TRADISI POTONG JARI MASYARAKAT SUKU DANI, WAMENA PAPUA

TRADISI POTONG JARI DI WAMENA – PAPUA

Pada umumnya di daerah lain di Indonesia, bila salah satu keluarganya meninggal dunia, akan mengungkapkan kesedihan dengan bersedih, menangis bahkan ada juga yang histeris, bila salah satu atau orang yang disayangi atau orang yang begitu penting dalam tatanan keluarganya meninggal, hal ini sudah sering kita jumpai, namun Beda halnya dengan Masyarakat Pegunungan di Papua khususnya Masyarakat di Wamena (Suku Dani), mereka memiliki tradisi yang unik yang mungkin tidak pada umumnya kita jumpai.

images 1

Masyarakat Suku Dani di Wamena memiliki cara tersendiri mengungkapkan kesedihan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, tidak hanya dengan bersedih atau menangis, Biasanya mereka akan melumuri dirinya dengan Lumpur untuk jangka waktu tertentu, dan yang membuat Budaya Masyarakat di Wamena beda dengan budaya daerah lain di Indonesia adalah dengan memotong salah satu jari mereka.

mungkin hampir mirip dengan Kelompok Organisasi Mafia di Jepang (Yakuza), di mana salah satu anggota dari mereka akan di potong jarinya jika misi yang mereka jalankan itu gagal, dan potong jari adalah salah satu ungkapan bentuk penyesalan anggota tersebut. Namun beda ungkapan yang dilakukan Oleh masyarakat di Wamena tradisi potong jari sudah ada sejak leluhur mereka, dimana pemotongan jari di lakukan apabila salah satu kerabat atau keluarga mereka seperti Ayah, ibu, anak, kakak, atau adik yang meninggal dunia.

Tradisi Potong jari ini melambangkan kesedihan bila kehilangan salah satu anggota keluarga yang disayangi, dengan memotong salah satu jari mereka itu adalah betuk ungkapan kesedihan mereka, kepedihan mereka. Bagi masyarakat pengunungan tengah, Keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari – hari. Pada hal ini khususnya Masyarakat Wamena kebersamaan dalam keluarga memiliki nilai – nilai tersendiri dalam kehidupan

images5

Pada umumnya pemotongan jari ini dilakukan oleh kaum Ibu, namun ada juga pemotongan jari ini dilakukan oleh anggota keluarga dari pihak laki – laki. Pemotongan jari tersebut menurut kepercayaan Masyarakat disana sebagai upaya untuk mencegah kejadian yang telah merenggut nyawa salah satu keluarga yang sedang berduka.

Pemotongan jari dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang memotong jari dengan menggunakan alat tajam, namun ada juga yang menggunakan cara dengan mengikat jari dengan seutas tali dan dalam waktu lamanya sehingga jaringan yang ada dalam anggota tubuh (Jari) menjadi mati kemudian di potong.

Namun Seiring perkembangan zaman, dan masuknya pengaruh ilmu Agama, Budaya potong jari kini perlahan mulai di tinggalkan, dan sekarang jarang ditemui, yang saat ini dapat di Jumpai adalah mereka yang pernah melakukan sebelumnya “Tempo Dulu” sebelum pengaruh Agama yang masuk ke dalam Lingkungan Masyarakat setempat

Dikutip : http://greenbirepapua.blogspot.com/2012/04/tradisi-potong-jari-di-wamena-papua.html

Lihat Juga Artike gamabr-gambar lain di alamat https://www.google.com/search?q=gambar-gambar+potong+jari+diwamena&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDYQ7AlqFQoTCLn30Zjwh8cCFUKejgodzb8Hyw&biw=1366&bih=641

Negara Indonesia Lindungi Aktor Pelanggar HAM?

Negara Indonesia Lindungi Aktor Pelanggar HAM?

13495166_152763918475069_430733825204980476_n
Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh Aparat TNI POLRI, Terhadap Orang Asli Papua (OAP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemerintahan Jokowi dinilai terus memberikan kekuasaan kepada para aktor pelanggar HAM terhadap rakyat Papua. Hal itu tidak sejalan dengan janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia saat kampanye. Dan terkesan negara melindungi aktor pelanggar HAM.

“Kami menilai bahwa proses-proses pembiaran dan impunitas sangat kokoh di Papua. Sehingga pelaku-pelaku belum pernah mendapatkan efek jerah atas perbuatannya dan masih ada peluang untuk kapan saja dia melakukan kekerasan terhadap rakyat papua maupun di wilayah indonesia yang lain,” ungkap Peneas Lokbere, koordinator SKP HAM Papua, pada Kamis (10/11/2016) di Abepura.

Lokbere menegaskan, dari presiden ke presiden, tidak pernah dan tidak ada niat sedikit pun dari Indonesia untuk selesaikan pelanggaran HAM di Papua. Termasuk hilangnya Aristoteles Masoka dan pembunuhan berrencana dan kilat terhadap Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001.

“Kami anggap penculikan dan penghilangan paksa Aristoteles Masoka dan THeys Hiyo Eluay merupakan perlakukan terrencana yang dilakukan oleh Kopassus menjadi pembunuhan kilat dan penghilangan paksa. Negara malas tahu dan melakukan pembiaran terhadap kasus ini,” katanya.

Lanjut Lokbere, “Kami juga meihat impunitas di papua itu sangat fokus sekali. karena sejumlah aktor-aktor kekerasan di tanah papua selalu menjadi pahlawan dan mendapat jabatan-jabatan terhormat juga mendapat kenaikan pangkat dari negara,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pembunuh Alm. Theys yang setelah menjalani proses hukum telah divonis tiga tahun dan telah dipecat dari satuannya, hari ini mendapat posisi tinggi di negara ini.

“Sekarang dia (Hartmo) jadi KABAIS. Pada hal saat sidang putusan, dia divonis 3 tahun dan dipecat dari satuannya. Negara anggap Hartomo berhasil membasmi separatis di Papua sehingga mendapat kehormatan. Ini sangat tidak adil. Kapan mau berikan rasa keadilan untuk rakyat Papua?” tanya dia tegas.

Selain Hartomo yang diangkat jadi KABAIS, ada beberapa aktor kemanusiaan yang tetap diberikan kekuasaan di bawah pemerintah Jokowi. Katanya, selain Mayjen Hartomo, ada menko Polhukam, Wiranto dan masih ada lagi.

Anum Siregar, direktris Aliansi Demokrasi Papua menambahkan, penangkatan pembunuh Theys menjadi KABAIS adalah tindakan Jokowi yang melukai hati rakyat Papua, tidak adil karena yang diselesikan adalah kasus pembunuhan kilat yang dialami oleh Theys Eluay.

“Tetapi itu juga tidak cukup karena proses hukum pada saat itu dilakukan melalui makahma militer di Surabaya. Salah satu tersangkanya adalah Pimpinan Kopassus Tribuana yang saat ini menjabat sebagai KABAIS dengan pangkat Letkol, yang setelah 15 tahun kemudian diangkat menjadi KABAIS dengan pangkat Mayjen,” ungkapnya kesal.

Ia mengatakan, vonisnya waktu itu dihukum tiga tahun dan pidana tambahannya dipecat.

“Kalau kita mau lihat, dia adalah terdakwa pertama. Tidak adil karena peristiwa saat itu ada lebih dari satu peristiwa pidana yang sampai saa ini belum terungkap adalh penghilangan paksa dari Aristoteles Masoka,” terangnya.

Pewarta: Arnold Belau

Sumber : http://suarapapua.com


Diposkan oleh wordpress.com

MERESOLUSI PELANGGARAN HAM PAPUA

MERESOLUSI PELANGGARAN HAM PAPUA

gusdur

Memperbincangkan realitas Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi keraguan dan kehati-hatian sebagian masyarakatnya. Ini bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah terjadi sejak kekuasaan rezim orde lama hingga klimaksnya era Orde Baru lalu. Keraguan itu telah menjelma menjadi norma kehati-hatian, karena berbicara HAM di Indonesia ibarat berbicara melawan sistem – disamping menentang pemerintah dan negara. Bahkan dewasa ini, definisi HAM sendiri pun masih menuai perdebatan dikalangan pemerintah, lembaga penggiat HAM dan masyarakat pembela HAM. Kontradiksi definisi HAM, selain dirasa menghambat proses penegakan HAM, bahkan disinyalir terdapat ’gundukan’ dan pemeliharaan kepentingan yang bernuansa impunitas.

Lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebagai negara Hukum dan Demokrasi (Law and Democray state) yang  tidak “ramah” HAM berkaitan dengan sejarah pergolakan rakyat akibat ketidak- seimbangan ideologi diawal terbentuknya bangsa dan rezim-rezim sesudahnya. Bahkan meninggalkan luka sebagian rakyatnya, akibat tindakan aparat militer dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara. Rentetan peristiwa di Indonesia yang dikategorikan pelanggaran HAM Berat (Extra Ordinary Crime) misalnya, kasus Trisakti-Semanggi, Kasus Tanjung Priok, kasus Timur-Timur dan bahkan kasus kerusuhan Mei 1998. Kasus-kasus tersebut, walaupun sangat jelas siapa suspectnya, namun hingga Kini masih mengambang,tak jelas penyelesaiannya (Laorenzus Kadepa,25/6/2016).

Rumitnya Kasus HAM di Papua

Lalu bagaimana persoalan HAM di Papua? Ya, rumit dan memprihatinkan. Persoalan HAM Papua sebagai jalur gaza-nya Indonesia dapat diakui menjadi garis merah (redline) pelanggaran HAM di era demokrasi-reformasi saat ini.

Sejak tahun 1961-1962 berbagai operasi militer yang mengarah pada pelanggaran HAM terjadi di Papua, disaat status politik Papua menjadi akarnya. Rentetan peristiwa pembantaian dengan penganiayaan hingga pembunuhan telah menelan ±100.000 korban (satu harapan. Com, 11/6/2016). Kematian itu terdistribusi dalam pelanggaran HAM berat sejak keluarnya Tri Komando Rakyat (TRIKORA), di bawah komando Mayjen Soeharto seiring keluarnya kebijakan presiden Soekarno yakni “perjuangan bersahabat” atau“ politik konfrontasi disertai uluran tangan; palu Godam disertai ajakan bersahabat”. Dalam berbagai operasi besar di Papua antara lain, operasi Sadar (1965-1966), operasi Bratayudha (1966-1968), operasi sapu bersih, operasi Matoa I dan 2, operasi Koteka dan operasi besar lainnya. Bahkan hingga di era demokrasi dan reformasi ini pelanggaran HAM masih terjadi, misalnya kasus Biak berdarah,(1998) Abepura Berdarah (2000), Wamena Berdarah (2002), Wasior Berdarah (2003) hingga pembunuhan tokoh Politik Papua, Theys Hiyo Eluay dan hilangnya Aristoteles Masoka bahkan yang terbaru adalah kasus penembakan 4 siswa dan 17 belasan luka-luka di Enarotali Paniai dan kasus kematian Anak dan balita di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua (Laorenzus Kadepa, 25/6/2016). Tak satupun kasus yang diselesaikan oleh negara, walaupun beberapa kasus telah dinaikan dan disidangkan.

Solusi Komprehensif,Jujur dan Netral

Penyelesaian berbagai kasus di atas haruslah diutamakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Solusi humanis harus berani diberikan negara demi penghormatan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Di Papua, rezim berganti rezim, orang Papua telah ‘diumbar’ janji-janji penuntasan kasus pelanggaran HAM. Di era kepemimpinan Jokowi sedapat mungkin dikira akan membawa angin segar penyelesaian persoalan pelanggaran HAM,namun nyatanya tidak. Presiden Jokowi lebih mengutamakan pendekata-pendekatan pembangunan dibandingkan meminta maaf dan mengobati rasa antipati rakyat Papua terhadap negara.

Rakyat Papua akhirnya kehilangan harapan. Kini perjuangan lain sedang dilakukan yakni upaya mencari pertolongan pihak ketiga. Dimana kelompok rumpun melanesia (MSG) menjadi harapan terakhir sebagai mediator mengetuk hati pemerintah Jakarta dalam menyelesaikan masalah HAM tersebut. Tekanan terbesar datang dari organisasi kepulauan pasifik dan organisasi rumpun melanesia tadi. Dimana telah ada desakan Pimpinan MSG, untuk mengirimkan tim pencari fakta (TPF) ke Papua, namun ditolak, justru secara sepihak pemerintah Indonesia membentuk tim sendiri yang terkesan mendadak dan sepihak. Tujuannya diduga hanya mengalihkan tekanan internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua. Akan tetapi rakyat Sipil dan anggota DPRP bahkan KNPB serta ULMWP telah menolak. (Tabloid Jubi.com dan Suara Papua.com 10/6/2016).

Sebagai implikasi logis atas pembiaran selama ini,maka sebaiknya Pemerintah Pusat menerima tawaran perundingan atau dialog dengan gerakan pembebasan Papua Barat (ULMWP) dalam media MSG guna menyelesaikan (meresolusi) semua persoalan di Papua secara komprehensif, jujur dan netral (Satu Harapan. com, 11/ 06/2016). Pemerintah Pusat harus berani dan terbuka, memberikan kesempatan kepada tim independen ini untuk menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua. Tidak mungkin masyarakat Papua mengakui tim-tim bentukan Jakarta yang diketuai oleh Menkopolhukan, Luhut Binsar Panjaitan atau Wiranto. Sebab Menkopolhukam dan kementerian terkait di era Jokowi diduga memiliki hubungan dengan beberapa insiden pelanggaran HAM di Papua. Sangatlah tidak logis bila pelanggar HAM akan mengadili pelanggar HAM.

Pertanyaan reflektifnya adalah,mengapa penyelesaian kasus-kasus HAM tersebut tidak diserahkan kepada KOMNAS HAM RI sebagai lembaga pemegang amanat penyelesaian kasus HAM? Mengapa selama ini dalam mengadili pelaku, tidak di bawa ke Pengadilan HAM tetapi ke Pengadilan Militer? Lalu kapankah Pengadilan HAM akan dibangun di Papua sesuai UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua  pasal 45 ayat 2 ? Minimnya upaya pemenuhan beberapa pertanyaan di atas menyebabkan peluang intervensi asing akibat desakan rakyat Papua hingga luar negeri dan semakin memperbesar peluang disintegrasi bangsa sebagai akibat bentuk kepedulian terhadap pelanggaran HAM dan ancaman Genosida. *

_____________________________

Oleh: Benyamin Lagowan

Penulis Adalah Ketua Senat mahasiswa FK Uncen Papua

Diposkan oleh wordpress.com


 

PARASITISME ISU POLITIK PAPUA

PARASITISME ISU POLITIK PAPUA (Oleh:Benyamin Lagowan*)

Istilah parasitisme berasal dari kata “Parasit” dalam ilmu Biologi dan Kedokteran. Definisinya ialah jenis makhluk hidup (Mikroorganisme) yang biasanya hidup dengan bergantung pada makhluk lainnya atau sederhananya adalah benalu yang tanpa mahkluk hidup lainnya itu Ia tak dapat hidup. Sedangkan arti kata parasitisme adalah sifat atau kelakuan, perilaku yang mendorong suatu makhluk hidup cenderung bersifat parasit. Dengan mengadopsi istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan parasitisme situasi politik Papua adalah semua orang ataupun individu yang dengan sengaja dan tak sengaja menggunakan keluhan politik Papua merdeka untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan individu maupun kelompok, tanpa mengindahkan pengorbanan orang Papua lainnya atau essensi perjuangan bersama selama ini. Atau juga menggunakan persoalan politik Papua yang sensitif untuk menggolkan kepentingannya. Berdasarkan definisi harafiah ini, maka kelompok ataupun individu yang secara kasat mata dapat cenderung menjadi parasit dalam kompleksitas persoalan Papua ialah: para pejabat berdasi lokal Papua tertentu, para tokoh-tokoh intektual Papua tertentu, Aparat Militer tertentu (TNI/ POLRI dll) dan Pemerintah Pusat tertentu serta pihak asing tertentu.

Prasangka di atas bukan tanpa alasan sebab selama 47 tahun Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama itu pula banyak orang Papua yang menjadikan isu Papua sebagai batu loncatan dalam mengejar berbagai jabatan dan posisi pada berbagai sektor pemerintahan dan non pemerintahan selama ini.

Para Pejabat Pemerintah Tertentu Di Papua

Kelompok ini yang selama ini lebih dominan dalam memanipulasi situasi politik sebagai bahan presipitasi untuk meraih jabatan baik legislatif,eksekutif dan swasta. Dapat Kita lihat banyak pejabat di Papua yang nantinya setelah pensiun ataupun tidak terpilih lagi kemudian berbicara Papua merdeka dimana-mana bahkan hingga ke setiap penjuru Papua. Padahal selama menjabat dalam posisi tertentu lupa akan pergumulan rakyat yang berada di Pundaknya. Ketika ada musibah ataupun peristiwa tertentu mereka enggan berkomentar.

Tokoh-Tokoh Intelektual Papua Tertentu

Maksudnya ialah mereka yang memahami betul persoalan dasar politik Papua dan berada pada posisi mahasiswa/ pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan terpelajar. Kelompok ini sungguh sadar akan persoalan politik Papua hanya saja mereka tetap berpura-pura tidak tahu dan acuh tak acuh. Mereka lebih aktif dalam kegiatan pencarian popularitas yang akhirnya akan membawa mereka pada posisi pejabat tadi.Disini akan ada kecenderungan untuk berbicara “ merdeka  ” hanya ketika selesai masa jabatan ataupun hendak maju ke Pilkada tertentu hanya untuk mendapatkan simpati kelompok Pro Papua merdeka. Kadang tidak akan berteriak “Merdeka” mengingat keturunannya ada yang sudah menjadi pejabat sehingga mereka akan tenang dalam kenyamanannya hingga ajal tiba.

Aparat Militer di Papua

Kelompok parasit berikutnya diduga berasal dari militer. Kelompok ini bukan rahasia lagi bahwa sering melakukan serangkaian aksi teror dengan melakukan penembakan dimana-mana di Papua. Hal itu dapat dibuktikan dengan sulitnya pengungkapan pelaku penembakan di Papua seperti, Kasus Puncak Jaya, Lani Jaya, Kasus Paniai berdarah, Kasus sebelum pembunuhan Theys H. Eluay yang disantetkan di Jayapura bahwa terdapat “Drakula” yang berujung penculikan dan pembunuhan Tokoh Papua tersebut serta penculikan dan pembunuhan beberapa aktifis di Papua. Kelompok ini kemudian diberikan berbagai macam penghargaan atas jasa-jasa tersebut. Padahal sesungguhnya mereka telah mencabut nyawa manusia yang tak bersalah, manusia Papua yang mencoba menyampaikan suara hatinya untuk berdiri sendiri sebagai manusia bermartabat yang haknya secara demokratis telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik ini. Dengan terus menghabiskan suara-suara Tuhan di Papua hingga merekayasa berbagai aksi penembakan, kelompok militer di Papua menjadi kelompok yang selalu menerima dana keamanan yang tebal dari Jakarta. Apalagi yang berada di daerah yang baru saja disebut sebagai segitiga merah oleh Menkopohukam RI (Tabloid Jubi.com 19/03 2016).

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat dapat dikatakan menjadi Parasit sebab, pihak pemerintah Pusatlah yang menjadi penyebab akar masalah di Papua yang disetting oleh kelompok terakhir yakni pihak asing. Bahwa pemerintah Pusat juga sampai hari ini adalah kelompok parasitisme yang tak dapat hidup sendiri tanpa persoalan manipulatif sejarah Papua pada masa lalu. Yang dengan keberhasilannya hingga hari ini darah dan air mata rakyat Papua terus dikuras habis dengan pemberian Otonomi Khusus yang tidak sebanding dengan besarnya hasil eksploitasi berbagai sumber pertambangan dan sumber daya alam lainnya di Papua. Pemerintah Pusat tidak saja menghidrolisiskan sumber daya alam Papua, baik PT.FI ataupun BP dsbnya, namun juga terus menghisap darah manusia Papua yang bersuara membelah ketidakadilan tersebut. Sikap Parasitisme inilah yang selalu melahirkan berbagai pandangan antipati terhadap Negara.

Pihak Asing

Intervensi Asing dalam peradaban hidup bangsa Indonesia dan Papua tak dapat sangkal. Selama 250 abad Indonesia telah dijajah oleh Jepang dan Belanda sesudahnya. Bahkan di Papua telah menjadi ikon dunia ketika terjadi penjelajahan samudera oleh para pelaut Portugis, Spanyol, Inggris hingga Belanda. Parasitisme asing terhadap persoalan Papua menjadi dasar lahirnya penderitaan orang asli Papua hingga sekarang. Dimana oleh karena kekayaan alam Papua bangsa-bangsa asing telah melakukan pendudukan bahkan dengan dominansi sikap parasitisme pula Orang Papua telah digadaikan oleh Belanda dan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui pelaksanaan PEPERA yang dinilai cacat hukum Internasional. Sikap parasitisme tersebut hingga kini masih subur dengan ditambah berbagai macam sikap pendukung mutlak seperti kapitalisme, imperialisme dan diskriminasi, marginalisasi hingga genoside sebagai hasil akhirnya.

Dampak  Buruk Sikap Parasitisme

Tak dapat dipungkiri bahwa sikap parasitisme yang lazimnya terjadi dalam komunitas kecil telah merasuki sendi kehidupan politik Papua. Situasi ini akan selalu melahirkan kerugian bagi kelompok manusia yang lemah atau masyarakat madani dan akar rumput. Akan tetapi kelompok akar rumput tersebut seiring dengan waktu  dan belajar dari pengalamannya Ia akan tumbuh menjadi seorang penganut faham parasitisme yang akan menghancurkan rakyat kelas bawah dalam zamannya. Sikap ini akan selalu melahirkan suatu kerugian-kerugian tertentu yang tidak baik dalam perjuangan kolektif mencapai suatu tujuan mulia.

Solusi Mengatasi Sikap Parasitisme

Sikap parasitisme dapat diminimalisir dengan cara: setiap pribadi dan kelompok memahami bahwa sikap merugikan pihak lain atau berfoya-foya atas penderitaan orang lain adalah tidak baik dan bertentangan dengan norma agama. Juga mengupayakan sikap menghargai setiap manusia sebagai mahkluk mulia yang secitra dengan Tuhan Sang Pencipta. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengubah sikap parasitisme tadi dengan sikap mutualisme atau semua saling mengakui dan melengkapi serta membutuhkan tidak ada yang dirugikan atau komensalisme yaitu walaupun Kita memanfaatkan kelompok lemah dan akar rumput ataupun situasi Politik Papua sebagai jalan menguntungkan diri sendiri, namun tidak merugikan rakyat atau indvidu lainnya yang berjuang dalam situasi politik Papua tersebut.*

Diposkan oleh holagowordpress.com

Baca lebih lanjut

KITONG MACAM BEDAKAH, PADAHAL KITA SAMA-SAMA PAPUA

KITONG MACAM BEDAKAH, PADAHAL KITA SAMA-SAMA PAPUA
(Oleh :Benyamin Lagowan)*

gusdur

DIKOTOMI sebutan orang Papua (Papua pante dan gunung) bukanlah istilah baru yang Kita dengar dan saksikan ketika orang menuturkannya. Istilah ini sudah cukup lama terungkap dalam diskusi,mob dan cerita-cerita di sekitar kehidupan orang Papua selama ini. Jika Kawan, renungkan secara baik, istilah ini semakin popular setelah munculnya banyak pemekaran daerah melalui hadirnya otonomi Khusus Papua pada tahun 2001 hingga saat ini. Di saat-saat itu, penggunaan istilah orang Papua Pante dan gunung melaju subur karena perbedaan wilayah dan dalam batasan tertentu mengandung maksud untuk memisahkah sesama orang Papua. Kawan,memang betul penggunaan istilah itu tidak salah karena berdasarkan letak geografis, orang Papua ada yang berasal dari pegunungan adapula yang berasal dari wilayah pesisir (pantai). Namun demikian istilah ini dalam perkembangannya juga menjadi sebuah ancaman yang mulai melahirkan gap antara orang Papua sendiri. Yang mengkhawatirkan adalah dengan menggunakan istilah itu, sesama orang Papua sudah tidak bisa disatukan lagi dan dikendalikan, malah saling bentrok, saling membenci, saling menjatuhkan, saling menyalahkan dan bahkan saling iri dan cemburu hingga dengannya telah menciptakan konflik horizontal.

Separasi orang Papua dalam istilah orang Papua pantai dan gunung secara sadar telah melahirkan stigma terhadap salah satu orang Papua yakni orang Papua pegunungan. Stigma itu cenderung negatif. Sedangkan untuk orang papua lainnya seakan-akan tak tersentuh stigma. Sepertinya stigmatisasi negatif orang Papua telah mulai berkembang,khususnya orang Papua pegunungan. Tak heran jika stigma negatif terhadap orang gunung lebih familiar, dibanding stigma positifnya. Dikotomi orang Papua seakan melahirkan sebuah pemikiran bagi orang Papua lainnya-lebih manusiawi,lebih berpendidikan tinggi, lebih maju dan lebih berpikiran nasionalis dan mungkin lebih bermartabat.

Bukankah,begitu kawan. Kalau kawan ingat, apa yang terjadi pada tahun 2006 lalu, disaat gedung rektorat Uncen di bakar mahasiswa. Dugaan aparat bukannya ditujukan kepada orang Papua atau pelaku utamanya, akan tetapi malah ditujukan dominan pada mahasiswa Papua gunung. Padahal dalam kenyataannya yang melakukan pembakaran adalah mahasiswa Papua,baik pesisir maupun pegunungan. Mengapa anggota TNI dan POLRI melakukan razia dan penangkapan lebih cenderung terhadap mahasiswa pegunungan dan asramanya? Bukan itu saja, kalau kawan ingat lagi, persoalan Yoka pada tahun 2011 lalu. Dimana terdapat makian dan ejekan orang pesisir terhadap orang gunung melalui sebuah lirik lagu yang merendahkan dan menghina orang gunung (Wamena). Itu sudah tanda bahwa penciptaan istilah orang gunung dan pantai telah melahirkan sebuah persepsi yang salah-yang dapat menjadi cikal bakal perpecahan di antara sesama anak negeri cenderawasih.

Lalu berikutnya ketika terjadi kerusuhan di Organda pada tahun 2015 lalu, akibat pembunuhan yang dilakukan salah satu kelompok kriminal murni. Mengapa aparat tidak menyalahkan saja oknum atau pelakunya,tetapi justru melindungi pihak tertentu dan melakukan penyisiran terhadap beberapa asrama mahasiswa pegunungan di sekitar padang bulan dan Abepura hingga mahasiswa pegunungan juga menjadi terancam? Macam orang gunung di Papua seakan-akan bukan orang Papua dan warga negara.

Banyak pula orang pesisir yang mulai terkena “setingan kebencian dan politik pecah belah” dikalangan orang Papua. Pada beberapa bulan lalu ketika organisasi perjuangan politik KNPB melakukan aksi dan dihubungkan dengan kasus pemerkosaan di sentani yang menewaskan satu perempuan. Dalam penyelesaiannya, mengapa orang Papua Sentani (pesisir) berdemonstrasi di Kantor DPRD Kab.Jayapura dan mendesak agar orang Papua gunung dipulangkan semua dari sentani. Kawan,ini bukan main-main, tapi ini serius. Hingga saat ini, banyak warga pegunungan masih merasakan dampaknya. Kata seorang mama, orang Sentani tidak mau lagi menjual tanah ataupun menerima orang gunung untuk tinggal di Jayapura. Wah.. ini gawat, kawan. Karena masalah-masalah seperti akan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan pada tatanan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin orang Papua bisa membangun tanah Papua, jika sesama orang Papua masih saling baku tra suka, saling menyalahkan dan membunuh ? Mustahil toh Kawan.

Masih ada kasus lagi, kawan, Kawan masih ingat kasus Netar, sentani. Dimana seorang Tukang Ojek Pegunungan di bunuh. Lalu memicu terjadinya perang selama 2 hari ? Ia, itu satu lagi masalah akibat orang Papua sudah menelan secara mentah-mentah dikotomi orang Papua pantai dan gunung. Makanya timbulah perpecahan yang sebenarnya tak perlu melibatkan suku, akhirnya diselesaikan secara suku. Padahal dalam aturan hukum tak ada denda dan sanksi ke suku, hanya sanksi individu. Memang aneh, penegak hukum seharusnya menindak oknum dan tersangka atas insiden-insiden itu, tapi aparat penegak hukum malah membiarkan masalah membias hingga ke suku. Kalau begitu, dimana keadilan dalam penegakan hukum di negara ini ? ,Kawan.

Selain berbagai peristiwa yang sudah saya sebutkan di atas, Kita tak bisa terus menutupi fakta yang ada. Beberapa kasus diskriminatif akibat stigmatisasi nampak sekali terjadi di pemerintah Kota Jayapura dimana dalam perekrutan tenaga honorer dan pemberian bantuan mahasiswa di Kota Jayapura sangat diskrimintif. Banyak usulan dan surat yang ditolak pemerintah dengan alasan harus kembali ke Kab. Masing-masing. Padahal orang gunung selama berdomisili di Kota Jayapura selama 6 tahun atau bahkan lebih, harusnya dianggap telah menjadi warga Kota Jayapura. Mereka tidak membayar pajak ke Kab dan kota masing-masing. Mereka tidak membeli dan makan di Kab dan Kota asalnya. Mereka kan tinggal di Kota Jayapura. Mereka memiliki KTP asli Jayapura. Lagian Jayapura adalah Ibukota Provinsi Papua. Mengapa mereka sangat diskriminatif ? pikirku lagi dalam hati. Kawan, ternyata itu merupakan strategi yang dimainkan agar orang gunung tidak boleh tinggal dan mengakar di Kota Jayapura. Lalu jika demikian,bagaimana dengan situasi politik provinsi yang sudah dipimpin oleh gunung ini? Apakah Kita juga akan menyangkal dan mengusirnya ?

Selain itu, kalau Kita lihat dampak stigmatisasi lainnya yang kelihatan adalah sulitnya membangun komunikasi antara sesama orang Papua-pantai dan gunung. Orang Papua gunung dan pantai saat ini masih bisa duduk dan bersalaman apabila dipertemukan dalam persamaan pekerjaan /status, agama dan organisasi ataupun parpol dan dalam ruang komunikasi ‘kebetulan’ yang tercipta. Diluar dari itu, peluang komunikasi dan interaksinya semakin jarang, bahkan hampir tak ada. Dewasa ini orang Papua lebih memilih sukuisme, agamaisme dan profesi-isme dalam interaksi komunitas sosialnya. Kehidupan yang dahulu akrab,senasib sepenangungan semakin meredup. Komunikasi dan relasi-relasi yang tercipta lebih didominasi untung-rugi (benefit reason). Hal itu juga mengikuti kelompok Papua merdeka-orang gunung dan NKRI- orang Pantai (sebagian) dan memilih jalur tidak jelas atau jalur abal-abal (sebagian Besar orang Papua).

Melihat dinamika tersebut sebaiknya, Kawan, Kita perlu bergegas menghindarkan diri dari pikiran sesat itu. Sebab melalui pikiran sesat itu pasti ada pihak-pihak yang akan bermain untuk kepuasan dan keuntungan sesaatnya. Sesaat Kita jatuh dalam pikiran sesat itu, akan menciptakan peluang emas selamanya bagi mereka. Ah… Kawan. Sa rasa Kitong macam bedakah,padahal Kita sama-sama Papua, Papua yang satu, Papua yang selamanya berambut keriting, hitam kulit dan manis (Black Sweet).Dimana Kitalah yang selamanya menjadi pemilik dan pewaris tunggal pulau Papua ,surga kecil yang jatuh ke Bumi,menurut Pace Edo Kondologit.

Untuk itu,mari buang jauh-jauh dikotomi Papua pesisir dan pantai. Jika ada persoalan, perselisihan, kesalahpahaman, Kita perlu selesaikan secara kekeluargaan ke para-para adat yang humanis dan solider. Jika ada yang bersalah mari kita saling memaafkan. Kita rangkaikan ulang kemesraan hubungan Kita seperti sedia kala- agar proses pembangunan dan pembebasan bangsa ini dapat Kita capai dalam satu semangat anak-anak cenderawasih- Papua yang kekal dan tak tercerai berai lagi. Barang Apa Jadi. Ko Sapa ! *

*:PENULIS ADALAH KETUA BEM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Diposkan oleh holagowordpress.com

Baca lebih lanjut

‘Tumbal’ Atas Nama Pembangunan

‘Tumbal’ Atas Nama Pembangunan

images-3
Ilustrasi Persembahan Tumbal manusia (Doc Google).

  

SEBAGIAN orang memandang pembangunan Papua (infrastruktur) merupakan satu-satunya yang paling dibutuhkan dan dinginkan oleh seluruh orang Papua dengan mengesampingkan berbagai kebutuhan dan hak-hak dasar Orang Papua dalam berbagai bidang lain misalnya; sosial, budaya, politik, hukum dan bahkan HAM.

Untuk itu ada saja sebagian warga pendatang, TNI/ Polri, sebagian orang Papua khususnya pejabat berdasi tertentu kerapkali ‘mengstigmakan’ Orang Asli Papua yang menuntut hak-hak dan kebutuhan lainnya dengan stigma kelompok penghambat pembangunan, anti pembangunan, separatis, gerakan pengacau, pendemo, bahkan tukang palang memalang dan sebagainya.

Pembangunan di Papua oleh merekadianggap sebagai kebutuhan paling fundamentalis, sehingga siapapun yang dipandang menghalangi atau bahkan berpotensi menjadi penghambat proses pembangunan harus‘ disingkirkan’. Pandangan itulah yang ‘melegalkan’ penganiayaan dan diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap masyarakat pemilik hak ulayat yang adalah orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri.

Tentu Kita masih ingat berbagai contoh, misalnya; terkait rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya, pembangunan pangkalan Militer di Biak, pembangunan dan eksploitasi tambang   emas di Degeuwo, perusahaan kelapasawit di Keerom, Sarmi dan pembangunan kelapa sawit di Merauke, juga kasus-kasus penembakan di  Lanny Jaya  serta masih banyak  lainnya.

Demi suksesi eksploitasi, para pemilik perusahaan-perusahaan tersebut tak tanggung-tanggung ‘menyewa’ bahkan ‘membayar’ aparat keamanan untuk menjaga operasi-operasi perusahaannya. Bahkan tak segan-segan mereka diperintah menembak dan membunuh siapapun yang bakal menganggu kelancaran operasi perusahaannya ataupun pembangunan yang dilakukan. Hal itupula yang terjadi pada perusahaan tambang emas-tembaga raksasa seperti PT.Freeport.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka (pengusaha) dengan tegah harus membunuh Orang Asli Papua tanpa berfikir untuk menyelesaikan dan menghormati para pemilik hak ulayat itu? Bukankah semua sumber daya Alam yang dieksploitasi itu merupakan milik orang Papua ?

Prinsip pembangunan adalah segalanya, oleh sebab itu siapapun yang menghalangi harus disingkirkan secara tidak langsung telah menjadi pikiran dan prinsip umum sebagian besar kaum pendatang juga segelintir orang Papua (birokrat dan politikus) yang telah menikmati hasil (komisi) dari perusahaan-perusahaan itu, selain aparat keamanan yang ada.

Padahal jika dipikirkan pembangunan itu untuk rakyat, jika rakyat menolaknya, berarti ada persoalan. Nah, persoalan itu semestinya dicarikan solusi secara humanis dan dalam solidaritas antara sesama manusia. Namun, yang terjadi berbeda.

Demi melancarkan pembangunan daneksploitasi, rakyat Papua selalu‘dikorbankan’ ibarat ‘Tumbal’, maka yang patut ditanyakan adalah,’‘pembangunan di Papua itu untuk siapa, jika Orang Papua saja tak dihargai dan bahkan masih terus dibunuh atas nama pembangunan ?“

Mari Tong Pikir Sejenak !


Oleh: Permata Papua

Diposkan oleh holagowordpress.com

 

Baca lebih lanjut

PEMEKARAN PAPUA BUKAN SOLUSI

PEMEKARAN PAPUA BUKAN SOLUSI

images-4
                       Foto: Peta Papua

TOPIK pemekaran daerah bukan solusi ini dipilih tentu saja bukan tanpa argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemekaran di Papua sejak bergulirnya UU Otonomi Khusus 2001 menjadi kencang dan menjamur bagaikan “jamur di musim hujan”. Pemekaran daerah oleh sebagian orang dianggap sebagai solusi atas persoalan masyarakat,seperti membuka keterisolasian dan sebagainya.

“Namun jika diamati secara seksama, pemekaran daerah di Papua sebetulnya dilator- belakangi oleh ambisi pribadi atau segelintir orang Papua tertentu yang gagal menjadi kepala daerah,ataupun dapat dianggap sebagai politik pecah belah sesama orang Papua yang dilakoni pemerintah pusat.Politik pecah belah ini agar menghancurkan persatuan dan kesatuan orang Papua. “

Dimana melalui pemekaran, setiap wilayah adat akan terbagi dan terkotak-kotakan dalam mindset  dan emosional kabupaten dan kota atau juga provinsi yang baru dan lama. Ambisi dan emosional yang terbentuk adalah, dia dari Kab.A,saya dari Kab.B dan seterusnya. Melalui pemekaran juga memungkinkan sesama orang Papua saling membenci dan menyaingi secara tak sehat, saling iri, hingga menciptakan kecemburuan sosial bahkan saling menyalahkan dan menjatuhkan.Tak jarang berujung saling membunuh dan menjual intra orang Papua itu sendiri.

Pemekaran daerah juga sebetulnya belum layak dilakukan di Papua,sebab kriteria-kriteria pemekaran daerah yang termuat dalam UU juga belum tentu terpenuhi. Misalnya terkait jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi pendapatan daerah. Di Papua pemekaran daerah sering dilakukan tanpa memperhatikan kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Seakan-akan pemekaran itu dapat dibeli ataupun dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu,kelemahan utama lain adalah masyarakat yang berdomisili pada wilayah-wilayah calon pemekaran juga tak mampu berfikir kritis dan sistematis atas dampak pemekaran dan konsekuensinya terhadap masa depan Orang Papua secara keseluruhan untuk jangka waktu panjang.

Ironisnya setelah pemekaran banyak Kab/Kota yang jumlah penduduk dan mayoritas pegawainya berasal dari kaum non Papua. Dapat Kita saksikan di kabupaten Keerom dan Merauke, Sorong hingga raja Ampat bahkan Kota Jayapura sendiri. Wilayah pemekaran hingga kota besar menjadi pusat dan basis ekonomi dan tempat usaha kaum pendatang. Sementara yang bisa dimenangkan oleh para ‘pejuang pemekaran’ hanya jabatan-jabatan kunci yang sifatnya temporer. Tetapi dalam jabatan-jabatan kunci itupun mereka hanya menjadi simbol, yang pandai bicara, yang hanya bisa berkoar-koar. Dimana semua bagian teknis dan operator  bidang-bidang vital kabupaten maupun provinsi dikuasai oleh kaum ‘pendatang’.

 Para ‘pejuang pemekaran’ itu akhirnya menjadi robot yang maju kena,mundur kena. Dikarenakan semua rahasia jabatan, kebijakan dalam pengelolaan keuangan dipegang oleh orang-orang kunci teknisi ’pendatang’ tadi. Pada suatu waktu si pejabat tadi tinggal berjalan sesuai dengan petunjuk dan arahan si pemodal, selain ‘si pendatang‘ pemegang rahasia kebijakan. Alhasil akhirnya di wilayah pemekaran wilayah itu,sistem dan juru kunci pemerintahannya dikendalikan oleh kaum pendatang. Pada akhir jabatannya, jika si pejabat salah jalan,salah tingkah, dapat dijerat masuk sebagai tahanan atas kasus korupsi dan sebagainya. Realitas ini seakan telah menjadi lingkaran setan di Papua.

Ya begitulah,Kita kembali ke topik di atas. Jadi, sesungguhnya pemekaran  daerah di Papua menjadi pintu menuju kehancuran. Orang Papua semakin terkotak-kotak, tersisih dan habis di tiap-tiap Kab/Kota. Yang ada hanya persaingan yang membuat orang Papua tak berdaya. Sebagai contoh, seberapa besar orang Papua yang memiliki  tokoh ataupun kios di sepanjang jalan Abepura–Sentani? Tidakah Kita sadari dengan fenomena ini hendak mengatakan kepada Kita bahwa sedang terjadi monopoli perekonomian dan monopoli semua aspek di Papua oleh kaum pendatang ?

“Kita harusnya sadar bahwa pemekaran bukan solusi untuk rakyat Papua, tetapi pemekaran merupakan solusi bagi bangsa Indonesia (Non Papua) untuk mengurangi angka kepadatan penduduk di pulau Jawa dan sekitarnya yang sedikit lagi akan tenggelam akibat aliran luapan lumpur Lapindo.”

Solusi untuk Orang Papua apabila ingin mencari kesejahteraan sejati, yakni kesejahteraan dengan bebas dari ancaman genosida, yang bebas dari ancaman eksploitasi sumber daya alam, bebas dari ancaman tindakan brutal militer dan yang bebas dari rasa sakit hati terhadap dominasi  kaum pendatang dalam semua sektor di Papua, adalah sesungguhnya dapat diperoleh jika Orang Papua mampu bersatu dan berjuang untuk menentukan nasib sendiri dari pemerintah Indonesia. Pemekaran hanya akan membuat jumlah orang Papua semakin habis dan ‘meningkatkan’ transmigrasi gelap dari pulau Jawa ke Papua yang sewaktu-waktu menyebabkan Orang Papua akan punah dari atas tanahnya yang kaya raya ini.*

Oleh:

PERMATA PAPUA

Diposkan Oleh holagoworpress.com