat.
2. Karena penelitian ini dianggap terlalu abstrak, Ilmu Politik kehilangan kontak dengan realitas sosial.
3. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas Ilmu Politik.
4. Para cendekiawan memiliki tugas yang historis dan unik untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
5. Cendekiawan harus action oriented
6. Cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus turt mempolitisi organisasi-organisasi profesi dan lembaga-lembaga ilmiah.
Sumber Bacaan:

Dan beberapa pendekatan dalam Ilmu Politik antara lain :

  1. a)      Pendekatan Legal/Institusional

Pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekatan institusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide ke alam kenyataan. Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi. Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan. Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum.

Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistem pemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negara kesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir. Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif. Anggota badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum.

Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara di sistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri dari keanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden.

Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupun eksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antara legislatif versus eksekutif.

Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antara kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai, terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politik tanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitu suatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasi negara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik.

  1. b)      Pendekatan Perilaku

Esensi kekuasaan adalah untuk kebijakan umum. tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Lebih bermanfaat bagi peneliti dan pemerhati politik untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar-benar dapat diamati. Perilaku politik menampilkan regularities (keteraturan)

  1. c)      Neo-Marxis

Menekankan pada aspek komunisme tanpa kekerasan dan juga tidak mendukung kapitalisme. Neo Marxis membuat beberapa Negara sadar akan pentingnya persamaan tanpa kekerasan, akan tetapi komunisme sulit dijalankan di beberapa Negara karena komunisme identik dengan kekerasan dan kekejaman walaupun pada intinya adalah untuk menyamakan persamaan warga negaranya di suatu Negara sehingga tidak ada yang ditindas dan menindas terlebih lagi dalam bidang ekonomi.

Neo-Marxis juga menginginkan tidak adanya kapitalisme yang sering dilakukan Negara Barat dalam hal ini Negara maju, karena kapitalisme hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering kali “menyengsarakan” rakyat pribumi karena orang-orang pribumi sering kali hanya menjadi penonton atau pun menjadi korban dari kapitalisme ini. Walaupun kapitalisme berhubungan dengan bidang ekonomi tetapi kapitalisme juga berpengaruh dalam hal kebijakan politik yang dibuat oleh Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang yang sering dijadikan sasaran kapitalisme besar-besaran seperti Indonesia.

  1. d)     Ketergantungan

Memposisikan hubungan antar negara besar dan kecil. Pendekatan ini mengedepankan ketergantungan antara Negara besar dan Negara kecil yang saling keterkaitan sehingga satu sama lain saling bergantung, jadi Negara besar bergantung pada Negara kecil baik dalam hal politik, ekonomi dan dalam hubungan internasional dan sebaliknya sehingga satu sama lain mempunyai posisi yang sama.

  1. e)      Pendekatan Pilihan Rasional

Pilihan-pilihan yang rasional dalam pembuatan keputusan politik. Pendekatan pilihan nasional ini menekan kan bahwa pengambil kebijakan atau pembuatan keputusan dilihat dari rasionalitas yang ada di Negara tersebut agar bisa dijalankan oleh Negara dan tentu identitas social-politik sangat diperlukan. Terdapatnya identitas sosial-politik disebabkan adanya prilaku politik identitas guna mengembangkan kelompok-kelompok. Prilaku ini seiring bertumbuh-kembangnya eksplorasi kebudayaan di setiap kelompok guna “menemukan” kembali dan atau melestarikan solidaritas identitas yang dimiliki. Eksplorasi tersebut sangat bermanfaat bagi eksistensi kelompok identitas yang memiliki jumlah besar (mayoritas).

 

BAB V
PEMBAHASAN

PENGERTIAN IDEOLOGI 

Pengertian ideologi amat bervariasi. Berbagai penulis dari aneka disiplin telah menuliskan pengertian mereka mengenai ideologi. Tentu saja, mereka memiliki tingkat kebenaran sendiri sesuai dengan cakupan disiplin keilmuwannya. Dari mana pengertian ideologi berasal ? Kathleen Knight menyatakan bahwa istilah idelogi pertama kali dipopulerkan oleh Count Antoine Destutt de Tracy dalam karyanya Elements d’Ideologie yang terbit di Perancis pada era Napoleon tahun 1817. Pada perkembangannya, ideologi mulai banyak diteliti dan digunakan sebagai “modal” perjuangan politik.

Terry Eagleton dalam bukunya Ideology: An Introduction merangkum pengertian-pengertian ideologi yang biasa digunakan para penulis politik sebagai berikut:

  1. proses penggunaan alat produksi yang dimaknai sebagai simbol dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial;
  2. seperangkat gagasan yang mencirikan kelompok atau kelas sosial tertentu;
  3. gagasan yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan;
  • kesadaran palsu yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik dominan;
  1. komunikasi yang didistorsikan secara sistematis;
  2. sesuatu yang menawarkan posisi tertentu bagi seseorang;
  3. bentuk pemikiran yang muncul akibat adanya kepentingan sosial;
  4. berpikir secara identitas;
  5. ilusi yang penting secara sosial;
  6. pertemuan antara wacana dengan kekuasaan;
  7. suatu medium dalam mana para pelaku sosial memahami keberadaan mereka;
  8. seperangkat kepercayaan yang diorientasikan kepada tindakan;
  9. suatu proses dengan mana kehidupan sosial dikonversikan ke dalam kenyataan alamiah.

Pengertian-pengertian yang diberikan Terry Eagleton di atas melingkupi aspek-aspek proses sosial, identitas kelompok, dan ekonomis.

Selain Terry Eagleton, penulis lain seperti Helmut Dahm menjelaskan 3 pengertian ideologi yaitu:

  1. ekspresi dari pemikiran yang dogmatis (refleksi atas kenyataan yang telah didistorsikan);
  2. doktrin tentang pandangan dunia (misalnya ideologi proletariat); dan
  3. sebagai ilmu pengetahuan (misalnya sosialisme ilmiah).

Studi Dahm ditujukan saat menulis tentang posisi ideologi dalam pemerintahan Uni Sovyet.

Pengertian ideologi lainnya diajukan oleh Teun A. van Dijk dalam studi mengenai analisis wacana. Dijk menyatakan bahwa “… ideologi adalah sebuah sistem yang merupakan basis pengetahuan sosio-politik suatu kelompok. Sebab itu, ideologi mampu mengorganisir perilaku kelompok yang terdiri atas opini menyeluruh yang tersusun secara skematis seputar isu-isu sosial yang relevan seperti aborsi, enerji nuklir ataupun affirmative action.” Bagi Dijk, istilah organisasi dapat digunakan guna menjelaskan ideologi-ideologi post-materialism seperti feminism, environmentalism, racism, dan sebagainya.

Skema Pembentukan Ideologi

Setelah memaparkan sejumlah pengertian ideologi dari beberapa penulis, perlu kiranya penulis mengajukan definisi operasional dari ideologi itu sendiri. Pengertian ideologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah: Pemetaan realitas sosial oleh individu yang digunakan untuk menggerakkan kelompok atau masyarakat guna mengubah kondisi nyata seperti apa yang dinyatakan di dalam muatan ideologi. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai ideologi, baiklah digambarkan peta pengertian ideologi yang digunakan di dalam tulisan ini.

Perhatikan gambar berikut ini:

Penjelasan. Terdapat kondisi nyata seputar agama, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kondisi-kondisi tersebut (seluruhnya atau beberapa) diserap oleh individu. Individu yang memperhatikan ini memiliki dimensi ideosinkretik (latar belakang) ras/etnik, status sosial, status ekonomi, agama, budaya, aliran politik, pendidikan, dan pergaulan tertentu. Dimensi ideosinkretik ini mempengaruhi pemetaan yang ia lakukan terhadap kondisi-kondisi nyata tersebut. Pemetaan hasil pemikiran individu tersebut melahirkan apa yang disebut ideologi. Lalu, ideologi ini disebarkan si individu, terutama kepada kelompok dan masyarakat yang mendukung atau berpotensi untuk digerakkan oleh ideologi tersebut. Ideologi ini digunakan untuk mengubah kondisi nyata sesuai tujuan dari ideologi yang bersangkutan.

Ideologi-ideologi Kontemporer

Ideologi yang bermunculan cukup banyak, dan ini diakibatkan bervariasinya kenyataan dan individu yang menerjemahkannya ke dalam ideologi yang dicetuskannya. Namun, untuk kebutuhan tulisan ini akan dicukupkan pada beberapa ideologi yang bersifat “mainstream”. Dari ideologi-ideologi tersebut, dapat diturunkan varian-variannya.

Kapitalisme

Secara bahasa, kapitalisme adalah paham tentang kapital (modal). Jika dikembangkan lebih lanjut, maka Kapitalisme berarti paham ekonomi yang didasarkan pada penginvestasian uang dalam rangka menghasilkan uang. Kapital tidak harus berupa uang, tetapi aset-aset lain (misalnya tanah, bangunan, kendaraan) yang bisa diinvestasikan untuk menghasilkan uang. Uang yang dihasilkan dari investasi tersebut kembali digunakan untuk investasi untuk menghasilkan uang.

Kapitalisme terdiri atas 3 varian, yaitu Kapitalisme Pedagang, Kapitalisme Produksi, dan Kapitalisme Finansial. Kapitalisme Pedagang (Merchant Capitalism) termasuk jenis Kapitalisme yang paling tua. Kapitalis (pelaku permodalan) menginvestasikan hartanya untuk mencari barang yang langka dan memiliki keuntungan jika diperdagangkan. Investasi tidak harus berupa uang, melainkan dapat termasuk kendaraan, barang kebutuhan primer, barang berharga, dan sejenisnya. Kapitalisme Pedagang menuntut pembukaan pasar yang nantinya akan dilakukan monopoli atasnya.

Kapitalisme Produksi (Production Capitalism) dilakukan oleh Kapitalis yang memiliki alat dan cara produksi. Bentuk yang paling dikenal adalah “pabrik.” Pabrik digunakan untuk memproduksi barang tertentu, untuk kemudian dipasarkan. Untuk memproduksi barang, pemilik pabrik membutuhkan pekerja (labor). Labor ini sekaligus juga konsumen dari barang yang mereka produksi. Barang yang dihasilkan ditukar dengan uang di “pasar” (market). Keuntungan dari penjualan digunakan Kapitalis untuk diinvestasikan ke dalam pabriknya, ataupun pada kegiatan lain. Uang, cara produksi, alat produksi, pasar, profit, dan uang, adalah konsep-konsep kunci untuk menganalisis Kapitalisme Produksi ini.

Kapitalisme Keuangan (Financial Capitalism) merupakan bentuk terbaru dari Kapitalisme. Dalam Kapitalisme Keuangan, modal diinvestasikan bukan ke dalam bentuk barang, tenaga kerja, atau pabrik. Uang diinvestasikan ke dalam sellisih uang. Komoditas produksi Kapitalisme Keuangan adalah saham dan nilai tukar uang (valuta). Pasar dalam kegiatan Kapitalisme Keuangan adalah “bursa efek.” Kapitalisme Keuangan inilah yang kerap menciptakan devaluasi (penurunan) nilai mata uang dunia.

Sosialisme

Sosialisme tumbuh sebagai kritik atas Kapitalisme, khusnya Kapitalisme Produksi. Menurut Michael Newmann, Sosialisme adalah ideologi yang minimal ditandai oleh : (1) komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang egalitarian (sama); (2) Seperangkat kepercayaan bahwa orang bisa membangun sistem egalitarian alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kerjasama; (3) pandangan yang optimistik yang memandang manusia dan kemampuannya dapat bekerja sama antara satu dengan lainnya, dan (4) keyakinan bahwa adalah mungkin untuk membuat perubahan secara nyata di dunia ini melalui agen-agen yang terdiri atas mereka-mereka yang sadar.

Sosialisme, sama seperti Kapitalisme, memiliki “pecahan.” Sosialisme sendiri adalah konsep induk dari ideologi-ideologi yang muncul kemudian, di mana satu sama lain kerap bertolak belakang dalam kegiatannya. Ideologi-ideologi tersebut adalah Sosialisme Utopia, Marxisme, Komunisme, Anarkisme, Sosial Demokrasi, dan sejenisnya.

Liberalisme 

Liberalisme berkembang sejalan dengan Kapitalisme. Perbedaannya, Kapitalisme berdasarkan determinisme Ekonomi, sementara Liberalisme tidak semata didasarkan pada ekonomi melainkan juga filsafat, agama, dan kemanusiaan. J. Salwyn Schapiro menyatakan bahwa Liberalisme adalah “… perilaku berpikir terhadap masalah hidup dan kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan individu, minoritas, dan bangsa.”

Lebih lanjut, Schapiro menjelaskan serangkaian prinsip dari Liberalisme yaitu : (1) keyakinan mengenai pentingnya kemerdekaan untuk mencapai setiap tujuan yang diharapkan; (2) semua manusia memiliki hak-hak yang sama di depan hukum yang dimaksudkan bagi kemerdekaan sipil; (3) tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah mempertahankan kebebasan, persamaan, dan keaman dari semua warga negara; (4) adanya kebebasan berpikir dan berekspresi; (5) liberalisme yakin akan adanya kebenaran yang obyektif, bisa ditemukan melalui kegiatan berpikir menurut metode riset, eksperimen, dan verifikasi; (6) agama merupakan hal yang harus ditoleransi; (7) liberalisme berpandangan dinamis mengenai dunia, dan; (8) kaum liberal adalah mereka yang idealis (hendak mencapai tujuan) melalui praktek-praktek yang dipertimbangkan.

Liberalisme terutama berkembang di Inggris, terutama sejak Glorious Revolution, di mana Kekuasaan Monarki Absolut Inggris dibatasi. Tokoh liberalisme adalah John Locke dan John Stuart Mill. Locke melalui karyanya Two Treatises of Government mensyaratkan tujuan pemerintahan untuk melindungi hak milik yang diperintah. Sementara John Stuart Mill melalui karyanya On Liberty, yang mengawali sistem demokrasi dengan mekanisme suara terbanyak.

Neoliberalisme 

Pada perkembangannya, ideologi Liberalisme terpecah. Satu lebih mendekati Sosialisme, dan lainnya mendekati kapitalisme (ekonomi). Neoliberalisme adalah pecahan ideologi Liberalisme yang mendekati kapitalisme, sementara yang mendekati sosialisme disebut sebagai New Liberalism (Liberalisme Baru). Ideologi Neoliberalisme ini yang dituding menunggangi aksi militer Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah dan Asia Selatan.

Neoliberalisme adalah cara pandang kebijakan yang menekankan pada kebutuhan untuk adanya kompetisi pasar yang bebas (free market competition). Liberalisme sekaligus merupakan ideologi (seperangkat gagasan yang terorganisir) dan praktek (seperangkat kebijakan). Beberapa prinsip Neoliberalisme adalah:

  • keyakinan bahwa perkembangan ekonomi yang berkelanjutan adalah penting untuk mencapai kemajuan umat manusia,
  • kepercayaan diri bahwa pasar bebas adalah tempat alokasi sumber daya yang paling efektif;
  • penekanannya pada peran minimal intervensi negara dalam hubungan sosial dan ekonomi, dan
  • komitmennya pada kemerdekaan perdagangan dan permodalan.
  • Neo Liberalisme kerap dikaitkan dengan globalisasi, yang mengindikasi penguatan dalam arus modal dan perdagangan dunia. Ini mengakibatkan beralihkan perimbangan kekuasaan dari negara kepada pasar. Pemerintah pada titik ini memiliki sedikit pilihan, dan memutuskan untuk mengadopsi kebijakan Neoliberal dalam rangka mencapai daya saing ekonomi.

Neoliberal, sebab itu, memberi kepercayaan yang demikian besar kepada perusahan-perusahan untuk berinvestasi dan “memperluas” usaha. Dampak dari kebijakan Neoliberal adalah, negara yang tidak memiliki daya saing ekonomi akan tunduk pada pemodal dari negara lain. Kondisi ini kemudian menciptakan ketergantungan dan kemiskinan di negara tanpa daya saing tersebut.

Fundamentalisme 

Jika sosialisme, liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme menekankan pada aspek pemikiran sekular, maka fundamentalisme menekankan pada aspek non-sekular. Kerap kali fundamentalisme tidak saja terjadi di dalam kelompok Islam melainkan juga di kelompok-kelompok Kristen dan Yahudi.

Fundamentalisme dari kelompok agama muncul akibat semakin duniawinya pola hidup masyarakat, kegagalan kapitalisme dan liberalisme dalam menciptakan keadilan sosial, dan ancaman-ancaman modernisasi yang semakin mendesak kehidupan beragama.

BAB VI

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Devenisi politik

         politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

         Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Devinisi Ilmu Politik

         Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

         Seely dan Stephen leacock, mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.

         Pemikir dari Prancis juga mengeluarkan pendapatnya, Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.

Ruang lingkup Ilmu Politik:

  1. Teori Politik
  2. Lembaga-lembaga politik
  3. Partai- partai politik
  4. Hubungan internasional

Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu politik:

  1. Sejarah
  2. Filsafat
  3. Sosiologi
  4. Antropologi
  5. Ilmu Ekonomi
  6. Psikologi
  7. Ilmu hukum

 Tujuan Dan kegunaan mempelajari ilmu Politik:

  Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang politik, baik sebagai ilmu maupun proses kegiatan.

 Memberikan pemahaman yang komperehensif agar dapat berfikir secara kritis, partisipatif, dan respontif terhadap persoalan politik.

 Memiliki kepekaan sosial terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan kebijakan politik.

  Memberikan solusi dan penyelasaian konflik yang dilandasi oleh Nilai-nilai kritis.

 

  1. Kritik Dan Saran

Demikianlah makalah ini kami sajikan, apa bila terdapat kesalahan dalam makalah kami, kritik dan saran sangat kami harapkan. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia tanpa ada kesalahan.

Diposkan: Holagowordpress.com